Wakil Walikota Medan Diduga "Main Tunggal" Soal Kebijakan Penertiban #2019GantiPresiden

Politik  SELASA, 08 MEI 2018 , 13:55:00 WIB | LAPORAN: FAJAR SIDIK

Wakil Walikota Medan Diduga

Foto/RMOL Sumut

RMOL. Kabar mengejutkan muncul di balik kebijakan Pemko Medan menertibkan atribut #2019GantiPresiden.
Setelah pelaksanaan kebijakan itu membuat heboh warga Medan pada Minggu (6/5) lalu, muncul dugaan bahwa kebijakan itu diinisiasi oleh Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution.

Sementara Walikota Medan, Dzulmi Eldin, dikabarkan tidak terlibat dalam membuat kebijakan itu.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kader Muda Muhammadiyah Ihsan Siregar saat diwawancarai RMOLSumut, Selasa (8/5).  

"Setelah kami lakukan investigasi, banyak sumber yang mengatakan bahwa Wakil Walikota Medan diduga kuat main tunggal atau berinisiatif sendiri atas keluarnya kebijakan itu," ungkapnya.

Selain itu, Ihsan juga menyoroti dasar Pemko Medan mengeluarkan kebijakan tersebut, yaitu rekomendasi dari Kominda (Komunitas Intelejen Daerah) Sumut.

"Apa dasar Kominda merekomendasikan hal itu kepada Pemko Medan. Apa pula yang membuat Pemko Medan harus melaksanakannya. Ini janggal, Kominda harus mengklarifikasinya," tandas Ihsan.
 
Sebagaimana diketahui, Pemerintah Kota Medan mengeluarkan surat mengenai penertiban atribut #2019GantiPresiden yang kini populer ditengah masyarakat.

Ditandai dengan munculnya surat bernomor 300/4707 per tanggal 4 Mei 2018 yang ditujukan kepada Kepala Satpol PP Kota Medan sebagai pelaksana penertiban tersebut. Surat ini ditandatangani oleh Sekda Kota Medan Syaiful Bahri.

Hingga berita ini diturunkan, baik Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution, maupun Sekda Kota Medan Syaiful Bahri belum dapat diminta klarifikasinya. Sebelumnya, redaksi juga telah mencoba menghubungi melalui sambungan selular, pesan SMS, dan pesan WhatsApp. [sfj]


Komentar Pembaca
Rocky Gerung - Pembangunan (Bag.5)

Rocky Gerung - Pembangunan (Bag.5)

KAMIS, 17 MEI 2018 , 20:00:00

Cawapres Prabowo Tunggu Sinyal Jokowi

Cawapres Prabowo Tunggu Sinyal Jokowi

KAMIS, 17 MEI 2018 , 15:00:00

Lobi Politik PDIP Percepat RUU Anti Terorisme