Fraksi PAN: Sebenarnya Tidak Ada Verifikasi Faktual Dalam UU Pemilu

Politik  JUM'AT, 19 JANUARI 2018 , 16:15:00 WIB

Fraksi PAN: Sebenarnya Tidak Ada Verifikasi Faktual Dalam UU Pemilu

Foto/Net

RMOLSumut. UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum sama sekali tidak mengatur kewajiban verifikasi faktual bagi partai politik calon peserta Pemilu Legislatif tahun depan.

Begitu ditegaskan Anggota Komisi II DPR asal fraksi PAN, Yandri Susanto, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/1).

"Di UU 7/2017 itu sebenarnya tidak ada istilah verifikasi faktual, hanya kata-kata verifikasi," ujarnya.

Yandri mengingatkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melangkahi UU jika memaksakan verifikasi faktual kepada seluruh partai politik. Apalagi waktu yang dibutuhkan untuk verifikasi faktual adalah sekitar tiga bulan.

"Karena di UU pada pasal 78-79 itu disebutkan paling lambat 14 bulan sebelum pencoblosan parpol peserta pemilu harus sudah diumumkan. Artinya, bulan Februari," jelasnya.


Komentar Pembaca
Trauma Healing Garudafood Untuk Korban Tsunami Selat Sunda
Pantau Persiapan Natal Nasional

Pantau Persiapan Natal Nasional

RABU, 26 DESEMBER 2018 , 10:31:00

Evakuasi Taft Tenggelam

Evakuasi Taft Tenggelam

JUM'AT, 18 JANUARI 2019 , 20:36:00



The ads will close in 10 Seconds