Ijazah Sihar Sitorus Juga Diadukan ke Bawaslu Sumut

Pilkada Sumut 2018  RABU, 14 FEBRUARI 2018 , 16:26:00 WIB | LAPORAN: ROBEDO GUSTI

Ijazah Sihar Sitorus Juga Diadukan ke Bawaslu Sumut

Foto/RMOL Sumut

RMOLSumut. Seorang warga yang mengaku bernama Hamdan Noor Manik, warga Jalan Nusa Indah III, Tanjung Sari, Batang Kuis, Deli Serdang mendatangi Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara di Jalan H Adam Malik, Medan, Rabu (14/2). Hamdan yang menyebut dirinya seorang warga Kota Medan mengaku keberatan dengan surat keputusan dari KPU Sumut yang meloloskan Sihar Sitorus sebagai calon wakil gubernur untuk Pilgubsu 2018.
Menurut Hamdan Noor Manik surat keterangan pengganti Ijazah yang digunakan oleh Sihar Sitorus untuk mendaftar sebagai calon wakil gubernur terindikasi tidak sesuai aturan yang ada pada Permendikbud nomor 29 tahun 2014 tentang pengesahan fotocopy ijazah/STTB/ surat keterangan pengganti ijaazah/STTB dan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah jenjang pendidikan dasar dan menengah.

"Saya melaporkan KPU Sumut soal penetapan. Persoalannya masalah Permendiknas menyangkut tentang surat keterangan pengganti ijazah salah satu paslon. KPU Sumut apakah dia menggunakan permen itu dalam menentukan atau tidak, sehingga saya datang mengadu meminta agar Bawaslu memerintahkan KPU Sumut untuk meninjau ulang. Sepanjang tidak sesuai undang-undang yang berlaku,itu batal demi hukum. Berarti KPU melampaui kewenangannya," katanya kepada wartawan, Rabu (14/2).

Hamdan menyebutkan dalam pengaduannya tersebut ia menyampaikan 3 alat bukti kepada Bawaslu Sumut yakni Surat Keputusan KPU tentang pengesahan, Fotocopy pengganti ijazah atas nama Sihar Sitorus dan Permendikbud nomor 29 tahun 2014 tentang pengesahan fotocopy ijazah/STTB/ surat keterangan pengganti ijaazah/STTB dan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah jenjang pendidikan dasar dan menengah.

"Saya sudah melampirkan itu. Itu harus ditinjau sesuai tidak dengan peraturan peundang-undangan," ujarnya.

Bawaslu Sumut sendiri mengatakan akan memproses seluruh pengaduan yang masuk. Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida R Rasahan mengatakan mereka memiliki 3 hari untuk melakukan penelitian berkas pengaduan. Kemudian 3 hari berikutnya diberikan kesempatan kepada para penggugat untuk melengkapi berkas gugatan, kemudian masa penyelesaian sengketa selama 12 hari.

"Kita akan menyelesaikan hingga putusan selama 12 hari kalender," ungkapnya. [sfj]


Komentar Pembaca