Pemerintah Kewalahan Blokir Akun Yang Menyimpang

Sosial  KAMIS, 01 FEBRUARI 2018 , 18:00:00 WIB

Pemerintah Kewalahan Blokir Akun Yang Menyimpang
RMOLSumut.  Pemerintah tidak bisa menutup media sosial yang digunakan untuk menyebarluaskan paham dan kampanye seks menyimpang LGBT karena terbentur dengan demokrasi.

"Indonesia ini demokrasi atau enggak? Kan demokrasi. Ada terimplementasi dalam UU kita kan tidak semudah itu blokir Twitter karena Twitter berasal dari negara lain," ujar Staf Ahli Menkominfo RI Rudiantara, Henry Subiakto dalam sebuah diskusi, di kantor DPP PAN, Jl. Senopati, Jakarta Selatan, Kamis (1/2).

Menurutnya, saat ini pemerintah hanya bisa bekerjasama dengan perusahaan Over The Top (OTT) seperti Twitter, Instagram dan Facebook untuk memblokir akun-akun yang menyebarkan atau berisi konten perilaku seks menyimpang.

Namun demikian karena pengguna media sosial di Indonesia sangat banyak, maka pengawasannya juga tidak maksimal.

"Persoalannya (misal) kan pengguna Facebook sendiri sudah 111 juta di Indonesia, banyak sekali. Mereka pun mantau juga tidak maksimal meskipun memantau memakai mesin, ya tapi kan kadang-kadang mesin juga ada salah juga kan itu," ujar Henry Subiakto. [hta/rmol]


Komentar Pembaca
#KataRakyat: Jangan Kampanye Negatif

#KataRakyat: Jangan Kampanye Negatif

RABU, 17 OKTOBER 2018 , 19:00:00

Mabes Polri Fokus Berantas Hoax

Mabes Polri Fokus Berantas Hoax

SELASA, 16 OKTOBER 2018 , 19:00:00

Rizal Ramli Gugat Surya Paloh Rp 1 Triliun

Rizal Ramli Gugat Surya Paloh Rp 1 Triliun

SELASA, 16 OKTOBER 2018 , 15:00:00

Perkasa Serahkan Bantuan

Perkasa Serahkan Bantuan

KAMIS, 30 AGUSTUS 2018 , 12:57:00

Menuju Pelantikan

Menuju Pelantikan

RABU, 05 SEPTEMBER 2018 , 10:07:00

Dijemput KPK

Dijemput KPK

RABU, 26 SEPTEMBER 2018 , 13:25:00



The ads will close in 10 Seconds