Amien Kompori Anies Lawan Luhut Soal Reklamasi

Politik  RABU, 11 OKTOBER 2017 , 11:35:00 WIB

Amien Kompori Anies Lawan Luhut Soal Reklamasi
RMOLSumut. Pencabutan moratorium reklamasi teluk Jakarta oleh Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan masih menjadi polemik. Salah satu yang menentang Luhut adalah Amien Rais. Eks ketua MPR ini ngomporin gubernur dan wagub DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno melawan Luhut.
Amien berbicara soal pencabutan moratorium reklamasi seusai bertemu Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Gedung DPR, kemarin siang. Berbatik coklat dengan kopiah hitam, Amien yang tiba pukul 12.30 WIB ini mengaku ingin bertemu dengan Taufik untuk membahas acara pengajian yang digelar tadi malam. Sekitar satu jam kemudian, Amien turun dari ruangan pimpinan DPR di lantai 3 Gedung Nusantara III. Saat itulah, Amien ditanyai soal polemik pencabutan moratorium reklamasi.

Amien mengkritik pencabutan moratorium yang ditandatangani Luhut 5 Oktober lalu. Menurutnya, reklamasi bukan untuk kepentingan rakyat Jakarta tapi kepentingan asing, khususnya China. "Saya orang awam tapi saya tahu reklamasi Jakarta sepenuhnya untuk kepentingan orang luar Indonesia khususnya asing dan aseng. Bukan untuk Sutono dan orang seperti saya ini yang tidak mungkin beli apartemen di Teluk Jakarta itu," kritik Amien.

Menurut eks Ketum PAN ini, China tengah membangun strategi one belt, one road. One belt merupakan jalan darat sutra dari Beijing ke Barat melalui 14 provinsi dari Uzbekistan, Kazakstan hingga ke Rotterdam, Belanda. Sementara one road adalah jalur sutra lautan Beijing, Laut Timur China, Selatan China, Selat Malaka, Selat Sunda, Samudera Hindia ke Angola sampai Mesir kemudian menerobos hingga Swiss, Turki dan Rotterdam. "Jelas sekali reklamasi (teluk Jakarta) subordinat untuk memfasilitasi kepentingan jalan sutra Laut China. Ini kalau diteruskan kita jadi bangsa budak, negara budak," jelas dia.

Sebab itu, Amien meminta gubernur dan wagub terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memenuhi janji kampanyenya tak meneruskan proyek reklamasi. Keputusan itu diperkuat rekomendasi Tim Sinkronisasi. Rekomendasi final dari tim sinkronisasi, tidak melanjutkan pengurukan di pesisir utara Jakarta. "Gubernur baru dan wakilnya, Anies-Sandi tetap keukeuh pegang janjinya. Saya kira PAN harus tegas," tegas Amien.

Sementara, Anies-Sandi masih tak mau mengomentari Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor S-78-001/02/Menko/ Maritim/X/2017, Kamis (5/10) yang mencabut penghentian sementara pembangunan reklamasi.

Ditemui usai menghadiri undangan rapat DPRD DKI terkait program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Anies berulangkali menghindar saat ditanya hal itu. "Nanti dah soal itu, setelah saya menjabat. Sekarang saya masih warga negara biasa," ujarnya, ogah-ogahan. Dia tersenyum, namun tampak dipaksakan. Wartawan terus mencecarnya, dengan mengingatkan Anies tentang janji kampanyenya menolak reklamasi. "Loh kok ditanya. Anda lihat program kita, apakah ada yang berubah dari program?" Anies bertanya balik. "Konsisten ya, pak?" tanya wartawan lagi. "Pokoknya terkait reklamasi saya jawab setelah tanggal 16, sekarang nggak dulu," jawab Anies lagi. Untuk diketahui, 16 Oktober Anies akan dilantik menjadi gubernur DKI.

Wartawan belum puas. Anies yang berbatik lengan panjang warna putih kali ini dimintai soal tanggapan Menteri Luhut agar tak ada ribut-ribut soal reklamasi ini. Namun lagi-lagi, eks Mendiknas ini enggan menanggapi. "Nanti setelah tanggal 16 ya. Saya nanggapinnya hari Senin aja nanti. No comment. Reklamasi, no comment," ujar Anies. Jawaban itu menutup sesi doorstop. Anies kemudian berjalan meninggalkan wartawan sambil sesekali menundukkan kepalanya.

