MA Batalkan 14 Pasal Tentang Transportasi Online, Pemerintah Wajib

Hukum  MINGGU, 17 SEPTEMBER 2017 , 11:39:00 WIB

MA Batalkan 14 Pasal Tentang Transportasi Online, Pemerintah Wajib
RMOLSumut. Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan pembatalan 14 pasal dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum oleh Mahkamah Agung (MA). Pakar perundang-undangan asal Universitas Jember Bayu Dwi Anggono menegaskan keputusan MA itu sudah tepat.
Bayu menegaskan dengan pembatalan 14 pasal, MA sudah mempertimbangkan kenyamanan dan keselamatan penumpang. Oleh sebab itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menurut Bayu harus segera memberlakukan Permen 26/2017 sesuai dengan putusan MA.

"Putusan MA ini sama sekali tidak mengabaikan faktor keselamatan dan kenyamanan pengguna," tegas Bayu saat diskusi Quo Vadis Transportasi Online Pasca Putusan MA” di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/9).

Bayu menerangkan, putusan MA juga tidak mewajibkan Kemenhub untuk mengeluarkan aturan baru untuk menggantikan 14 poin yang telah dibatalkan oleh MA. Dia mengatakan bahwa tanpa adanya aturan pengganti, permenhub 26/2017 tetap bisa berjalan.

Tafsir yang mengatakan ini (permenhub 26/2017) masih berlaku 90 hari itu tafsir yang kurang tepat sebenarnya. Kalau kita mau baca putusannya dalam amar ketiga jelas bahwa MA menyatakan sebagai akibat 14 poin itu bertentangan dengan UU UMKM dan UU lalu lintas, maka 14 poin itu tidak punya hukum mengikat sejak dibacakan 27 Juni itu,” ujar Bayu.

Bayu mencontohkan aturan tentang penentuan tarif khusus serta kewajiban mendaftarkan STNK atas nama perusahaan tidak berhubungan dengan keselamatan penumpang. Juga aturan tentang pembatasan area plat nomor kendaraan, serta sertifikat uji tipe kendaraan, menurut dia MA justru menimbang hal itu sebagai aturan yang tidak perlu.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta para operator transportasi online tidak resah mengenai keputusan MA itu.

"Kami sampaikan ke masyarakat, terutama pengguna operator taksi, jangan resah. Waktu efektif putusan MA itu masih tiga bulan. Kami akan diskusi, semoga kita bisa mendapatkan solusi yang baik," ujar Budi.

Budi akan mengumpulkan sejumlah pakar untuk dimintai masukan soal putusan MA itu. Ia berharap, melalui dialog, solusi atas persoalan itu dapat diperoleh.[hta/rmol]



Komentar Pembaca
Jika Langgar Aturan, Jangan Harap Ada DWP Lagi!

Jika Langgar Aturan, Jangan Harap Ada DWP Lagi!

JUM'AT, 15 DESEMBER 2017 , 15:00:00

Kemendikbud Revisi Buku Soal Ibu Kota Israel

Kemendikbud Revisi Buku Soal Ibu Kota Israel

JUM'AT, 15 DESEMBER 2017 , 13:00:00

Soal Banjir, Anies Lebih Keren Dari Ahok

Soal Banjir, Anies Lebih Keren Dari Ahok

KAMIS, 14 DESEMBER 2017 , 17:00:00

Ucapan Selamat Tahun Baru 2018

Ucapan Selamat Tahun Baru 2018

JUM'AT, 08 DESEMBER 2017 , 11:37:00

Effendi Simbolon di Warkop Siantar

Effendi Simbolon di Warkop Siantar

SENIN, 06 NOVEMBER 2017 , 16:55:00

Press Conference AKSIS 2017

Press Conference AKSIS 2017

SENIN, 06 NOVEMBER 2017 , 17:19:00