Menanti Perhatian Cagubsu Dalam Penanganan Pengungsi Rohingya

Oleh Muhammad Iqbal

Politik  KAMIS, 02 NOVEMBER 2017 , 14:25:00 WIB

Menanti Perhatian Cagubsu Dalam Penanganan Pengungsi Rohingya

Foto/RMOLSumut

RMOLSumut. Jika kita berkaca pada fenomena politik tanah air, terutama pasca gerakan massal 414 dan 212, isu politik identitas menyeruak deras ke permukaan. Tak bisa dipungkiri, politik tanah air terbelah antara fundamentalis dan kaum plural atau yang menyebut dirinya sebagai kaum bhinneka. Dikotomi ini tercipta di tengah pertempuran Pikada DKI Jakarta yang keras dan menguras emosi masyarakat se Indonesia. Efek Pilkada DKI tentu saja belum akan menguap dalam waktu dekat serta dipercaya akan berdampak ke wilayah lain. Sumatera Utara sebagai provinsi yang memiliki keberagaman otentik kali ini di uji kematangan warganya di dalam gelaran Pilkada.
Menarik jika kita saksikan, isu-isu agama tetap menjadi perhatian khusus bagi elit dalam memainkan politik di Sumatera Utara. Kabar yang berhembus menyebutkan petinggi-petinggi parpol sangat berhati-hati menentukan nama jagoan mereka di Pilgubsu. Pasangan yang diprediksi rentan terkena hembusan isu agama, dipastikan tidak akan diusung.

Lalu jika kemudian isu agama tetap menjadi komoditi politik saat itu, bagaimana cara mengkapitalisasinya bagi para kandidat yang akan bertarung di Pilgubsu? Di tengah era demokrasi dewasa ini, isu-isu kemanusiaan menjadi komoditi andalan dalam kontestasi politik, disamping isu ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Praktis salah satu caranya adalah memberikan perhatian khusus pada isu kemanusiaan berbalut agama adalah memberikan perhatian khusus kepada para pengungsi Rohingya di wilayah Sumut. Jika kita telisik sepanjang sejarah gelaran Pilkada, memang pendekatan melalui kegiatan kemanusiaan dan isu keagamaan sudah sering dilakukan oleh para calon kepala daerah di berbagai kesempatan Pilkada. Namun kali ini sedikit berbeda, terkhusus Rohingya, para kandidat Gubsu-Wagubsu bisa menarik simpati pemilih Islam dengan menempatkan perhatian mereka kepada para pengungsi Rohingya sekaligus memberikan gambaran ke publik bahwa pesta demokrasi tetap ramah dan tamah kepada warga pencari suaka.

Isu krisis di Rohingya memang merupakan sebuah pembahasan internasional yang cukup hangat diperbicangkan di dalam negeri. Sumatera Utara, sebagai salah satu daerah yang menampung pengungsi Rohingya memiliki kapasitas untuk menggelorakan isu penyelesaian krisis Rohingya untuk mengintip kemungkinan para pengungsi kembali ke Myanmar. Oleh karenanya, isu Rohingya bisa dijadikan komoditi politik lokal, kendati skalanya internasional serta tidak bersentuhan dengan kepentingan langsung rakyat setempat. Di tengah keramaian jelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, isu Rohingya bisa menjadi bahan mendongkrak citra para calon. Publik tentu akan menyambut baik jika isu Rohingya menjadi salah satu diskursus selama kontestasi politik lokal Sumatera Utara yang selama ini hanya berkutat di urusan kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur semata.

Perhatian khusus kepada etnis Rohingya di Sumut merupakan sebuah penggunaan budaya politik kontemporer yang menyertakan lingkungan subyektif dan psikologis dari politik. Jika dikaitkan dengan teori pendekatan budaya Weber (1947), seorang calon kepada daerah harus mempunyai penampilan berupa kewenangan kharismatik. Kewenangan kharismatik ini akan menjungkalkan kewenangan tradisional yang hanya didasari atas status pribadi seorang calon kepala daerah atau individu. Para cagubsu perlu menunjukkan kewenangan kharismatik yang bersandar pada karakter teladan serta jiwa kepahlawanan yang dapat merangsang keyakinan pada pemilih agar mau menjadi pendukungnya. Dengan kata lain, tindakan konkret dari calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, akan memicu surplus simpati dari publik Sumatera Utara.

