IPW: Kenaikan Biaya Urus STNK Langgar UU 25/2009

OPINI  SABTU, 07 JANUARI 2017 , 11:34:00 WIB

IPW: Kenaikan Biaya Urus STNK Langgar UU 25/2009
MBC. Sebagai aparat penegak hukum, sudah selayaknya institusi Kepolisian mematuhi hukum. Untuk itu, Polri harus segera membatalkan kenaikan tarif pengurusan STNK, SIM, BPKB, dan sebagainya.

Begitu tegas Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Sabtu (7/1).

Dijelaskan Neta, dalam UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik pasal 31 ayat 4 disebutkan bahwa penentu biaya atau tarif pelayanan publik ditetapkan dengan persetujuan DPR atau DPRD.

"Sementara kenaikan tarif tersebut belum dibahas DPR dan belum tetapkan DPR. Sehingga penerapan kenaikan itu merupakan sebuah pelanggaran hukum. IPW menyesalkan sikap Polri yang mengabaikan UU Pelayanan Publik.

Neta mengatakan, sikap abai terhadap UU ini menunjukkan bahwa Polri semakin arogan dan tidak patuh hukum. Sikap ini sangat disayangkan, mengingat Polri adalah lembaga penegak hukum tapi ternyata tidak patuh hukum.


Komentar Pembaca


The ads will close in 10 Seconds