Abdullah Rasyid: KPU Lampaui Kewenangan Jika Tidak Terima SKPI JR Saragih

Politik  SELASA, 13 MARET 2018 , 11:05:00 WIB | LAPORAN: ROBEDO GUSTI

Abdullah Rasyid: KPU Lampaui Kewenangan Jika Tidak Terima SKPI JR Saragih

Foto/RMOLSumut

RMOLSumut. Sekretaris Departemen Dalam Negeri DPP Partai Golkar Abdullah Rasyid menyebutkan langkah yang dilakukan oleh JR Saragih dalam memenuhi putusan Bawaslu Sumut dengan melakukan legalisir ijazah merupakan langkah yang menunjukkan bahwa dirinya merupakan sosok yang sangat bertanggungjawab. Hal ini jugalah yang meyakinkan Partai Demokrat bahwa JR Saragih yang berpasangan dengan Ance Selian merupakan pasangan yang harus diberi kesempatan untuk mengikuti kontestasi Pilgubsu 2018.
"Keluarnya legalisir ijazah yang disahkan oleh Suku Dinas Pendidikan DKI Jakarta seharusnya tidak menghalangi langkah JR Saragih untuk mengikuti kontestasi Pilgubsu 2018," katanya melalui pernyataan tertulis ke RMOLSumut.com, Selasa (13/3).

Abdullah Rasyid menjelaskan, fakta bahwa JR Saragih kemudian melengkapi diri dengan menggunakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) dalam melengkapi dokumen persyaratan merupakan hal yang harus dipandang setara dengan dokumen pendidikan Ijazah. Dalam hal ini KPU sumut harus arif dan bijak dan tidak terkesan apriori apalagi terkesan memiliki agenda setting tersendiri.

"Dalam putusan Bawaslu jelas yang diminta adalah klarifikasi ijazah. Akan tetapi kita juga semua tau aturan bahwa SKPI adalah sama dengan ijazah, jadi dalam hal ini tidak ada yang dilanggar. Karena terbitnya SKPI adalah sebagai pengganti ijazah formal yang resmi," ujarnya.

Intinya menurut Abdullah Rasyid, tidak ada yang dilanggar oleh pihak JR Saragih dalam melaksanakan putusan dari Bawaslu Sumut atas gugatan terhadap surat keputusan KPU tentang penetapan calon.

"Artinya kalau KPU tidak menerima SKPI itu sebagai pengganti ijazah, maka KPU sudah melampaui kewenangannya," pungkasnya.[rgu]

Komentar Pembaca