Pemko Medan Keluarkan Surat Penertiban Atribut #2019GantiPresiden

Peristiwa  SABTU, 05 MEI 2018 , 16:25:00 WIB | LAPORAN: ROBEDO GUSTI

Pemko Medan Keluarkan Surat Penertiban Atribut #2019GantiPresiden

Foto/RMOL

RMOL. Pemerintah Kota Medan mengeluarkan surat mengenai penertiban atribut #2019GantiPresiden yang kini populer ditengah masyarakat. Hal ini ditandai dengan munculnya surat bernomor 300/4707 per tanggal 4 Mei 2018 yang ditujukan kepada Kepala Satpol PP Kota Medan sebagai pelaksana penertiban tersebut. Surat ini ditandatangani oleh Sekda Kota Medan Syaiful Bahri.
Dalam surat tersebut Pemko Medan menegaskan bahwa satpol PP diminta untuk menertibkan penggunaan atribut tersebut pada kegiatan car free day yang digelar di Jalan Pulau Pinang pada setiap hari Minggu maupun kegiatan lainnya yang melibatkan banyak massa. Selain larangan pada pelaksanaan Car Free Day, juga diminta agar atribut tersebut tidak digunakan untuk kegiatan politik pada rumah ibadah dan lembaga pendidikan maupun kegiatan.

Dijelarkan juga bahwa munculnya kebijakan ini adalah atas rekomendasi dari Kominda Provinsi Sumatera Utara tentang penanganan gerakan #2019GantiPresiden.

Surat yang lengkap dengan kop surat Pemko Medan ini sendiri langsung beredar di media sosial, beberapa warga mengkritik munculnya sikap resmi dari Pemko Medan atas atribut tersebut.

"Memakai Atribut #2019gantipresiden kok jadi persoalan Pemko Medan," sebut pemilik akun Mohammad Aswin Diapari Lubis dalam postingannya di facebook.

Penggunaan atribut ini bagi sebagaian orang sebenarnya hanya dianggap sebagai bagian dari kreatifitas dan tidak ada persoalan. Politisi asal Sumut yang juga Sekjen DPP Demokrat, Hinca Panjaitan bahkan meyakini hal ini tidak ada hal yang dilanggar sehingga perlu ditertibkan atas penggunaan atribut tersebut.

"Itu kreativitas dan itu legal. Sama aja kita buat gambar atau tulisan di baju baju yang kita pakai, apa itu di larang??!!" katanya.

Anggota DPR RI asal Dapil Sumut lll ini juga mengatakan, selain Kreatifitas, Tagar #2019gantipresiden adalah bentuk Demokrasi.

"Besok mau kalian buat dua periode, ya silahkan saja, itu kreativitas dan itu jelas Legal, siapa yang marah!!! Jelas kalau itu adalah kreasi dan itu demokrasi," tegas Hinca Panjaitan.[rgu]


Komentar Pembaca