Penelusuran Aset TPPU Narkotika

Oleh Andy Faisal SH MH

OPINI  JUM'AT, 29 SEPTEMBER 2017 , 10:00:00 WIB

Penelusuran Aset TPPU Narkotika

Andy Faisal/RMOLSumut

HARTA kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan merupakan motivasi nafsu bagi tindak kejahatan itu sendiri. Ibarat darah dalam tubuh manusia, apabila aliran harta kekayaan tersebut dapat diputuskan, maka kejahatan tersebut lama kelamaan akan menjadi lemah, berkurang aktifitasnya, bahkan menjadi mati.
Hilangnya motivasi dan nafsu tersebut karena tujuan pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya menjadi terhalang atau sulit dilakukan, dan pelaku kejahatan (pada umumnya yang terorganisir) tidak memiliki kemampuan lagi untuk melanjutkan kegiatannya karena sumbernya telah disita dan dirampas untuk kepentingan negara. Oleh karena itu harta kekayaan yang merupakan bagian penting bagi suatu kejahatan menjadi dorongan untuk melakukan perbuatan pencucian uang. Penelusuran aset adalah prosedur pelacakan aset atau dana untuk mencari asal usul maupun keberadaannya baik itu yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri Penelusuran aset biasanya terjadi ketika ada kecurigaan atau tindakan penipuan, pencucian uang, dan penggelapan, dan lain-lain.

Beberapa peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia memungkinkan dilakukannya penarikan kembali atas hasil kejahatan dan merampas sarana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatan. Namun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada tersebut, upaya mengambil kembali aset hasil tindak pidana umumnya hanya dapat dilaksanakan jika pelaku kejahatan oleh pengadilan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Mekanisme ini sering kali sulit diterapkan misalnya karena pelakunya tidak diketemukan atau melarikan diri, meninggal dunia atau halangan lain yang mengakibatkan pelaku kejahatan tidak bisa menjalani pemeriksaan di sidang pengadilan. Namun berkaitan dengan Undang- undang No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sesuai pasal 79 dimana putusan pengadilan dapat diputuskan tanpa kehadiran terdakwa setelah melalui prosedur yang berlaku, sehingga memungkinkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dapat dirampas untuk negara. Kegiatan Pelacakan Aset adalah serangkaian kegiatan yang meliputi Penelaahan Data Awal, Penyusunan Rencana Kegiatan,Pengumpulan Informasi, Analisis dan Verifikasi, Pemeriksaan Fisik serta Penilaian Aset dalam rangka mendapatkan data aset yang dimiliki oleh Tersangka, Terdakwa, Terpidana dan pihak terkait.

Dalam rangka pengembalian kerugian negara kegiatan penelusuran aset ini adalah salah satu tahap kegiatan yang sangat penting untuk mendapatkan pembuktian ada atau tidaknya tindak pidana pencucian uang terkait dengan tindak pidana asal. Selain untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana pencucian uang, penelusuran aset dalam kegiatan penyidikan berfungsi sebagai berikut:
1. Mendukung pembuktian unsur-unsur pasal yang dipersangkakan seperti unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu kooperasi" dan unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"
2. Mengamankan aset tersangka sedini mungkin dalam proses penyidikan
3. Memperkuat keyakinan hakim terhadap pemenuhan unsur, perbuatan tersangka dan akibat yang ditimbulkan dalam rangka pengambilan putusan hukum;
4. Mendukung pengembangan perkara dan pengungkapan tindak pidana asal dan TPPU lainnya

