Ketua IAW: Ada Indikasi Penyimpangan Kewenangan di UIP II Sumut

Peristiwa  SELASA, 12 DESEMBER 2017 , 18:38:00 WIB | LAPORAN: ROBEDO GUSTI

Ketua IAW: Ada Indikasi Penyimpangan Kewenangan di UIP II Sumut

Foto/Net

RMOLSumut. Ketua Indonesia Audit Watch (IAW) Junisab Akbar menyebutkan pihaknya menemukan indikasi penyimpangan kewenangan yang berpotensi memicu kerugian negara pada Unit Induk Pembangunan (UIP) II PT PLN Persero yang meliputi Aceh dan Sumut. Hal ini disampaikannya saat melakukan kunjungan Program Kerja IWA Deteksi Dini Pelaksanaan Proyek BUMN di Medan, setelah sebelumnya memantau rencana pembanunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Yogyakarta.

"Temuan kami berdasar data bahwa dugaan itu diantaranya pertama, PT. ME yang merupakan bahagian dan atau anak perusahaan BUMN Pupuk Indonesia, menjadi rekanan UIP II. Semoga ME sudah terdata didalam Daftar Penyedia Terseleksi (DPT). Model ini sudah sangat lama dikenal di lingkungan PT. PLN. Dasar hukum atas segala persyaratan dalam ketentuan DPT itu diatur sesuai UU Perseroan Terbatas dan UU Ketenagalistrikan serta Keputusan Direksi PT. PLN (Persero)" ungkapnya.

Kedua, lanjut Junisab, pada tahun 2016, PT. ME sesuai surat General Manager UIP II diketahui perusahaan itu ternyata tidak cakap dan atau gagal kerja dalam melaksanakan pekerjaan yang menggunakan uang negara sehingga diblacklist atau dikeluarkan dari DPT UIP II. Ini seharusnya jadi perhatian khusus bagi PT. PLN (Persero). Namun aneh, ketika ganti pimpinan UIP II, PT. ME bisa dengan sangat mudah masuk kembali dalam DPT.

Bahkan PT. ME diundang untuk ikut tender proyek yang menggunakan uang negara padahal seharusnya perusahaan tersebut masuk dalam daftar tidak memiliki kompetensi dan atau hak untuk mengikuti apalagi dimenangkan panitia untuk mengerjakan proyek dilingkungan PT. PLN Persero.

"Karena hal tersebut bertendensi akan mengakibatkan timbulnya kerugian negara maka tidak salah jika aparat Kejaksaan segera menyelidikinya sebab hal seperti itu adalah sebuah bentuk kebijakan yang terlalu menggampangkan kegagalan dari rekanan dalam menata-kelola proyek untuk kepentingan publik yang menggunakan uang negara," sebutnya.


Komentar Pembaca
Memperingati 7 Tahun Kematian Kim Jong Il

Memperingati 7 Tahun Kematian Kim Jong Il

JUM'AT, 14 DESEMBER 2018 , 21:00:00

Anak Milenial Mesti Ikut Lokomotif Perubahan

Anak Milenial Mesti Ikut Lokomotif Perubahan

JUM'AT, 14 DESEMBER 2018 , 13:00:00

Jegal OSO Nyaleg, KPU Bisa Kena Sanksi Etik Dan Pidana
Papan Bunga 'Pembunuhan Janda'

Papan Bunga 'Pembunuhan Janda'

SELASA, 23 OKTOBER 2018 , 14:29:00

Bercanda Bareng Warga

Bercanda Bareng Warga

SENIN, 22 OKTOBER 2018 , 08:56:00

Salat Ghaib

Salat Ghaib

JUM'AT, 02 NOVEMBER 2018 , 17:44:00



The ads will close in 10 Seconds