Larang #2019GantiPresiden, Pemko Medan Sandera Kebebasan Berdemokrasi

Politik  SENIN, 07 MEI 2018 , 09:35:00 WIB | LAPORAN: PUTRA

Larang #2019GantiPresiden, Pemko Medan Sandera Kebebasan Berdemokrasi

Foto/RMOL

RMOL. Terkait adanya edaran dari Pemerintah Kota (Pemko) Medan yang mengeluarkan surat mengenai penertiban atribut #2019GantiPresiden yang kini populer ditengah masyarakat, membuat sebagian masyarakat menilai bahwa kebebasan berdemokrasi sudah tersandera.

Kecaman dan tanda tanya mulai muncul dari sebagian masyarakat yang menganggap bahwa tagar #2019gantipresiden adalah Legal, dan tidak di larang oleh KPU maupun Bawaslu.

Bahkan beberapa Ormas Islam seperti Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Kota Binjai, merasa bingung dengan ulah Pemko Medan.

Ketua GNPF Ulama Kota Binjai, Sanni Abdul Fattah, dengan tegas mengatakan bahwa dengan akan di tertibkannya atribut #2019gantipresiden oleh Pemko Medan, adalah bentuk kesewenang wenangan. Menurutnya, tidak ada aturan Pemilu yang dilanggar dalam tagar #2019GantiPresiden.

"Apakah Pemko Medan gak tau???" ucap Sanni Abdul Fattah, saat di konfirmasi awak Media, Sabtu (5/5) malam.


Komentar Pembaca
Memperingati 7 Tahun Kematian Kim Jong Il

Memperingati 7 Tahun Kematian Kim Jong Il

JUM'AT, 14 DESEMBER 2018 , 21:00:00

Anak Milenial Mesti Ikut Lokomotif Perubahan

Anak Milenial Mesti Ikut Lokomotif Perubahan

JUM'AT, 14 DESEMBER 2018 , 13:00:00

Jegal OSO Nyaleg, KPU Bisa Kena Sanksi Etik Dan Pidana
Papan Bunga 'Pembunuhan Janda'

Papan Bunga 'Pembunuhan Janda'

SELASA, 23 OKTOBER 2018 , 14:29:00

Bercanda Bareng Warga

Bercanda Bareng Warga

SENIN, 22 OKTOBER 2018 , 08:56:00

Salat Ghaib

Salat Ghaib

JUM'AT, 02 NOVEMBER 2018 , 17:44:00



The ads will close in 10 Seconds