Kegiatan pelacakan aset meliputi beberapa tahap, yaitu:
1. Penelaahan data awal: adalah kegiatan mempelajari, menelaah informasi yang sudah tersedia dalam rangka mencari keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya.
2. Penyusunan Rencana Kegiatan: adalah rancangan kegiatan pelacakan aset yang disusun sebelum melakukan kegiatan pelacakan aset.
3. Pengumpulan Informasi: adalah kegiatan atau cara mencari, mengumpulkan, mendapatkan informasi dari sumber internal maupun eksternal.
Pengumpulan informasi terdiri dari empat jenis yaitu:
- Permintaan Data Resmi adalah upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari instansi pemerintah dan pihak swasta;
- Pengumpulan data atau informasi yang dilakukan secara mandiri yaitu upaya pencarian atau pengumpulan data dari berbagai sumber;
- Penggeledahan, yaitu adalah tindakan Penyidik untuk memasuki rumah tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang no 8 Tahun
1981 tentang KUHAP
- Pengumpulan informasi lainnya.
4. Analisis dan Verifikasi: adalah serangkaian kegiatan meliputi pemeriksaan, pengecekan, pengklasifikasian, dan pemilihan informasi untuk mendapatkan data yang valid dan relevan;
5. Pemeriksaan Fisik: adalah kegiatan mengidentifikasikan secara visual terhadap aset yang dilacak untuk memastikan keberadaan dan/atau penguasaan aset;
6. Penilaian Aset: adalah kegiatan menentukan, memperkirakan nilai ekonomis suatu aset berdasarkan nilai jual, harga pasar, nilai jual objek pajak atau kombinasinya.

Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset :
1. Kegiatan Pelacakan Aset dapat dilakukan secara terbuka dan/atau tertutup. Kedua cara tersebut dapat dipergunakan dalam setiap kegiatan Pelacakan Aset.
2. Kegiatan permintaan data dilakukan setelah Tim mendapatkan profil lengkap Tersangka, Terdakwa, Terpidana, dan pihak terkait. Kegiatan permintaan data dilakukan secara resmi kepada Lembaga Perpajakan, Perbankan, Pasar Modal, Pertanahan, Kependudukan, dan
lembaga lain yang relevan.
3. Pemeriksaan fisik dilakukan atas aset tidak bergerak yang dimiliki oleh Tersangka, Terdakwa atau Terpidana dan pihak-pihak terkait lainnya dengan tujuan untuk memastikan keberadaan dan penguasaan atas aset tersebut. Pemeriksaan fisik dilakukan dengan cara mengambil
gambar dan menentukan koordinat aset yang ditemukan serta mendapatkan keterangan atas penguasaan aset tersebut.
4. Kegiatan pengumpulan data mandiri dilakukan dengan cara mencari data dan informasi yang relevan dengan kegiatan pelacakan aset yang tersedia pada database baik elektronik, non-elektronik dan jaringan informasi formal maupun informal.
5. Kegiatan Analisis dan Verifikasi Data dilakukan selama proses kegiatan Pelacakan Aset.

Kegiatan Analisis dan Verifikasi Data dilakukan dengan cara antara lain:
- Memeriksa dan mengklasifikasikan data yang diperoleh;
- Menguji kebenaran suatu data yang diperoleh; dan
- Membandingkan data hasil Pemeriksaan Fisik dengan dokumen resmi.
6. Penggeledahan dilakukan untuk memperoleh informasi terkait aset yang dimiliki oleh
Tersangka, Terdakwa atau Terpidana dan pihak-pihak terkait lainnya atas permintaan dari
Satuan Tugas Penyidikan.
- Pasal 32 s/d 37 KUHAP.
- Obyek penggeledahan: tempat/ruang/rumah, pakaian, badan milik tersangka ataupun tempat-tempat lainnya
- Kapan Penyidik melakukan penggeledahan: apabila ada kekhawatiran barang bukti akan dihilangkan/diubah/dipindahkan atau tidak akan diserahkan oleh penguasa barang kepada penyidik secara sukarela.
- Apa yang wajib dibawa/ditanyakan saat penggeledahan: Surat perintah penggeledahan dan Ijin penggeledahan dari Pengadilan Negeri setempat.
7. Penilaian aset dilakukan setelah kegiatan Pemeriksaan Fisik dan Analisis dan Verifikasi Data dilakukan. Penilaian aset dilakukan dengan cara:
- Menentukan, memperkirakan nilai ekonomis suatu aset berdasarkan nilai jual, harga pasar atau NJOP;
- Mengkombinasikan nilai jual, harga pasar dan NJOP;
- Menggunakan hasil Lembaga Penilai.