Beberapa nama calon yang sudah muncul sejauh ini memiliki potensi untuk menggunakan isu Rohingya agar memperoleh simpati publik. Figur calon yang berlatar belakang militer seperti Komandan Kopassus Letjen Edi Rahmayadi misalnya, memiliki kapasitas yang cukup untuk mendorong isu Rohingya lewat kontestasi Pilkada. Warga pengungsi Rohingya tentu memiliki trauma buruk berhadapan dengan militer. Ini bisa menjadi pintu masuk bagi Edi Rahmayadi agar menjadi sebuah "trauma healing" bagi pengungsi dengan menunjukkan bahwa wajah militer Indonesia sangat berbeda dengan junta militer Myanmar. Sesuai dengan slogan TNI, bersama rakyat, TNI kuat, yang menyimbolkan kemesraan TNI dan rakyat dari seluruh ras dan etnis.

Jika isu ini diangkat dari permukaan, niscaya pamor Provinsi Sumatera Utara pun akan naik. Pemilihan Kepala Daerah dipastikan akan berkualitas karena isu-isu yang diangkat tidak sekedar isu normatif skala lokal, tapi mendorong suatu perubahan skala luas yakni penyelesaian krisis Rohingya. Sumatera Utara sebagai provinsi besar, sebagai tempat penampungan pengungsi Rohingya memiliki kans untuk memainkan isu ini dengan baik.

Sumatera Utara dengan segala kapasitas serta luas geografis yang dimiliki, bisa mendorong Pemerintah Pusat memproduksi satu payung hukum agar Sumatera Utara menjadi wilayah perlindungan khusus bagi pengungsi Rohingya. Dengan begitu, Sumatera Utara akan menuai perhatian dan apresiasi dunia karena memberikan solusi konkret terhadap pengungsi Rohingya yang nasibnya terkatung-katung.

Sumatera Utara bisa menjadi pelopor untuk menyodorkan proposal lengkap yang mampu memberikan solusi terhadap masalah Rohingya. Proposal ini nantinya bisa menjadi rujukan bagi negara-negara lain penerima suaka etnis Rohingya.
Menakar Keberpihakan Cagubsu

Dari sederet nama-nama calon yang akan bertanding di gelaran Pilkada Sumatera Utara, sejauh ini belum ada yang mengangkat isu etnis Rohingya sebagai "dagangan" kampanye mereka. Padaha krisis Rohingya sangat menyita perhatian publik dan mengundang keprihatinan serta menggugah rasa kemanusiaan. Gubernur Aceh Irwandi Yusuf berulang kali sudah menyampaikan bahwa Aceh siap berbagi pengalaman dengan Pemerintah Myanmar untuk mewujudkan perdamaian di Rakhine. Aceh dulu juga merupakan wilayah konflik yang berkepanjangan yang kini sudah hidup aman dan damai.

Bagaimana dengan Sumatera Utara yang menjadi salah satu pusat konsentrasi pengungsi Rohingya? Sudah sepatutnya gelanggang kontestasi Pilkada Sumut juga menyelipkan isu Rohingya di dalamnya. Publik perlu menanyakan keberpihakan dan para calon gubernur Sumut terhadap penyelesaian konflik di Rakhine. Seperti yang telah penulis sampaikan di atas, bahwa Sumut bisa menjadi aktor utama menyampaikan proposal berisikan resolusi penanganan pengungsi Rohingya yang bisa menjadi blue print  negara lain. Pemerintah Myanmar memang telah bersikukuh bahwa tidak menerima intervensi dari pihak luar terkait penyelesaian konflik di Rakhine. Namun untuk urusan warga Rakhine yang sudah terlanjur eksodus ke banyak wilayah, termasuk Sumatera Utara dan Aceh, sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk ditangani.

Kendari pengungsi Rohingya tidak mempunyai hak pilih, namun ratusan pengungsi Rohingya di Sumatera Utara tetap bisa menjadi modal sosial para kandidat Gubernur untuk menarik simpati publik dan menjadi exercise sebuah kepemimpinan yang berwawasan global jika kemudian terpilih menjadi Gubernur Sumatera Utara. Di tengah pembangunan yang pesat, Sumatera Utara adalah wilayah yang sangat majemuk dan plural bisa menunjukkan kepada dunia sebagai etalase tempat berkumpulnya segala etnis dan ras, bahkan dari negara lain sekalipun. Keramahan, keterbukaan dan kerukunan warga Sumatera Utara di tengah entitas yang berlimpah, bisa menjadi contoh dunia, jika di kemas dengan apik di bawah kepemimpinan yang kuat dan berwawasan luas. Para calon gubernur Sumut perlu untuk memberikan sedikit recehan perhatian kepada pengungsi Rohingya, memberikan sebuah janji atau resolusi kepada mereka, agar tetap memiliki masa depan kendati berada di negeri orang.

