Rekomendasikan Penertiban #2019GantiPresiden, Kominda Sumut Salah Jurusan

Politik  RABU, 09 MEI 2018 , 20:37:00 WIB | LAPORAN: FAJAR SIDIK

Rekomendasikan Penertiban #2019GantiPresiden, Kominda Sumut Salah Jurusan

Foto/RMOL Sumut

RMOL. Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Satpol PP mulai melakukan penertiban atribut #2019GantiPresiden pada Minggu (6/5) lalu.
Penertiban itu dilakukan Satpol PP setelah Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan menandatangani surat penanganan atribut #2019GantiPresiden di kegiatan Car Free Day atau kegiatan massa lainnya.

Dalam surat itu, disebutkan bahwa Pemko Medan menindaklanjuti rekomendasi dari Komite Intelejen Daerah (Kominda) Provinsi Sumut.

Menurut Ketua DPP Gerakan Mahasiswa Republik Indonesia (GMRI) Sumut, Abdullah Sitorus, Kominda tidak berhak memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah manapun untuk menertibkan atribut #2019GantiPresiden.

"Sebab, tidak ada nilai-nilai konstitusi yang dilanggar dalam gerakan ataupun atribut #2019GantiPresiden itu," katanya.

Abdullah menjelaskan, seharusnya Kominda fokus kepada hal-hal yang dapat membahayakan masyarakat Sumut.

"Intelejen itu bertugas untuk negara, dalam kasus ini untuk daerah, daerah bekerja untuk masyarakat. Jadi Kominda fokus saja mengantisipasi hal-hal yang dapat membahayakan masyarakat," jelasnya.

Oleh karena itu, Abdullah mendesak Kominda Sumut untuk segera memberi klarifikasi kepada masyarakat luas terkait rekomendasi tersebut.

"Kominda Sumut harus bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, jangan salah jurusan. Tagar #2019GantiPresiden itu tidak mengancam keamanan negara, dalam hal ini Provinsi Sumut. Justru rekomendasi yang akhirnya ditindaklanjuti Pemko Medan itu malah memancing reaksi masyarakat. Pada akhirnya Pemko Medan menjadi korban," tandasnya.   

Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R. Rasahan pada 26 April 2018 lalu saat diwawancarai RMOLSumut juga telah menegaskan bahwa #2019GantiPresiden tidak melanggar aturan pemilu.

"Kalau dari segi aturan pemilihan umum tidak ada yang dilanggar. Karena tahun 2019 memang adalah tahun pemilihan presiden yang diatur dalam konstitusi," katanya. [sfj]

Komentar Pembaca
SBY Prabowo Tidak Bicara Politik Di RSPAD

SBY Prabowo Tidak Bicara Politik Di RSPAD

RABU, 18 JULI 2018 , 19:00:00

Anies Pastikan Tak Maju Pilpres

Anies Pastikan Tak Maju Pilpres

RABU, 18 JULI 2018 , 15:00:00

Menteri Enggar Urus Telur Saja Tidak Becus!

Menteri Enggar Urus Telur Saja Tidak Becus!

RABU, 18 JULI 2018 , 13:00:00

Ijeck Mencoblos

Ijeck Mencoblos

RABU, 27 JUNI 2018 , 14:21:00

Djarot Mencoblos

Djarot Mencoblos

RABU, 27 JUNI 2018 , 14:29:00

Sihar Sitorus Mencoblos

Sihar Sitorus Mencoblos

RABU, 27 JUNI 2018 , 14:43:00