Arist Merdeka Harus Jeli Soal Siapa Pelanggar UU Perlindungan Anak di Kasus Siswa Sisipan

Pendidikan  SELASA, 17 OKTOBER 2017 , 22:27:00 WIB | LAPORAN: ROBEDO GUSTI

Arist Merdeka Harus Jeli Soal Siapa Pelanggar UU Perlindungan Anak di Kasus Siswa Sisipan

Abyadi Siregar/RMOLSumut

RMOLSumut. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait harus cermat dalam mengartikan pelanggaran UU perlindungan anak dalam kasus siswa sisipan yang masuk dengan cara ilegal di SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 13 Medan. Hal ini disampaikan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, Abyadi Siregar menyikapi pernyataan Arist Merdeka yang menyebut kebijakan untuk memindahkan 180 orang siswa sisipan tersebut ke sekolah swasta.
"Saya kira semua sepakat bahwa hak anak untuk mendapatkan pendidikan adalah hal yang harus dipenuhi. Namun dalam hal ini saya kira jaminan untuk difasilitasi pindah ke sekolah swasta oleh Dinas Pendidikan merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak anak tersebut," katanya kepada RMOLSumut.com, Selasa (17/10).

Abyadi menjelaskan, kasus siswa yang masuk diluar jalur legal yang diatur oleh pemerintah yakni jalur PPDB Online di SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 13 Medan merupakan persoalan yang tetap harus diselesaikan dengan solusi yang tidak melanggar aturan yang ada. Kebijakan yang ditempuh oleh Gubernur Sumatera Utara dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk memindahkan mereka ke sekolah swasta menurutnya menjadi hal yang tepat. Hal ini menjadi konsekwensi atas pelanggaran yang terjadi dalam proses masuknya mereka di sekolah-sekolah tersebut.

"Kalau pemindahan ke sekolah swasta disebut melanggar UU Perlindungan anak, maka perlu dilihat siapa sebenarnya yang melanggar UU tersebut saat menempatkan para siswa (anak) tersebut pada posisi "pelanggar aturan". Kemudian 3 tahun mendatang mereka tidak akan terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sehingga tidak bisa mengikuti ujian nasional sehingga apa yang mereka jalani (bersekolah) selama 3 tahun ini menjadi hal yang sia-sia. Siapa yang melanggar uu itu kalau hal ini terjadi pada mereka?," ujarnya.

Diberitkan sebelumnya, Arist Merdeka Sirait mendatangi SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 13 Medan untuk memberi dukungan bagi para siswa sisipan tersebut agar tetap bersekolah disana. Dengan mengatasnamakan UU Perlindungan Anak, Arist mengatakan para siswa sisipan tersebut harus tetap bersekolah disana. Ia bahkan meminta gubernur menggunakan hak diskresinya untuk tidak memindahkan mereka ke sekolah swasta.[rgu]

Komentar Pembaca
Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

KAMIS, 09 NOVEMBER 2017 , 16:00:00

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

RABU, 08 NOVEMBER 2017 , 14:00:00

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

SELASA, 07 NOVEMBER 2017 , 20:00:00

Effendi Simbolon di Warkop Siantar

Effendi Simbolon di Warkop Siantar

SENIN, 06 NOVEMBER 2017 , 16:55:00

Cek Senjata Personil

Cek Senjata Personil

KAMIS, 12 OKTOBER 2017 , 20:36:00

Press Conference AKSIS 2017

Press Conference AKSIS 2017

SENIN, 06 NOVEMBER 2017 , 17:19:00