Komisi V DPR: Transportasi Online Tak Berizin Usaha Wajib Ditutup!

Sosial  SELASA, 22 MARET 2016 , 13:29:00 WIB

MBC. Eksistensi angkutan umum berbasis aplikasi atau online jelas ilegal. Pasalnya, merujuk surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), perusahaan tersebut hanya terdaftar sebagai aplikasi online.

"Sesuai ketentuan Perpres nomor 14 tahun 2014, tentang bidang usaha jasa yang tertutup, taksi ini kan termasuk bidang usaha jasa tertutup. Bagi perusahaan asing yang mau mengembangkan perusahaannya di Indonesia, maka dia harus terdaftar. Sampai hari ini di BKPM taksi online Grab atau Uber itu tidak terdaftar sebagai perusahaan jasa penumpang," kata anggota Komisi V, Nizar Zahro, Selasa (22/3).

Untuk diketahui, saat ini tengah berlangsung demo besar-besaran para sopir taksi plat kuning di berbagai titik di wilayah ibukota yang keberatan dengan keberadaan taksi online.

"Dengan adanya demo yang sangat luar biasa ini kan para sopir ingin keadilan, persamaan hak, karena mereka sudah punya izin berupa SIUP, tanda daftar perusahaan, NPWP kenapa dia tidak mendapatkan keadilan dari pemerintah. Sementara taksi ilegal yang tidak membayar pajak, yang tidak terdaftar, yang tidak mewajibkan uji KIR oleh pemerintah dimanjakan. Di mana rasa keadilan itu," jelas Nizar.

Mestinya, lanjut dia, pemerintah menutup aplikasi itu. Pemerintah harus konsisten menegakkan UU 22/2009 tentang lalu lintas angkutan jalan.


Komentar Pembaca


The ads will close in 10 Seconds