Usai Penetapan Paslon, Calon Kepala Daerah Wajib Langsung Serahkan Laporan Dana Kampanye

Politik  SENIN, 12 FEBRUARI 2018 , 17:18:00 WIB | LAPORAN: PUTRA

Usai Penetapan Paslon, Calon Kepala Daerah Wajib Langsung Serahkan Laporan Dana Kampanye

Ilustrasi/Net

RMOLSumut. Usai penetapan pasangan calon (paslon) yang akan berkompetisi dalam Pilkada Langkat 2018 serta pencabutan nomor paslon, para pasangan calon akan memasuki tahapan kampanye Pada tanggal 15 Februari hingga 23 Juni 2018.
Dalam masa persiapan kampanye dan kampanye, pasangan calon berkewajiban melaporkan dana kampanyenya sebagaimana  Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada tahun 2018.

Dalam peraturan itu, pemungutan suara akan digelar serentak pada 27 Juni 2018. Bagi pasangan calon yang telah ditetapkan, akan memasuki tahapan kampanye berupa pertemuan pertemuan dan penyebaran bahan kampanye, dari tanggal 15 Februari hingga 23 Juni 2018.

Pasangan calon peserta PIlkada juga berkewajiban melaporkan dana kampanye, antara lain melaporkan Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) 14 Februari 2018, Pengumuman penerimaan LADK 15 Februari 2018, Pengumuman penerimaan LPSDK 21 Februari 2018, Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) 20 April 2018, dilanjutkan Pengumuman penerimaan LPSDK 21 April 2018 ,tanggal 24 Juni 2018 Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Selanjutnya, tanggal 25 Juni 2018 penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP).

Setelah itu, Audit LPPDK dari tanggal 25 Juni hingga 9 Juli 2018, di lanjutkan penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Langkat, tanggal 10 Juli Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon dan Pengumuman hasil audit tanggal 11-13 Juli 2018.

Terkait dengan dana kampanye tersebut, anggota KPU Langkat, Sopian Sitepu mengatakan, penyampaian dana kampanye adalah kewajiban pasangan calon.

"KPU Langkat akan melaksanakan audit dana kampanye dengan melibatkan Kantor Akutan Publik  atau KAP," ucap Sopian Sitepu.

Lebih lanjut di katakan Sopian Sitepu, pelaporan tentang asal dan penggunaan dana kampanye merupakan syarat mutlak dan KPU secara mekanisme tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksi asal dan penggunaan Dana Kampanye itu.

Lanjutnya, KPU akan berkerja sama dalam hal ini dengan Akuntan publik yang mampu menilai batas batas sumbangan sesuai peraturan dan penggunaannya secara logika, termasuk  didalamnya sumbangan uang dari berbagai sumber dan batas maksimal nominalnya jika ada dalam bentuk barang yang nanti akan di konversikan kedalam rupiah sesuai dengan standart harga yang berlaku.

"Jika nanti di ketemukan hal hal yang tidak sesuai dengan peraturan perudang undangan, maka pasangan calon bisa di diskualifikasi keikutsertaannya dalam pilkada ini”, demikian Sopian Sitepu, usai Penyerahan Hasil Penelitian Dokumen Syarat Calon Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2018 di Kantor KPU Langkat, Jalan Tengku Putra Azis Stabat, Senin (12/2).[rgu]

Komentar Pembaca
Anti Kritik, Berhenti Saja Jadi Pejabat!

Anti Kritik, Berhenti Saja Jadi Pejabat!

JUM'AT, 16 FEBRUARI 2018 , 17:00:00

DPR Jangan Kaya Kacang Lupa Kulit!

DPR Jangan Kaya Kacang Lupa Kulit!

JUM'AT, 16 FEBRUARI 2018 , 15:00:00

Gerindra Pastikan Anies Tidak Nyapres

Gerindra Pastikan Anies Tidak Nyapres

JUM'AT, 16 FEBRUARI 2018 , 15:00:00

Prabowo Subianto

Prabowo Subianto

MINGGU, 07 JANUARI 2018 , 14:08:00

Diarak Pendukung

Diarak Pendukung

KAMIS, 11 JANUARI 2018 , 11:11:00

ERAMAS Naik Betor

ERAMAS Naik Betor

SENIN, 08 JANUARI 2018 , 17:11:00