Merasa Dikriminalisasi, Presiden LIRA Gugat Polda Sumut

Hukum  SENIN, 12 JUNI 2017 , 14:28:00 WIB | LAPORAN: ROBEDO GUSTI

Merasa Dikriminalisasi, Presiden LIRA Gugat Polda Sumut

LIRA/RMOLSumut

RMOLSumut. Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) HM Jusuf Rizal menggugat Pra Peradilan penyidik Polda Sumatera Utara atas penetapan dirinya sebagai tersangka melanggar UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan/atau pasal 310 KUHP. Melalui kuasa hukumnya Lucky Omega dkk, Jusuf Rizal merasa penetapan status tersanga tersebut sarat dengan unsur kriminalisasi.
"Kami menilai ada praktek yang melawan hukum, rekayasa dan kriminalisasi dalam penetapan tersangka klien kami, tidak hanya penuh kejanggalan, tetapi juga berdasarkan bukti-bukti dokumen yang kami pelajari selama proses penyidikan dan penyidikan mengandung banyak kelemahan," tegas Ketua Tim Hukum, Lucky Omega, SH, MH didampingi kuasa hukum lain R. Subhan Fasrial, SH, MH, Senin (12/6).

Sementara itu, R Suhban mengatakan kasus ini bermula dari munculnya kebijakan dari Dewan Pendiri LSM LIRA dalam rapat mengenai penerbitan SK DPP LSM LIRA Nomor : 001/Dewan Pendiri/Kep/X/2015 tentang Penetapan Olivia Elvira (Ollis Datau) hasil Munas sebagai Presiden LSM LIRA serta Susunan Pengurus DPP LSM LIRA, Periode 2015-2020 yang hanya ditandatangani oleh salah satu Dewan Pendiri dari 5 (lima) orang.

Rapat memutuskan agar SK tersebut dicabut untuk diterbitkan SK baru yang diketahui dan ditandatangani oleh seluruh Dewan Pendiri LSM LIRA.

Namun Ollis Datau tidak terima dan membuat laporan ke Bareskrim Mabes Polri pada 30 Maret 2016 lalu atas dugaan pencemaran nama baik melalui elektronik sebagaimana UU ITE Tahun 2008. Penanganannya sendiri dilimpahkan ke Polda Sumut karena tempat kejadian dimana terlapor, HM. Jusuf Rizal, pada 4 Maret 2016 memberikan keterangan kepada media, tentang alasan pencabutan SK yang dimuat oleh media cetak dan elektronik di Medan.

"Jadi waktu itu memang pak Jusuf Rizal memberikan keterangan di Medan kepada media. Pernyataan inilah yang dipostingnya pada media sosial miliknya. Jadi sesugguhnya ini merupakan masalah internal organisasi yang semestinya tidak dapat dibawah keranah hukum. Ini kejanggalan pertama," ujarnya.

Diawal pemeriksaan pihaknya menurut Subhan sudah mengajukan permohonan agar klien mereka dikonfrontasi dengan pelapor agar kasusnya terang benderang. Namun penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut, tidak pernah memberikan tanggapan dan merespon secara positif bahkan pada 17 Maret 2016 klien mereka ditetapkan sebagai tersangka.

"Sidang pra peradilan atas kejanggalan ini sudah kami layangkan dan digelar pada 8 Juni 2017 lalu, namun pihak Polda tidak kooperatif dan tidak hadir," ujarnya.

"Klien kami sangat dirugikan dan kami sungguh tidak dapat mengerti logika hukum dan sikap penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara yang tidak mengedepankan asas persamaan di muka hukum. Ini sudah merupakan pelecehan lembaga peradilan yang semestinya selaku penegak hukum dapat menghormatinya. Kondisi ini, makin membuat kami berkeyakinan bahwa klien kami memang menjadi target kriminalisasi yang direkayasa," tegas pria yang juga pengurus DPP LBH LSM LIRA itu.[rgu]

Komentar Pembaca
Tender BBM Kerdilkan Pertamina

Tender BBM Kerdilkan Pertamina

RABU, 16 AGUSTUS 2017 , 22:00:00

Tifatul Doakan Jokowi Gemuk

Tifatul Doakan Jokowi Gemuk

RABU, 16 AGUSTUS 2017 , 18:00:00

Patungan Uang Suap

Patungan Uang Suap

RABU, 16 AGUSTUS 2017 , 16:00:00

Apel Tanpa Bendera Kantor Gubsu

Apel Tanpa Bendera Kantor Gubsu

SENIN, 03 JULI 2017 , 14:13:00

Santuni Anak Yatim Piatu

Santuni Anak Yatim Piatu

SABTU, 17 JUNI 2017 , 20:29:00

Wak Ong Diarak Warga Binjai

Wak Ong Diarak Warga Binjai

SENIN, 31 JULI 2017 , 12:51:00