Romo: Polri Tidak Profesional Tangani Aksi Teror, Kapolri Harus Mundur!

Ragam  SENIN, 14 MEI 2018 , 01:07:00 WIB | LAPORAN: FAJAR SIDIK

Romo: Polri Tidak Profesional Tangani Aksi Teror, Kapolri Harus Mundur!

Raden Muhammad Syafii (Romo)

RMOL. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Komisi III Fraksi Partai Gerindra, Raden Muhammad Syafii (Romo) mengucapkan keprihatinan yang sangat mendalam atas aksi terorisme yang terjadi di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok beberapa waktu lalu, dan di tiga gereja di Surabaya, Jawa Timur pada Minggu (13/5) pagi.  
Terdapat dua bentuk keprihatinan yang saat ini dirasakan oleh Raden Muhammad Syafii. Pertama, banyak korban jiwa, baik dari masyarakat sipil maupun dari aparat kepolisian yang direnggut dalam dua peristiwa itu.  

"Pertama keprihatinan saya, seharusnya peristiwa itu tidak terjadi, karena telah menelan korban jiwa rakyat Indonesia yang sebagiannya justru adalah personil kepolisian. Ternyata masih ada saja manusia biadab yang kemudian melakukan tindakan-tindakan yang merugikan bangsa dan negara Republik Indonesia," katanya.

Kemudian yang kedua, Raden Muhammad Syafii prihatin, peristiwa itu justru terjadi di tempat-tempat yang secara yuridiksi berada dalam pengawasan dan penjagaan aparat kepolisian.

"Rutan Mako Brimob itu berada di tempat yang aman, karena saya pernah kesana. Dengan jeruji besi yang kuat di bawah pengawalan aparat kepolisian yang ketat. Tamu-tamu yang boleh mengunjungi warga binaan itu diseleksi dengan sangat ketat. Bahkan saking ketatnya makanan yang dibawa para tamu tidak boleh disampaikan kepada warga binaan. Tapi peristiwa kerusuhan itu terjadi, logika akal sehat saya tidak bisa mencari penyebab lain kecuali karena kelalaian atau ketidakprofesionalan polisi itu sendiri," ungkapnya.  

"Kemudian peristiwa berikutnya adalah di tiga Gereja di Surabaya. Seluruh warga di RI mengetahui bahwa satu-satunya rumah ibadah yang dijaga aparat kepolisian itu adalah Gereja, bukan Masjid, bukan Vihara. Tentu ini dilakukan untuk memberi rasa aman kepada warga Kristiani melaksanakan ibadah di dalam Gereja," tambahnya. 

Dengan mempertimbangkan bahwa dua peristiwa tersebut terjadi di tempat yang berada di bawah pengawalan aparat kepolisian, Raden Muhammad Syafii menilai, pihak kepolisian telah melakukan kelalaian dan ketidakprofesionalan.  

"Justru di tempat yang dikawal polisi inilah peristiwa terorisme atau bom ini terjadi. Lagi-lagi saya melihat penyebabnya adalah kelalaian dan ketidakprofesionalan kepolisian. Masyarakat perlu mengetahui, pengawalan yang dilakukan aparat kepolisian tidak ada yang gratis. Itu semua dibiayai oleh APBN, uangnya rakyat indonesia," tegasnya.

Seharusnya, jelas Raden Muhammad Syafii yang juga merupakan Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Tindak Pidana Terorisme DPR RI ini, pihak kepolisian memberi kepastian kepada masyarakat, bahwa mereka benar-benar menjalankan tugas sesuai yang diamanahkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002.  

"Tentu yang kita harapkan dari tugas itu muncul kepastian aparat kepolisian melaksanakan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 untuk melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat. Tapi ternayata dengan penggunaan uang APBN itu, apa yang diamanahkan Undang-undang tidak bisa diwujudkan aparat kepolisian. Jadi saya melihat ada ketidakprofesionalan aparat kepolisian itu sendiri," jelasnya.  

Raden Muhammad Syafii telah melihat, sejumlah pihak mencoba mengaitkan dua peristiwa terorisme itu dengan belum rampungnya RUU Tindak Pidana Terorisme. Hal itu menurutnya sangat tidak masuk akal.

"Lalu kemudian, dua peristiwa ini dikaitkan dengan belum selesainya pembahasan rancangan undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme, saya kira ini sangat tidak masuk akal," katanya.

"Apa urusannya RUU Terorisme dengan peristiwa di rutan yang justru terorisnya sudah berada di dalam rutan, dikawal, tapi bisa buat kerusuhan. Apa hubungannya dengan kejadian yang terjadi di Gereja di Jawa Timur  yang justru dikawal oleh kepolisian," imbuhnya.

Bahkan, Raden Muhammad Syafii juga mendengar, dua peristiwa tersebut dijadikan "alat" untuk mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Perpu.

"Maka kalau kemudian ada keinginan untuk mendesak Presiden mengeluarkan Perpu karena pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme belum selesai, saya kira ini adalah keinginan yang sangat berlebihan,"  

Justru langkah tepat untuk menindaklanjuti dua peristiwa tersebut, tegas Raden Muhammad Syafii, adalah melakukan evaluasi secara menyeluruh di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

"Jadi polisi yang tidak profesional, justru yang dipersoalakan RUU yang belum selesai. Yang tepat adalah kalau memang kepolisian hari ini tidak profesional itu  pasti karena Kapolri-nya yang tidak mampu mengemban amanah memimpin kepolisian memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat Indonesia," ujarnya.  

Oleh karena itu, Raden Muhammad Syafii meminta Kapolri Tito Karnavian untuk berlapang dada mundur dari jabatannya.
 
