Fraksi PAN: Sebenarnya Tidak Ada Verifikasi Faktual Dalam UU Pemilu

Politik  JUM'AT, 19 JANUARI 2018 , 16:15:00 WIB

Fraksi PAN: Sebenarnya Tidak Ada Verifikasi Faktual Dalam UU Pemilu

Foto/Net

RMOLSumut. UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum sama sekali tidak mengatur kewajiban verifikasi faktual bagi partai politik calon peserta Pemilu Legislatif tahun depan.

Begitu ditegaskan Anggota Komisi II DPR asal fraksi PAN, Yandri Susanto, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/1).

"Di UU 7/2017 itu sebenarnya tidak ada istilah verifikasi faktual, hanya kata-kata verifikasi," ujarnya.

Yandri mengingatkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melangkahi UU jika memaksakan verifikasi faktual kepada seluruh partai politik. Apalagi waktu yang dibutuhkan untuk verifikasi faktual adalah sekitar tiga bulan.

"Karena di UU pada pasal 78-79 itu disebutkan paling lambat 14 bulan sebelum pencoblosan parpol peserta pemilu harus sudah diumumkan. Artinya, bulan Februari," jelasnya.


Komentar Pembaca
#PolitisiOnTheRoad: Menggugat Surya Paloh Karena Sayang
BENANG MERAH (EPS.162): Pilpres Atau Adu Jangkrik?

BENANG MERAH (EPS.162): Pilpres Atau Adu Jangkrik?

JUM'AT, 16 NOVEMBER 2018 , 19:00:00

Ma

Ma"ruf Amin Dilaporkan Ke Bawaslu

JUM'AT, 16 NOVEMBER 2018 , 13:00:00

Papan Bunga 'Pembunuhan Janda'

Papan Bunga 'Pembunuhan Janda'

SELASA, 23 OKTOBER 2018 , 14:29:00

Bercanda Bareng Warga

Bercanda Bareng Warga

SENIN, 22 OKTOBER 2018 , 08:56:00

Salat Ghaib

Salat Ghaib

JUM'AT, 02 NOVEMBER 2018 , 17:44:00



The ads will close in 10 Seconds