Larang #2019GantiPresiden, Pemko Medan Sandera Kebebasan Berdemokrasi

Politik  SENIN, 07 MEI 2018 , 09:35:00 WIB | LAPORAN: PUTRA

Larang #2019GantiPresiden, Pemko Medan Sandera Kebebasan Berdemokrasi

Foto/RMOL

RMOL. Terkait adanya edaran dari Pemerintah Kota (Pemko) Medan yang mengeluarkan surat mengenai penertiban atribut #2019GantiPresiden yang kini populer ditengah masyarakat, membuat sebagian masyarakat menilai bahwa kebebasan berdemokrasi sudah tersandera.
Kecaman dan tanda tanya mulai muncul dari sebagian masyarakat yang menganggap bahwa tagar #2019gantipresiden adalah Legal, dan tidak di larang oleh KPU maupun Bawaslu.

Bahkan beberapa Ormas Islam seperti Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Kota Binjai, merasa bingung dengan ulah Pemko Medan.

Ketua GNPF Ulama Kota Binjai, Sanni Abdul Fattah, dengan tegas mengatakan bahwa dengan akan di tertibkannya atribut #2019gantipresiden oleh Pemko Medan, adalah bentuk kesewenang wenangan. Menurutnya, tidak ada aturan Pemilu yang dilanggar dalam tagar #2019GantiPresiden.

"Apakah Pemko Medan gak tau???" ucap Sanni Abdul Fattah, saat di konfirmasi awak Media, Sabtu (5/5) malam.

Menurutnya, Surat yang dikeluarkan oleh Pemko Medan tentang penertiban atribut #2019Gantipresiden yang akan digelar pada Car Free Day di Jalan Pulau Pinang, besok, merupakan bentuk kesewenang wenangan Pemko Medan terhadap aspirasi sebagian besar masyarakat.

"Masih banyak tugas tugas Pemko Medan yang perlu diselesaikan dan masih banyak hal hal yang perlu ditertibkan di Kota Medan," tegas Ustadz Sanni.

Tidak hanya itu, dirinya juga ikut mempertanyakan maksud dari Pemko Medan dengan mengeluarkan surat penertiban itu.

"Dengan dikeluarkannya surat Penertiban ini, maka Pemko Medan sudah banyak melakukan pelanggaran, yaitu melanggar hak asasi manusia dalam menyampaikan pendapat politik maupun aspirasi politik. Mengkebiri demokrasi dan ini merupakan bentuk kriminalisasi dalam aspek politik," ucapnya.

Oleh sebab itu, sambung Ustadz Sanni, kami menyeru kepasa Pemko Medan, untuk kembali mengkaji keputusannya ini.

"Dengan dikeluarkannya surat penertiban ini, maka Pemko Medan secara sadar telah membuat polemik dan masalah ditengah  tengah masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya. Bahkan, kami menilai Pemko Medan telah menimbulkan kekisruhan dan kegaduhan ditengah masyarakat," katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemko) Medan, mengeluarkan surat mengenai penertiban atribut #2019GantiPresiden. Hal ini ditandai dengan munculnya surat bernomor 300/4707 per tanggal 4 Mei 2018 yang ditujukan kepada Kepala Satpol PP Kota Medan sebagai pelaksana penertiban tersebut. Surat ini ditandatangani oleh Sekda Kota Medan Syaiful Bahri.

Dalam surat tersebut Pemko Medan menegaskan bahwa satpol PP diminta untuk menertibkan penggunaan atribut tersebut pada kegiatan car free day yang digelar di Jalan Pulau Pinang pada setiap hari Minggu maupun kegiatan lainnya yang melibatkan banyak massa. Selain larangan pada pelaksanaan Car Free Day, juga diminta agar atribut tersebut tidak digunakan untuk kegiatan politik pada rumah ibadah dan lembaga pendidikan maupun kegiatan.

Dijelarkan juga bahwa munculnya kebijakan ini adalah atas rekomendasi dari Kominda Provinsi Sumatera Utara tentang penanganan gerakan #2019GantiPresiden.[rgu]


Komentar Pembaca
SBY Prabowo Tidak Bicara Politik Di RSPAD

SBY Prabowo Tidak Bicara Politik Di RSPAD

RABU, 18 JULI 2018 , 19:00:00

Anies Pastikan Tak Maju Pilpres

Anies Pastikan Tak Maju Pilpres

RABU, 18 JULI 2018 , 15:00:00

Menteri Enggar Urus Telur Saja Tidak Becus!

Menteri Enggar Urus Telur Saja Tidak Becus!

RABU, 18 JULI 2018 , 13:00:00

Ijeck Mencoblos

Ijeck Mencoblos

RABU, 27 JUNI 2018 , 14:21:00

Djarot Mencoblos

Djarot Mencoblos

RABU, 27 JUNI 2018 , 14:29:00

Sihar Sitorus Mencoblos

Sihar Sitorus Mencoblos

RABU, 27 JUNI 2018 , 14:43:00