HMI Pertanyakan Keberanian Gubernur Sumut Untuk Copot Bondaharo Dari Jabatannya!

Politik  SABTU, 16 SEPTEMBER 2017 , 17:31:00 WIB | LAPORAN: FAJAR SIDDIK

HMI Pertanyakan Keberanian Gubernur Sumut Untuk Copot Bondaharo Dari Jabatannya!

Bondaharo-Erry Nuradi/Net

RMOLSumut. Dinas Penanaman  Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dinilai sebagai salah satu kedinasan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang memiliki kinerja dan kualitas buruk.
Dibuktikan dengan banyaknya keluhan atas dipersulitnya proses mengurus perizinan bagi para pelaku usaha yang ingin menanamkan modalnya ke Sumatera Utara. Bahkan, akhir Agustus 2017 kemarin, salah satu oknum PNS di dinas tersebut melakukan pungli dan ditangkap oleh Tim Saber Pungli Polda Sumut dengan barang bukti uang tunai sebesar Rp. 8,5 juta.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Badko HMI Sumut Septian Fujiansyah Chaniago kepada RMOLSumut.com, Sabtu (16/9).

"Fenomena pungli yang terjadi di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Sumut tidak akan mungkin terjadi jika kepala dinasnya menjalankan praktik kepemimpinan yang baik," katanya.

"Kalau memang kepala dinas berkualitas harusnya hal-hal seperti itu tidak akan pernah terjadi. Kita heran kenapa hal seperti itu bisa terjadi," tukasnya.

Padahal, jelas Septian, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Sumut Bondaharo Siregar, dipilih berdasarkan hasil lelang yang tanggung jawabnya berada di tangan Gubernur Sumatera Utara.

"Padahal kadis tersebut keluar dari hasil lelang yang langsung dipilih oleh gubernur. Harusnya ia sudah dianggap teruji dari segala sisi. Baik dari kinerja maupun integritas. Untuk itu kita menilai kadis tersebut gagal mengemban tugas," jelasnya.

Septian khawatir pungli yang terjadi pada proses perizinan di Sumut dapat berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi daerah dan sengaja dibiarkan terjadi oleh oknum tertentu.

"Kita khawatir, jangan sampai fenomena pungli ini memang sengaja diadakan dan dibiarkan untuk kepentingan tertentu. Banyak hal, apalagi ini menjelang Pilkada.Makanya pihak Kepolisian harus dalami sampai ke sana. Kita siap dukung penuh Polda Sumut dalam hal ini," ungkapnya.

Oleh karena itu, jika Gubernur Sumut tidak mencopot Bondaharo Siregar dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Sumut, Septian menilai bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Sumut dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan terhambat.
 
"Kalau gubernur tidak copot itu kadis dengan segala persoalan hari ini yang terjadi. Maka ini akan menghambat progresivitas kerja pemerintahan provinsi. Selain itu akan muncul pertanyaan besar yang ditujukan terhadap gubernur.  Kenapa anggotanya yang seperti itu harus dipertahankan. Ada apa? Apa kepentingan gubernur," tandasnya. [sfj]


Komentar Pembaca
Mahfud MD - Belajar dari Gusdur (Part 5)

Mahfud MD - Belajar dari Gusdur (Part 5)

MINGGU, 17 DESEMBER 2017 , 19:00:00

Liburan Seru dengan Angkutan Umum

Liburan Seru dengan Angkutan Umum

SABTU, 16 DESEMBER 2017 , 09:00:00

Fahri Siap Lawan Elite PKS

Fahri Siap Lawan Elite PKS

JUM'AT, 15 DESEMBER 2017 , 21:00:00

Ucapan Selamat Tahun Baru 2018

Ucapan Selamat Tahun Baru 2018

JUM'AT, 08 DESEMBER 2017 , 11:37:00

Effendi Simbolon di Warkop Siantar

Effendi Simbolon di Warkop Siantar

SENIN, 06 NOVEMBER 2017 , 16:55:00

Press Conference AKSIS 2017

Press Conference AKSIS 2017

SENIN, 06 NOVEMBER 2017 , 17:19:00