Diskusi Cipayung Plus: APBD Sumut 2018 Mencederai Masyarakat

Politik  RABU, 13 DESEMBER 2017 , 22:03:00 WIB | LAPORAN:

Diskusi Cipayung Plus: APBD Sumut 2018 Mencederai Masyarakat

Foto/RMOL Sumut

RMOLSumut. Menyikapi APBD Sumut Tahun Anggaran 2018 yang telah disahkan, Kelompok Cipayung Plus yang terdiri dari HMI Sumut, PMII Sumut, dan GMKI Sumut menggelar diskusi publik dengan tema "APBD Sumut 2018 Untuk Siapa?", di Kedai Kopi Kombur, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Rabu (13/12).
Diskusi yang menghadirkan Elfenda Ananda (Pengamat Anggaran Sumut), Dadang Darmawan (Pengamat Politik Sumut), Sutrisno Pangaribuan (Anggota DPRD Sumut Fraksi PDI-P, Ikrimah Hamidi (Anggota DPRD Sumut Fraksi PKS), dan Septian Fujiansyah Chaniago (Ketua Umum Badko HMI Sumut) tersebut digelar karena sebelumnya kelompok Cipayung Plus memandang bahwa prosedur pembahasan R-APBD Sumut Tahun Anggaran 2018 itu tidak sesuai prosedur dan pengesahannya terkesan dipaksakan.

Elfanda dalam pemaparannya mengatakan bahwa sangat wajar jika pembahasan R-APBD Sumut Tahun Anggaran 2018 dan pengesahannya mendapat protes dari banyak pihak. Sebab, pembahasan hanya memakan waktu yang sangat singkat. Padahal banyak program yang seharusnya dibahas secara komprehensif dan mendalam. 

"Dari sisi proses, yang saya lihat terjadi proses yang tidak maksimal dalam pembahasan. Prosesnya itu banyak riak-riak dan protes dari DPRD sendiri, khususnya yang merasa tidak maksimal dan tidak dilibatkan dalam proses pembahasan R-APBD. Selain  itu, waktunya sangat singkat. APBD yang nilainya lebih kurang Rp 13 triliun itu tentunya banyak item program yang harus dibahas secara mendalam. Dalam APBD Sumut itu, mengalami defisit, pendapatan lebih rendah dari belanja.
kalau berdasrkan dokumen, pendapatannya Rp 12 triliun lebih, belanjanya Rp 13 triliun. Jadi ada defisit sekitar 700 miliar," katanya. 

Elfanda juga menjelaskan bahwa nilai pendapatan mengalami peningkatan sebesar 2,17 persen dari tahun sebelumnya. Pendapatan yang naik itu banyak disumbangkan dari hasil pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa masyarakat memberi banyak kontribusi bagi pendapatan tahun 2017.

"Pada tahun 2018 ini, terjadi kenaikan pendapatan 2,17 persen dari sebelumnya. Ternyara dari pendapatan asli daerah, naik sekitar Rp. 300 miliar. Kemudian dana perimbangan justru mengalami penurunan. Ini kontribusi daerah, karena yang naik pendapatan asli daerah. Lalu pendapatan asli daerah mana yang paling banyak naik dari sisi nominalnya, yaitu pajak daerah. naik sekitar 6,5 persen. Artinya rakyat yang berkontribusi," jelasnya. 

Walau masyarakat telah memberi banyak kontribusi dalam meningkatnya pendapatan asli daerah, APBD Sumut Tahun Anggaran 2018 lebih menitikberatkan pengalokasian anggaran pada belanja tidak langsung. Hal ini menurut Elfanda jelas merupkan suatu hal yang mencederai masyarakat.

"Belanja itu mengalami peningkatan. Meningkat Rp 7,2 milyar atau 0,5 persen. Dalam belanja itu ada belanja langsung dan tidak langsung. Ternyata belanja yang banyak mengalami pengurangan adalah belanja langsung, itu belanja modal yang paling dibutuhkan masyarakat. Kalau kita bandingkan dengan pendapatan, hubungannya dengan peningkatan belanja masyarakat itu tidak seimbang. Justru masyarakat di sini dicederai," ungkapnya.

Sementara menurut Dadang, pada proses pembahasan hingga pengesahan APBD Sumut Tahun Anggaran 2018, muncul indikasi bahwa telah terjadi praktik politik anggaran di dalamnya. Pihak yang paling diuntungkan dalam hal tersebut adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), sementara yang paling dirugikan adalah masyarakat. 

