Didominasi Pembagian Sertifikat Tanah, SPI Kritisi Program Reforma Agraria Pemerintah

Politik  SELASA, 19 SEPTEMBER 2017 , 21:51:00 WIB | LAPORAN:

Didominasi Pembagian Sertifikat Tanah, SPI Kritisi Program Reforma Agraria Pemerintah
RMOLSumut. Untuk mewujudkan reforma agraria, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencanangkan program pendistribusian tanah seluas 9 juta hektar pada Nawa Cita yang kemudian digolongkan sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Namun, program tersebut didominasi oleh pembagian setifikat tanah, yaitu sebesar 4,5 juta hektar sertifikasi. Sementara lainnya adalah pelepasan kawasan hutan sebesar 4,1 juta hektar, serta 0,4 juta hektar dari HGU habis, tanah terlantar, dan tanah negara lainnya.

Menurut Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) Agus Ruli Ardiansyah menegaskan, bahwa program tersebut terlalu lemah untuk menuntaskan permasalahan agraria di Indonesia.

"Dimana hingga hari ini ketimpangan penguasaan tanah masih sangat tinggi yang menempatkan petani dalam kepemilikan terkecil," katanya, Selasa (19/9).

Agus Ruli menjelaskan, proses pelaksanaan dari program tersebut tidak dilakukan secara serius oleh pemerintah. Pasalnya, pemerintah tidak memiliki data yang jelas terkait obyek maupun subyek dari sertifikasi maupun pelepasan kawasan hutan tersebut.

Berdasarkan data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional hingga per 24 Agustus tahun 2017 untuk program sertifikasi tanah transmigrasi target 600.000 hektar terealisasi 32.820 hektar (5,4%), program legalisasi aset target 3.900.000 hektar terealisasi 1.189.349 hektar (30,49%), program pelepasan kawasan hutan target 4.100.000 hektar terealisasi 707.346 hektar (17,25 %) dan program redistribusi tanah target 400.000 hektar terealisasi hanya 185.958 hektar (46,49 %),” jelasnya.

Selain itu, ia juga menegaskan, tiga pokja (kelompok kerja) yang secara langsung dikordinasi oleh Menko Perekonomian untuk memfasilitasi TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), hanya menindaklanjuti usulan data yang tidak berada pada status sengketa.

Hal ini berimbas pada masih berlangsungnya konflik-konflik agraria yang menempatkan petani menjadi korban penggusuran, kekerasan maupun kriminalisasi seperti yang dialami oleh petani di Desa Mekar Jaya, Langkat, Sunatera Utara yang hari ini telah kehilangan rumah dan lahan pertaniannya, dan 10 petani di Desa Pasir Datar Indah, Sukabumi, yang dikriminalisasi,” ungkapnya. [sfj]

Komentar Pembaca
Ini Hasil Pertemuan Prabowo Dan Puan

Ini Hasil Pertemuan Prabowo Dan Puan

SELASA, 17 JULI 2018 , 19:00:00

Gerindra, PKS dan PAN Belum Capai Titik Temu

Gerindra, PKS dan PAN Belum Capai Titik Temu

SELASA, 17 JULI 2018 , 15:00:00

Faktor Cawapres Tentukan Kemenangan

Faktor Cawapres Tentukan Kemenangan

SELASA, 17 JULI 2018 , 13:00:00

Ijeck Mencoblos

Ijeck Mencoblos

RABU, 27 JUNI 2018 , 14:21:00

Djarot Mencoblos

Djarot Mencoblos

RABU, 27 JUNI 2018 , 14:29:00

Sihar Sitorus Mencoblos

Sihar Sitorus Mencoblos

RABU, 27 JUNI 2018 , 14:43:00