Peran Sumut dan Negara Lain Pemberi Suaka

Sejak akhir Agustus 2017 lalu, konflik Rohingya di Myanmar kembali mewarnai jagat dunia. Sedikitnya 501 ribu orang Rohingya terpaksa kabur dari desa-desa mereka di Rakhine, setelah pasukan Tatmadaw atau militer Myanmar menyerbu mereka. Orang Rohingnya lari tunggang langgang mencari perlindungan atau suaka, mengungsi ke banyak negara.

Pemerintah Indonesia pun tergerak untuk mencoba mengatasi persoalan krisis kemanusiaan di Rohingya. Laporan dari berbagai media lokal maupun internasional membuat bergidik. Usai serangan militer ke Rakhine, Banglades menjadi salah satu negara yang ketiban pengungsi Rohingya paling banyak. Laporan dari Badan PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR) menyebutkan banyak pengungsi yang kelelahan, mengalami trauma, kelaparan dan hanya minum air hujan atau air tanah untuk bertahan hidup. Kondisi pengungsi Rohingya yang sangat mengenaskan ini membuat krisis kemanusiaan di Rohingya mendapat sorotan dunia belakangan ini.

Kamp pengungsi Kutupalong, Banglades yang dipenuhi gubuk gelap nan becek merupakan salah satu pusat konsentrasi pengungsi Rohingya yang enggan kembali ke Myanmar. Sudah sejak sekian lama, Kutupalong menjadi tempat beranak-pinaknya pengungsi Rohingya di Banglades. Tempat ini menjadi simbol kekumuhan dan kemiskinan meskipun berbagai bantuan kemanusiaan dari berbagai donor hadir. Ratusan ribu pengungsi Rohingya di Bangladesh dihadapkan pada kehidupan baru tanpa masa depan.

Di Indonesia, misi kemanusiaan terhadap krisis di Rohingya terus digencarkan oleh pemerintah Indonesia. Jauh sebelum kejadian penyerangan represif Tatmadaw Agustus lalu, Indonesia telah banyak menampung pengungsi Rohingya. Provinsi Aceh dan Sumatera Utara merupakan daerah yang tergolong banyak menampung pengungsi Rohingya. Di Sumatera Utara, ratusan pengungsi Rohingnya ditampung di Rumah Detensi Imigrasi dan Community House. Di Aceh, pengungsi Rohingya banyak diselamatkan nelayan setempat setelah hidup terkatung-katung di laut.

Tulisan ini berupaya membandingkan kebijakan luar negeri ke dua negara dalam "menyambut" serbuan pengungsi Rohingya. Politik domestik kedua negara tentu berbeda pendekatan dalam memandang kebijakan luar negeri dalam hal ini menyikapi persoalan krisis kemanusiaan di Rohingya. Untuk dijadikan pisau analisis, penulis menggunakan teori sistem politik yang membandingkan langkah politik kedua negara. Pendekatan ini dapat menjelaskan korelasi antara situasi politik berupa dukungan, permintaan politik domestik adalah input yang diproses oleh sistem politik terkait keputusan-keputusan (outpur) yang diambil (Easton:1965). Dari sini, dapat dideskripsikan faktor domestik mempengaruhi kebijakan dalam negeri dalam menyikapi krisis kemanusiaan Rohingya.  

Banglades sudah sekian lama menjadi tempat penampungan warga Rohingya. Nayapara, salah satu kamp resmi di Banglades Selatan dikelola oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, menampung sekitar 32 ribu pengungsi Rohingya. Lantaran berhimpitan dengan Rakhine, sejak tahun 1978 Banglades memang menjadi tujuan utama mengungsi Rohingya. Pengungsi Rohingya terus berdatangan ke Banglades. Lantaran kebanyakan pengungsi tidak memiliki dokumen resmi, pemerintah Banglades rupanya mengeluhkan arus pengungsi yang tak kunjung berhenti.

Sebenarnya, sebagai negara yang letaknya paling dekat dengan Myanmar, Pemerintah Banglades telah membuat kebijakan dengan menyediakan sebuah pulau yang diperuntukkan sebagai "rumah baru" pengungsi Rohingya. Pulau bernama Tengar Char dipoles sedemikian rupa agar layak sebagai tempat penampungan pengungsi. Namun, rupanya kebijakan pemerintah Banglades ini menimbulkan kekhawatiran warga setempat. Warga yang bermukim di dekat Thengar Char menolak rencana tersebut karena warga Rohingya kerap terlibat kejahatan seperti bajak laut.