"Secara teori, politik anggaran itu maknanya adalah adanya kontestasi diantara pemangku kepentingan, dalam rangka mengalokasikan anggaran sesuai dengan kepentingan masing-masing. Jadi politik anggaran itu intinya adalah bagaimana sekurang-kurangnya ada empat kelompok di APBD Sumut ini yang saling berebut alokasi anggaran. Pertama adalah Pemprovsu, kedua DPRD, ketiga pengusaha, dan keempat rakyat. Jadi kalau terjadi rebut-rebutan alokasi anggaran, APBD 2018 ini tidak berpihak kepada masyarakat. Artinya, yang paling diuntungkan itu adalah Pemprovsu," katanya. 

Selain itu, jelas Dadang, Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) Sumut 2018 juga erat kaitannya dengan kisruh yang terjadi di seputar pembahasan dan pengesahan APBD Sumut Tahun Anggaran 2018.
 
"Kita harus ingat, yang kita diskusikan ini pun merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam politik anggaran dalam menyambut Pilgub Sumut 2018. Pemprovsu sangat bekerpentingan di sini, dalam konteks politik 2018. Ini sangat lumrah kita ketahui. Ketidakproseduran yang terjadi pada pembahasan dan pengesahan APBD itu sangat politis menuju tahun 2018.
," jelasnya. 

Muatan politis di balik pengesahan APBD Sumut Tahun Anggaran 2018 itu turut diakui oleh para legislator yang saat hadir sebagai pembicara pada kesempatan itu. Seperti yang diungkapkan oleh Ikrimah, ia menjelaskan bahwa jika APBD Sumut Tahun Anggaran 2018 tidak disahkan, maka Pilkada Sumut 2018 terancam untuk dibatalkan penyelenggaraannya.

"Penyelenggara dan pengawas Pilkada Sumut tahun 2018 yaitu kpu dan bawaslu juga akan menggunakan APBD 2018. Jika tidak disahkan, maka Pilkada Sumut 2018 akan dibatalkan. Jika Pilkada dibatalkan, maka akan terjadi chaos politik," ungkapnya.

Sedangkan Sutrisno Pangaribuan mengatakan bahwa saat itu banyak anggota DPRD Sumut terpaksa mengikuti pembahasan R-APBD Tahun Anggaran 2018 secara cepat-cepat. Faktor utama yang menyebabkannya adalah surat dari Mendagri yang menyatakan bahwa APBD 2018 harus segera disahkan.

"Ada surat dari Mendagri, sesuai UU No 23 Tahun 2014 bahwa pengesahan APBD 2018 selambat-lambatnya satu bulan sebelum anggaran tahun sebelumnya berakhir, mestinya 30 November sudah disahkan. Kemudaian ada suasa yang berhasil ditakut-takuti, diteror dengan surat mendagri itu. Lalu kami sebagaian kelompok terpaksa melakukan tahap pembahasan APBD secara cepat-cepat," katanya.

Oleh karena itu, berdasarkan banyak persoalan yang telah diungkapkan oleh para pembicara sebelumnya, Ketua Badko HMI Sumut Septian Fujiansyah mengajak seluruh masyarakat, khususnya mahasiswa untuk kritis terhadap APBD Sumut Tahun Anggaran 2018 itu.

"Pembahasan yang dilakukan secara terburu-buru dan tidak sesuai prosedur itu menunjukkan bahwa pemerintah tidak serius menggunakan APBD untuk kepentingan masyarakat luas. Masyarakat luas, khusunya mahasiswa, harus berperan aktif dalam hal ini. Kita harus kritis dan radikal, bukan radikalisme ya, dalam APBD Sumut 2018 ini," tegasnya.

Bahkan, Cipayung Plus Sumut akan menjadikan hasil diskusi tersebut sebagai rekomendasi yang akan dikirimkan kepada Mendagri agar segala kesalahan yang ada pada APBD Sumut Tahun Anggaran 2018 dievaluasi dengan sebenar-benarnya.

"Hasil diskusi ini akan kita kirimkan ke Pak Mendagri sebagai rekomendasi atau bahan pertimbangan dalam evaluasi APBD Sumut 2018. Kami berharap Pak Mendagri dan jajarannya dapat mengevaluasinya dengan sebenar-benarnya," tandas Septian. [sfj]


Komentar Pembaca
Adhie Massardi - Unegh Unegh (Bag.1)

Adhie Massardi - Unegh Unegh (Bag.1)

SELASA, 19 JUNI 2018 , 11:00:00

Indonesia Bukan Antek Beijing dan AS!

Indonesia Bukan Antek Beijing dan AS!

SENIN, 18 JUNI 2018 , 09:00:00

Said Aqil: Staquf Ke Israel Bukan Agenda NU!

Said Aqil: Staquf Ke Israel Bukan Agenda NU!

KAMIS, 14 JUNI 2018 , 12:00:00