"Sebaiknya ketimbang mendesak mengeluarkan Perpu, Kapolri legowo lah mengundurkan diri karena jelas tidak mampu mengemban amanah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002," pintanya. 

Selain itu, Raden Muhammad Syafii memberi klarifikasi tentang tuduhan bahwa DPR RI sengaja memperlambat rampungnya pembahasan RUU Tindak Pidana Terorisme.

"Tentang RUU teroris itu sendiri saya mau menginformasikan sebenarnya pembahasannya sudah selesai. Bahkan Tim Panja DPR RI sudah membuat schedule agar RUU ini bisa di-paripurna-kan sebelum masa reses pada masa sidang yang lalu, tetapi kemudian pemerintah yang menunda sehingga pembahasan ini belum selesai," ungkapnya. 

Penundaan itu, didasari keinginan pemerintah untuk mengajukan usulan-usulan yang sama sekalin tidak relevan dengan definisi terorisme.

"Pemerintah pada dasarnya tidak menginginkan adanya definisi tentang terorisme dan untuk menyusun definisi terorisme. Karena kita terus bertahan di DPR, pemerintah kemudian mengajukan usulan yang usulannya sama sekali tidak relevan dengan definisi terorisme sebenarnya," jelas Raden Muhammad Syafii. 

Dalam definisi standar, lanjut Raden Muhammad Syafii, terorisme memiliki motif dan tujuan. Sementara dalam definisi yang diajukan oleh pemerintah, sama sekali tidak menyebutkan motif dan tujuan.
 
"Defini terorisme secara standar sudah ada, di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) karangan Purwadarminta, jelas ada motif dan tujuan. Rumusan terorisme juga diusulkan Kapolri, Panglima TNI baik Pak Gatot maupun Panglima TNI yang baru pak Cahyo, juga diusulkan rumusan definisi terorisme oleh menteri pertahanan, dan juga rumusan terorime yang diusulkan oleh fraksi-fraksi yang ada di DPR RI, semuanya menyebutkan ada motif dan tujuan. Lalu pemerintah yang pada dasarnya tidak setuju ada definisi tapi kemudian mngajukan rancangan definisi di dalamnya sama sekali tidak memuat motif dan tujuan," ungkapnya.

Raden Muhammad Syafii menduga, hal itu dilakukan oleh pemerintah karena ingin diberi kebebasan untuk menetapkan sendiri siapa yang merupakan teroris dan siapa yang bukan.

"Lalu kita ingin bertanya, apa yang membedakan antara teroris dengan tindak pidana biasa, pemerintah memang tidak bisa memberikan jawaban itu. Dan pemerintah sebenarnya ingin diberi kebebesan untuk menetapkan siapa yang teroris dan siapa yang bukan teroris," paparnya.

Padahal, sambung Raden Muhammad Syafii, para pejabat negara di Indonesia tidak memiliki kewenangan apapun jika tidak didasari oleh Undang-undang.
 
"Kita ingin ingatkan bahwa di negara hukum sejatinya aparat tidak memiliki kewenangan apapun kecuali yang diamanahkan oleh hukum itu sendiri, jadi tentang siapa yang disebut teroris dan bukan teroris itu bukan berasal dari fikiran aparat pemerintah, itu harus diberikan oleh hukum," ujarnya. 

"Kadi kalau hukum belum menentukan siapa yang teroris, siapa yang bukan teroris, pertanyaan kita berdasarkan apa aparat menetapkan seseoarang itu sebagai teroris. Karena itulah dengan akal sehat, Panja DPR RI bertahan agar pemerintah merumuskan definisi yang baru tentang terorisme itu sendiri," sambungnya.

Oleh karena itu, Raden Muhammad Syafii berharap, pihak-pihak yang tidak mengetahui jelas tentang bagaimana pembahasan RUU Tindak Pidana Terorisme berjalan untuk tidak semena-mena menyalahkan DPR RI.

"Lalu kalau kemudian RUU teroris belum selesai karena rancangan rumusan terorisme dari pemerintah yang belum selesai, para pihak yang meminta dan mendesak DPR untuk menyelesaikannya, saya kira itu salah alamat dan sangat tidak paham sama sekali. Saya ingatkan kepada para pihak yang tidak paham jangan asal ngomong kemudian menuduh DPR RI lelet atau memperlambat pembahasan RUU terorime, apalagi kalau itu datangnya dari aparat pemerintah," tegasnya.

Raden Muhammad Syafii juga meminta kepada pemerintah untuk mengajukan definisi terorisme berdasarkan kerangka hukum.

"Tolong anda sebagai sesama aparat pemerintah mendesak Panja Pemerintah untuk segera menyelesaikan definisi terorisme tentu dengan kerangka hukum, bukan karena keinginan pemerintah itu sendiri," ujarnya.

Kepada pihak-pihak yang selama ini menjadi dalang dalam berbagai peristiwa terorisme, Raden Muhammad Syafii mendoakannya agar segera bertaubat.

"Tentu kita berharap agar pihak yang selama ini mendesain terjadinya peristiwa teroris ini bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Mari kita bela bangsa dan negara ini, kita sayangi rakyat Indonesia," tandasnya. [sfj]
 

Komentar Pembaca
Rocky Gerung - Pembangunan (Bag.5)

Rocky Gerung - Pembangunan (Bag.5)

KAMIS, 17 MEI 2018 , 20:00:00

Cawapres Prabowo Tunggu Sinyal Jokowi

Cawapres Prabowo Tunggu Sinyal Jokowi

KAMIS, 17 MEI 2018 , 15:00:00

Lobi Politik PDIP Percepat RUU Anti Terorisme