Pemerintah Bangladesh memang tidak memiliki banyak pilihan, karena mengacu pada Undang-Undang Warga Asing 1946, pengungsi Rohingya berstatus "orang asing illegal". Pemerintah Banglades berulang kali berseru agar pemerintah Myanmar mengambil kembali warga Rohingya. Persoalannya adalah, warga Rohingya enggan kembali ke Myanmar lantaran pengalaman buruk yang dialami etnis Rohingya saat kembali ke Myanmar. Pada tahun 1978, warga Rohingya pernah kabur untuk menghindari persekusi di Tatmadaw. Kemudian mereka kembali ke Rakhine pada tahun berikutnya. Warga Rohingya lagi-lagi menjadi korban kekerasan hingga kembali harus mengungsi ke Banglades. Selama belum ada jaminan tidak ada lagi kekerasan di Rakhine, warga Rohingya masih akan bersikeras bertahan di pengungsian.

Berbeda dengan Banglades yang kewalahan menampung pengungsi Rohingya, pemerintah Indonesia justru sangat aktif memberikan uluran tangan kepada pengungsi Banglades.

Di ujung pulau Sumatera, dua provinsi besar, Aceh dan Sumatera Utara menjadi tempat penampungan yang ramah bagi pengungsi Rohingya. Memang, kuantitas pengungai Rohingya di Indonesia relatif sedikit dibandingkan pengungsi di Banglades, kendati begitu pemerintah Indonesia terus gencar melakukan diplomasi politik untuk penyelesaian krisis kemanusiaan di Rohingya.

Pengungsi Rohingya di Medan misalnya, biasanya merupakan pengungsi "operan" dari negeri Jiran Malaysia. Warga Rohingya berhasil berakulturasi dengan warga setempat, bahkan tak jarang menikahi warga Indonesia meskipun berstatus pengungsi. Media-media lokal di Sumatera Utara menyebutkan, pengungsi Rohingya di Medan mendapat sambutan dan pelayanan yang baik dari warga. Berbagai variasi kegiatan dilakukan berbagai organisasi kemasyarakat maupun keagamaan untuk menghibur pengungsi Rohingnya seperti penyuluhan kesehatan, olahraga, pembagian sembako hingga pembangunan sarana ibadah. Warga Medan nampaknya merealisasikan dengan baik keinginan pemerintah Indonesia yang menggariskan kebijakan membantu persoalan konflik Myanmar dari segala lini, tak terkecuali soal pengungsi yang datang.

Pada tahun 2015, DPR RI bahkan pernah mengusulkan agar dilahirkannya Perpres khusus untuk menjadi payung hukum penanganan pengungsi Rohingya. Hal ini dianggap penting agar ada pijakan hukum jika ada satu daerah seperti Medan atau Aceh yang menjadi konsentrasi dibangunnya rumah detensi bagi pengungsi Rohingya.

Banglades dan Indonesia memiliki langkah kebijakan luar negeri yang sedikit berbeda dalam menyikapi krisis Rohingya. Sebagai negara yang sama-sama menerima suaka, Indonesia lebih menonjolkan peran untuk penyelesaian krisis kemanusiaan di Rohingya di panggung internasional. Kendati menuai sedikit kritikan dari dalam negeri karena dianggap sebagai pencitraan semata, pemerintah Indonesia terus melaju menyampaikan berbagai resolusi internasional demi penyelesaian kasus Rohingya. PBB pun menunjuk Marzuki Darusman, mantan Jaksa Agung era Presiden Abdurrahman Wahid, sebagai Ketua Tim Pencari Fakta PBB untuk Myanmar.

Ini pertanda peran Indonesia sebagai negara yang paling disegani di ASEAN dibutuhkan dunia untuk penyelesaian masalah Rohingya. Peran pemerintah Indonesia dalam menyikapi isu Rohingya nampaknya menular dengan baik ke psikologis warga Indonesia yang menyambut baik kedatangan pengungsi Rohingya dan sama-sama menyerukan agar Indonesia menjadi negara terdepan dalam penyelesaian persoalan Rohingya.***

Penulis Adalah Pemerhati Sosial, Jurnalis, Blogger, Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia

Komentar Pembaca