Metode Penelusuran Aset :
Kegiatan penelusuran aset dapat dilakukan dengan beberapa metode atau cara yaitu:
a). Mengidentifikasi profil (profiling) tersangka dan pihak-pihak yang diduga ikut menikmati hasil tindak pidana dengan maksud agar proses penelusuran aset dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, diantaranya dengan cara:
1. Mengidentifikasi perkiraan besaran pendapatan tersangka dan pola pengeluaran yang dilakukannya untuk memperkirakan potensi penambahan aset milik tersangka;
2. Mengidentifikasi orang-orang atau pihak-pihak yang diduga berperan sebagai tempat tersangka menempatkan atau mengoperasionalkan hasil tindak pidana seperti istri, anak, keluarga dekat, bawahan, bendahara, dan pemegang dana taktis pada kantor tempat tersangka bekerja, orang di luar keluarga dan tidak mempunyai hubungan kerja tetapi dijadikan kepercayaan tersangka;
3. Mengidentifikasi Gatekeeper yang bekerja untuk tersangka;
4. Mengidentifikasi riwayat tempat tinggal dan riwayat pekerjaan tersangka, untuk memperkirakan tempat penempatan aset tidak bergerak berupa tanah dan bangunan atau tempat pembukaan rekening simpanan;
5. Mengidentifikasi profil pihak-pihak lain terkait dengan perbuatan tersangka atas dugaan tindak pidana yang mungkin berperan dalam proses transaksi keuangan atau aliran dana dari atau kepada tersangka;
6. Melakukan pengelompokan dan pemetaan aset, yaitu:
a. Harta tidak bergerak: tanah, bangunan, mesin atau peralatan pabrik
b. Harta bergerak: layanan perbankan maupun lembaga keuangan lainnya
c. Harta bergerak lainnya: alat transportasi, logam mulia dan benda bergerak lainnya
7. Melakukan penelusuran aset dengan metode yang sesuai dengan hasil profiling parapihak dan kelompok aset yang akan dilacak, diantaranya yaitu:
a. Penelusuran aset berupa harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan cara meminta data kepemilikan tanah dan/atau bangunan milik tersangka dan pihakpihak lain yang terkait kepada badan pertanahan di wilayah tertentu seusai dengan riwayat tempat tinggal dan riwayat pekerjaan;
b. Penelusuran aset berupa alat transportasi dilakukan dengan cara meminta data kepemilikan kendaraan milik tersangka atau pihak-pihak terkait lainnya kepada Ditlantas atau Samsat di wilayah tertentu sesuai dengan riwayat tempat tinggal;
c. Penelusuran aset berupa logam mulia dan benda bergerak lainnya dilakukan dengan cara penggeledahan di tempat dimana berdasarkan informasi awal terdapat atau disimpan suratsurat kepemilikan aset tersebut;
d. Penelusuran aset berupa surat berharga dilakukan dengan cara meminta data kepada KSEI;
e. Penelusuran aset berupa uang tunai, deposito, tabungan dan setara kas lainnya dilakukan dengan cara meminta data informasi rekening milik tersangka atau pihak-pihak lain yang terkait kepada Penyedia Jasa Keuangan atau bank (untuk rekening atas nama tersangka) dan PPATK (untuk rekening pihak lain yang terkait) guna mendapatkan informasi intelijen mengenai STR dan profil transaksi keuangan pihak-
pihak terkait untuk selanjutnya bisa ditindak lanjuti dalam penyidikan TPPU (sesuai dengan kewenangan penyidik, penuntut umum dan hakim)

Penelusuran aset berupa uang tunai, deposito, tabungan dan setara kas lainnya sebaiknya dilakukan sedini mungkin ketika proses penyidikan mulai dilaksanakan karena permintaan informasi tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama dan memiliki ketergantungan pada pihak lain seperti penyedia jasa keuangan dan PPATK.

