Akan Tertibkan #2019GantiPresiden, Pemko Medan Dinilai Langgar HAM

Politik  SABTU, 05 MEI 2018 , 17:43:00 WIB | LAPORAN: FAJAR SIDIK

Akan Tertibkan #2019GantiPresiden, Pemko Medan Dinilai Langgar HAM

Foto/RMOL Sumut

RMOL. Pemerintah Kota (Pemko) Medan dinilai berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM) dalam aspek politik.
Hal ini diungkapkan oleh politisi PKS Sumut, Ikrimah Hamidy, menanggapi surat penertiban gerakan  menggunakan atribut #2019Ganti Presiden yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pemko Medan.

"Dalam demokrasi, yang ditertibkan adalah fitnah, yaitu mendiskreditkan seseorang atau golongan tanpa didukung data. Tapi kalau sikap politik, itu adalah hak asasi seseorang, dilindungi UUD dan Pancasila," ungkapnya saat diwawancarai RMOL Sumut, Sabtu (5/5).

Bahkan, Ikrimah menilai, surat tersebut mencerminkan bahwa Pemko Medan terkesan ketakutan dengan adanya gerakan #2019GantiPresiden.

"Malah, upaya penertiban sikap politik seperti itu, mencerminkan ketakutan yang berlebihan," ujarnya.

Oleh karena itu, Ikrimah menegaskan, perbedaan sikap politik jangan sampai dijadikan alat untuk mengkriminalisasi saiapapun oleh penguasa.

"Toh banyak pihak yang menyampaikan dukungan kepada pemerintah (baca: Jokowi) sekarang untuk dua periode. Lah, kalau sikap itu, salah atau dibolehkan?" demikian Ikrimah. [sfj]

Komentar Pembaca
Rocky Gerung - Pembangunan (Bag.5)

Rocky Gerung - Pembangunan (Bag.5)

KAMIS, 17 MEI 2018 , 20:00:00

Cawapres Prabowo Tunggu Sinyal Jokowi

Cawapres Prabowo Tunggu Sinyal Jokowi

KAMIS, 17 MEI 2018 , 15:00:00

Lobi Politik PDIP Percepat RUU Anti Terorisme