Akan Tertibkan #2019GantiPresiden, Pemko Medan Dinilai Langgar HAM

Politik  SABTU, 05 MEI 2018 , 17:43:00 WIB | LAPORAN: FAJAR SIDIK

Akan Tertibkan #2019GantiPresiden, Pemko Medan Dinilai Langgar HAM

Foto/RMOL Sumut

RMOL. Pemerintah Kota (Pemko) Medan dinilai berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM) dalam aspek politik.

Hal ini diungkapkan oleh politisi PKS Sumut, Ikrimah Hamidy, menanggapi surat penertiban gerakan  menggunakan atribut #2019Ganti Presiden yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pemko Medan.

"Dalam demokrasi, yang ditertibkan adalah fitnah, yaitu mendiskreditkan seseorang atau golongan tanpa didukung data. Tapi kalau sikap politik, itu adalah hak asasi seseorang, dilindungi UUD dan Pancasila," ungkapnya saat diwawancarai RMOL Sumut, Sabtu (5/5).

Bahkan, Ikrimah menilai, surat tersebut mencerminkan bahwa Pemko Medan terkesan ketakutan dengan adanya gerakan #2019GantiPresiden.

"Malah, upaya penertiban sikap politik seperti itu, mencerminkan ketakutan yang berlebihan," ujarnya.


Komentar Pembaca
Memperingati 7 Tahun Kematian Kim Jong Il

Memperingati 7 Tahun Kematian Kim Jong Il

JUM'AT, 14 DESEMBER 2018 , 21:00:00

Anak Milenial Mesti Ikut Lokomotif Perubahan

Anak Milenial Mesti Ikut Lokomotif Perubahan

JUM'AT, 14 DESEMBER 2018 , 13:00:00

Jegal OSO Nyaleg, KPU Bisa Kena Sanksi Etik Dan Pidana
Papan Bunga 'Pembunuhan Janda'

Papan Bunga 'Pembunuhan Janda'

SELASA, 23 OKTOBER 2018 , 14:29:00

Bercanda Bareng Warga

Bercanda Bareng Warga

SENIN, 22 OKTOBER 2018 , 08:56:00

Salat Ghaib

Salat Ghaib

JUM'AT, 02 NOVEMBER 2018 , 17:44:00



The ads will close in 10 Seconds