LSM GEPAMA Minta Korupsi Bansos Sumut Dituntaskan

OPINI  SENIN, 12 JUNI 2017 , 17:13:00 WIB

LSM GEPAMA Minta Korupsi Bansos Sumut Dituntaskan
RMOLSumut. Lambannya sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menuntaskan kasus suap interpelasi dan sikap Kejaksaan Agung (Kejagung) yang terindikasi melakukan tebangpilih dalam penegakan hukum, terus menjadi sorotan elemen masyarakat yang selama ini gerah dengan cibiran terhadap Sumut yang dianggap sebagai sarang empuk para koruptor.
Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Penyalur Aspirasi Masyarakat (LSM-GEPAMA) Sumut yang sejak awal fokus mengikuti perkembangan kasus yang telah mencoreng nama provinsi inipun, secara terang-terangan menyatakan bahwa kedua lembaga penegak hukum itu telah berlaku tidak adil dalam bersikap.

"Bayangkan, sudah menjadi rahasia umum kalau kasus suap interpelasi melibatkan seluruh anggota DPRD periode 2009-2014 yang berjumlah 100 orang dan sebagian besar di masa bakti 2014-2019, tapi faktanya, sudah lebih dari 2 tahun kasus ini bergulir, cuma 12 wakil rakyat saja yang dihukum" tegas sekretaris jenderal Gepama A Abdi lewat rilisnya, Sabtu (10/6).

Kemudian, lanjut Abdi, setali tiga uang dengan kasus korupsi bansos. Sejauh ini hanya mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho dan mantan Kepala Kesbang Pollinmas Eddy Sofyan yang menjadi terpidana, meski fakta persidangan telah membuktikan sejumlah anggota dewan yang saat ini masih menjabat terlibat.

"Sama juga sudah menjadi rahasia umum sesuai hasil sidang bahwa salahsatu penerima aliran dana Bansos itu adalah Aduhot Simamora, dari Fraksi Hanura. Ironisnya, bukannya ditindak secara hukum, tapi yang bersangkutan malah naik status menjadi wakil ketua DPRD Sumut menggantikan terpidana Zulkifli Siregar rekan separtainya yang kini ditahan KPK dalam kasua suap interpelasi," beber Abdi.

Padahal, sambungnya, juga menilik dari fakta sidang atas terpidana Gatot dan Eddy, uang bansos sebesar Rp400 juta mengalir kepadanya untuk kepentingan pribadi dan diketahui dana itu dikelola istrinya sendiri berinisial ES.

"Semua sudah jelas siapa yang terlibat dalam kasus ini, termasuk soal keterlibatan Aduhot. Karena itu kami mewakili masyarakat meminta Kejaksaan jangan main mata dengan kasus bansos. Siapa yang terlibat dengan Bansos harus ditetapkan menjadi tersangka. Termasuk anggota DPRDSU seperti Aduhot Simamora yang menjadikan istrinya sebagai penerima bansos harus di usut tuntas," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, kucuran bansos yang mengalir ke Aduhot, informasinya digunakan untuk pembangunan sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD) yang berada di eks PTPN2. Padahal diketahui, bangunan permanen yang berdiri di Dusun II, Gang Bandrek, Kecamatan Patumbak, Deliserdang itu sudah ada sejak awal. Sedangkan lahannya diperoleh dengan mengatasnamakan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (LPKBM) PAUD/TK Arga Putra. Aliran dana bansos tahun 2011 itu disebutkan senilai Rp400 untuk pembangunan PAUD.

Aduhot Simamora sendiri membantah data dari LSM GEPAMA yang menyebutkan adanya penyelewengan dana tersebut. Bantahan yang terutama disampaikannya terkait tudingan adanya pembangunan fiktif bangunan sekolah PAUD tersebut.

"Itu fitnah, siapa bilang bangunan itu sudah ada sebelumnya. Silahkan ditelusuri bagaimana pelayanan anak-anak disana, saya tidak ada cari untung disana tapi itu untuk membantu anak-anak termarginalkan disitu dan semua disitu gratis. Silahkan selidiki bagaimana adanya dan bagaimana pelayanan disana," katanya saat dikonfirmasi RMOLSumut.com, Sabtu (10/6) sore.

Aduhot menyebutkan fitnah ini sengaja dialamatkan oleh seseorang untuk menghancurkan karir politiknya dengan memperalat LSM GEPAMA. Ia bahkan mengaku tidak akan diam mengenai fitnah tersebut.

"Karena data ini sudah menyangkut pribadi saya, saya tidak akan diam. Saya tau ini politik dan saya tai ini lawan politik saya dari Humbang yang ngasih ini," ungkapnya.

Mengenai data dana Bansos senilai Rp 400 juta yang juga dituduhkan LSM GEPAMA kepadanya, Aduhot terkesan enggan untuk menanggapinya. Ia bahkan meminta agar wartawan RMOLSumut bertemu hari ini (Senin,12/6) namun tidak terwujud karena yang bersangkutan tidak merespon konfirmasi pertemuan yang dijanjikan.[rgu]


Komentar Pembaca
Mahfud MD - Belajar dari Gusdur (Part 5)

Mahfud MD - Belajar dari Gusdur (Part 5)

MINGGU, 17 DESEMBER 2017 , 19:00:00

Liburan Seru dengan Angkutan Umum

Liburan Seru dengan Angkutan Umum

SABTU, 16 DESEMBER 2017 , 09:00:00

Fahri Siap Lawan Elite PKS

Fahri Siap Lawan Elite PKS

JUM'AT, 15 DESEMBER 2017 , 21:00:00

Ucapan Selamat Tahun Baru 2018

Ucapan Selamat Tahun Baru 2018

JUM'AT, 08 DESEMBER 2017 , 11:37:00

Effendi Simbolon di Warkop Siantar

Effendi Simbolon di Warkop Siantar

SENIN, 06 NOVEMBER 2017 , 16:55:00

Press Conference AKSIS 2017

Press Conference AKSIS 2017

SENIN, 06 NOVEMBER 2017 , 17:19:00