Sehingga perlu dibangun sebuah sistem kerja yang terintegrasi antara penyidik, Penyedia Jasa Keuangan dan PPATK dengan menugaskan personil yang diberi tanggung jawab secara khusus untuk menjembatani dan melakukan koordinasi terkait dengan permintaan data keuangan tersebut sehingga semua informasi yang dibutuhkan oleh penyidik dapat dimengerti urgensinya dan selalu dikomunikasikan progress-nya
oleh PJK dan PPATK;

8. Melakukan analisa terhadap hasil penelusuran aset. Kegiatan ini sangat dibutuhkan untuk memperkuat dugaan keterkaitan aset dengan tindak pidana asal yang dipersangkakan.

Adapun kegiatannya adalah sebagai berikut:
a. Analisa terhadap korelasi kesesuaian waktu (tempus) perolehan aset dengan tempus terjadinya tindak pidana (tempus delicti);
b. Analisa terhadap cara perolehan aset misanya terkait dengan proses pembelian aset, proses pembayaran atas pembelian aset (cara pembayaran, pihak yang melakukan pembayaran, asal usul dana pembayaran, dll.) dihubungkan dengan keterkaitan pihak-
pihak yang diduga berhubungan atau terkait dengan tindak pidana asal yang disangkakan;
c. Analisa terhadap rekening koran, khususnya terkait:
- Posisi saldo;
- Pola transaksi keuangan;
- Waktu (tempus) transaksi;
- Pihak-pihak yang terkait dengan proses transaksi (transaksi asal dan transaksi lanjutan);
- Keterkaitan (Link) transaksi antar rekening;
- Rekening turunan atau rekening lain yang terafiliasi dengan rekening induk guna mengetahui korelasi pihak-pihak yang diduga terkait dengan tindak pidana asal yang dipersangkakan atau pihak-pihak yang terkait dengan dugaan tindak pidana asal,
antara lain:
1. Kartu kredit;
2. Buku cek;
3. Deposito;
4. Giro.
- Analisa terhadap gaya hidup tersangka dan keluarganya serta pihak lain yang terkait khususnya terkait dengan pola penambahan aset untuk mengetahui korelasi atau keterkaitannya dengan pihak-pihak yang diduga terkait dengan tindak pidana asal yang dipersangkakan atau pihak-pihak lain yang terakit dengan dugaan tindak pidana asal, sehingga dapat ditetapkan juga Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan
(placement, layering, integration)

Upaya Penyelamatan Aset :
Upaya penyelamatan aset yang diduga sebagai hasil tindak pidana asal atau tindak pidana pencucian uang dilaksanakan antara lain sebagai berikut:
- Permintaan kepada lembaga keuangan dan instansi terkait untuk melakukan penundaan transaksi atau pemblokiran aset;
- Penyitaan aset dalam proses penanganan perkara.

Memaksimalkan dan Mengoptimalkan Pelaksanaan Kegiatan Penelusuran Aset : Untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan penelusuran aset harus diperhatikan hal hal sebagai berikut:

- Koordinasi rencana pelaksanaan penelusuran aset dengan pihak terkait (tim penelusuran aset/ATR, PPATK, Penyedia Jasa Keuangan, dll.) dilakukan sedini mungkin untuk memberi jangka waktu yang cukup untuk melengkapi data aset yang diminta;
- Perlu penjelasan singkat tentang gambaran umum perkara tindak pidana korupsi yang ditangani, keterlibatan atau peran pihak-pihak terkait, serta keterangan aset yang diperlukan, agar proses penelusuran aset dapat terlaksana secara efektif, efisien dan tepat sasaran;
- Selain membangun koordinasi dan relasi melalui jalur formal juga perlu dibangun jaringan kerjasama informal dengan pihak terkait (tim penelusuran aset/ATR, PPATK, Penyedia Jasa Keuangan, dll.) untuk mempercepat proses penelusuran aset.

