Relawan Jokowi: Copot Segera Dirut PLN Sofyan Basir

Politik  SENIN, 19 JUNI 2017 , 15:59:00 WIB

Relawan Jokowi: Copot Segera Dirut PLN Sofyan Basir
RMOLSumut. Jaringan Nasional Indonesia Baru (JNIB) salah satu Relawan Pendukung Jokowi dalam Pilpres 2014 meminta kepada Presiden Joko Widodo lewat Menteri BUMN Rini Soemarno untuk segera mencopot Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir. Alasannya, perkataan dan kinerja Sofyan Basir tidak sejalan dengan prinsip Nawacita.
Hal ini merspon pernyataan Sofyan Basir, "Mau tarif listrik urun? Cabut meterannya!", mejawab pertanyaan wartawan dalam buka puasa bersama dengan para jurnalis di bilangan Jakarta Selatan, Jumat lalu (16/6).

Kepala Divisi Advokasi JNIB Harli Muin mengatakan, apa yang disampaikan Sofyan Basir sama sekali tidak mencerminkan watak sebagai pejabat negara dan pemipin. Dirut PLN itu setara dengan pajabat negara. Apalagi hubungan warga negara dengan PLN sangat kuat, karena PLN  menggunakan sebagian besar dana APBN dalam menjalankan misinya.

"Oleh karena itu, PLN merupakan bagian dari perusahaan publik. Direkturnya wajib memiliki tutur kata dan perbuata berlaku sopan mencerminkan prilaku moral yang yang diterima masyarakat," tegasnya, Senin (19/6).

Sehubungan dengan itu, Harli Muin meminta tanggungjawab Menteri BUMN untuk menertibkan institusi di bawahnya, termasuk menghukum Dirut PLN Sofyan Basir dengan cara mencopotnya.

Diungkapkannya, apa yang disampaikan Dirut PLN itu merupakan pengalihan masalah dan menutupi kesalahannya, karena tarif listrik naik yang dirasakan masyarakat semakin memberatkan. Padahal naiknya tarif listrik merupakan tanggungjawab PLN mencari solusi dengan menyediakan tarif listrik yang bisa dijangkau oleh masayrakat.

"Kenaikan tarif listrik saat ini, sama sekali tidak mencerminkan dijalankannya prinsip Nawacita," ucap Harli Muin.

Selanjutnya, Harli Muin meminta Menteri BUMN memilih Dirut PLN harus didasarkan pada profesionalime bukan karena tim sukses, relawan dan lainnya.

"Bukankah jabatan Menteri BUMN ketika diangkat menjadi menteri bersumpah menjalankan hukum dan UUD 1945 dengan sunggug-sungguh," pungkasnya. [hta/rmol]



Komentar Pembaca
Gubernur DKI Jangan Banyak Pencitraan

Gubernur DKI Jangan Banyak Pencitraan

KAMIS, 19 OKTOBER 2017 , 22:00:00

BAZNAS Layani 1.000 Pengungsi Rohingya

BAZNAS Layani 1.000 Pengungsi Rohingya

KAMIS, 19 OKTOBER 2017 , 20:00:00

Parpol Religius Bakal Tergerus

Parpol Religius Bakal Tergerus

KAMIS, 19 OKTOBER 2017 , 16:00:00

Wisuda Gubernur Tengku Erry Nuradi

Wisuda Gubernur Tengku Erry Nuradi

SENIN, 21 AGUSTUS 2017 , 14:41:00

SK Cagub Golkar

SK Cagub Golkar

SELASA, 05 SEPTEMBER 2017 , 16:11:00

Parkir Sembarangan

Parkir Sembarangan

KAMIS, 24 AGUSTUS 2017 , 18:13:00