Sandiaga Uno juga enggan menanggapi pencabutan moratorium reklamasi itu. Sandi melempar kepada timnya. "Media centre yang akan memberi update. Tim mustinya sudah kontak-kontak dengan Anda," ujarnya melalui pesan singkat.

Sebelumnya, Senin (9/10), Luhut sudah memanggil Anies dan Sandi. Deputi Bidang Koordinasi Bidang Infrastruktur Kemenko Kemaritiman Ridwan, membriefing mereka soal reklamasi. "Iya mereka datang kemari, saya sudah jelasin," tutur Luhut. Dia pun meminta tak ada lagi ribut-ribut soal itu. "Jadi nggak usah ribut di luar gitu kalau ada yang tidak setuju, beritahu. Kan yang kaji itu kita-kita semua, jadi jangan buat ada yang aneh-aneh," tegasnya.

Luhut juga menanggapi pernyataan Anies yang tidak akan melanjutkan reklamasi. Menurut Luhut, keputusan pencabutan itu sudah melalui kajian yang benar. "Nggak ada itu gubernur. Keinginan itu dari atas. Bahwa ini sudah dilakukan kajian dengan benar," tegas Luhut.

Polda Metro Jaya rupanya juga sedang menyelidiki dugaan pelanggaran dalam pengerjaan proyek reklamasi. Penyelidikan dugaan adanya pelanggaran reklamasi Teluk Jakarta ini dilakukan berdasarkan laporan kepolisian nomor LP/802/IX/2017/PMJ/Dit. Reskrimsus tertanggal 11 September 2017.

Laporan dugaan pelanggaran ini merupakan model A. Artinya, laporan dibuat kepolisian sendiri, bukan atas laporan masyarakat. Surat perintah penyelidikan sudah kasus ini diterbitkan sejak 14 September 2017. Ada beberapa pasal yang melatarbelakangi dugaan pelanggaran ini, seperti Pasal 73 juncto Pasal 35 dan Pasal 59 dan atau Pasal 74 juncto Pasal 32 ayat 1 dan Pasal 34 ayat 2 dan atau Pasal 75 juncto Pasal 16 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang terjadi sejak 2015 di Pantai Utara Jakarta.

Pasal 35 soal pembangunan fisik yang merusak lingkungan atau merugikan masyarakat dan Pasal 59 perihal kewajiban mitigasi kegiatan yang berpotensi merusak pesisir dan pulau kecil. Satu pasal lain adalah Pasal 34 tentang reklamasi yang wajib memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan membenarkan hal itu. "Benar, terkait dengan reklamasi. Dan iya (dapat berkaitan dengan pencabutan moratorium juga)," ujar Adi, kemarin.

Menurut Adi, penyelidikan sebenarnya sudah dilakukan sebelum Menteri Luhut mencabut moratorium reklamasi. Penyidik telah mengirimkan surat ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan. Surat itu berhubungan dengan permintaan keterangan dan dokumen mengenai reklamasi. "Penyelidikan ini untuk mengetahui permasalahan yang ada di masyarakat," bebernya. Sementara, pihak terlapor masih dalam penyelidikan. Polisi masih mencari pihak yang diduga telah melanggar pasal yang disangkakan tersebut. "Iya (masih penyelidikan)," tandasnya.[rgu]


Komentar Pembaca
Gubernur DKI Jangan Banyak Pencitraan

Gubernur DKI Jangan Banyak Pencitraan

KAMIS, 19 OKTOBER 2017 , 22:00:00

BAZNAS Layani 1.000 Pengungsi Rohingya

BAZNAS Layani 1.000 Pengungsi Rohingya

KAMIS, 19 OKTOBER 2017 , 20:00:00

Parpol Religius Bakal Tergerus

Parpol Religius Bakal Tergerus

KAMIS, 19 OKTOBER 2017 , 16:00:00

Wisuda Gubernur Tengku Erry Nuradi

Wisuda Gubernur Tengku Erry Nuradi

SENIN, 21 AGUSTUS 2017 , 14:41:00

SK Cagub Golkar

SK Cagub Golkar

SELASA, 05 SEPTEMBER 2017 , 16:11:00

Parkir Sembarangan

Parkir Sembarangan

KAMIS, 24 AGUSTUS 2017 , 18:13:00