Pasal-Pasal yang Terkait :
A). Pasal 70
1. Penyidik, penuntut umum atau hakim memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan penundaan transaksi terhadap Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.
2. Perintah penyidik, penuntut umum atau hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
- Nama dan jabatan yang meminta penundaan transaksi;
- Identitas setiap orang yang transaksinya akan dilakukan penundaan;
- Alasan penundaan transaksi; dan
- Tempat Harta Kekayaan berada.
3. Penundaan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja. Pihak pelapor wajib melaksanakan penundaan transaksi sesaat setelah surat perintah/permintaan penundaan transaksi diterima dari penyidik, penuntut umum, atau
hakim.
4. Pihak pelapor wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan penundaan transaksi kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim yang meminta penundaan transaksi paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan penundaan transaksi.
B). Pasal 71
1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan pihak pelapor untuk melakukan pemblokiran harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari:
- Setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
- Tersangka; atau
- Terdakwa
2) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
- Nama dan jabatan penyidik, penuntut umum atau hakim;
- Identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka atau terdakwa;
- Alasan pemblokiran;
- Tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan dan;
- Tempat harta kekayaan berada
3) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
4) Dalam hal jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, pihak pelapor wajib mengakhiri pemblokiran demi hukum.
5) Pihak pelapor wajib melaksanakan pemblokiran sesaat setelah surat perintah pemblokiran diterima dari penyidik, penuntut umum atau hakim.
6) Pihak pelapor wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan pemblokiran kepada penyidik, penuntut umum atau hakim yang memerintahkan pemblokiran paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan pemblokiran.
7) Harta kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada pihak pelapor yang bersangkutan.

C). Pasal 72
1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang diminta pihak pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai harta kekayaan dari:
- Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
- Tersangka; atau
- Terdakwa
2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lain.
3) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
- Nama dan jabatan penyidik, penuntut umum atau hakim;
- Identitas orang yang terindikasi dari hasil analisis atau pemeriksaan PPATK, tersangka, atau terdakwa;
- Uraian singkat tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
- Tempat harta kekayaan berada.
4) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan:
- Laporan polisi dan surat perintah penyidikan
- Surat penunjukan sebagai penuntut umum; atau
- Surat penetapan majelis hakim
5) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus ditandatangani oleh:
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Kepala BNN;
- Jaksa Agung atau Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh jaksa penyidik dan/atau penuntut umum; atau
- Hakim ketua majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.
6) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditembuskan kepada PPATK.***

Penulis Adalah Praktisi hukum yang saat ini menjabat Kasubdit TPPU BNN RI


Komentar Pembaca
Romo Franz Magnis Suseno - Ibu Theresa (Part 4)

Romo Franz Magnis Suseno - Ibu Theresa (Part 4)

RABU, 13 DESEMBER 2017 , 20:00:00

Bela Palestina Lintasi Batas Agama dan Bangsa

Bela Palestina Lintasi Batas Agama dan Bangsa

RABU, 13 DESEMBER 2017 , 15:00:00

Titiek Soeharto Berpeluang Pimpin Golkar

Titiek Soeharto Berpeluang Pimpin Golkar

RABU, 13 DESEMBER 2017 , 15:00:00

Ucapan Selamat Tahun Baru 2018

Ucapan Selamat Tahun Baru 2018

JUM'AT, 08 DESEMBER 2017 , 11:37:00

Effendi Simbolon di Warkop Siantar

Effendi Simbolon di Warkop Siantar

SENIN, 06 NOVEMBER 2017 , 16:55:00

Press Conference AKSIS 2017

Press Conference AKSIS 2017

SENIN, 06 NOVEMBER 2017 , 17:19:00