Tugas Mendagri Besar, Bukan Mengurusi e-KTP Djarot

Politik  SELASA, 12 JUNI 2018 , 19:12:00 WIB | LAPORAN: FAJAR SIDIK

Tugas Mendagri Besar, Bukan Mengurusi e-KTP Djarot

Muhri Fauzi Hafiz

RMOLSumut. Setelah menunjukkan bahwa dirinya telah mendapatkan e-KTP domisili Kota Medan, Calon Gubernur Sumut nomor urut 2 Djarot Saiful malah menimbulkan kontroversi yang cukup besar di kalangan publik.
Pasalnya, Djarot terkesan dipermudah dan dalam waktu yang sangat singkat sudah mendapatkan e-KTP, berbeda dengan warga lainnya yang masih banyak belum mendapatkan e-KTP sejak satu tahun mulai melakukan pengurusan.

Selain itu, kontroversi juga disebabkan tidak adanya surat rekomendasi dari kelurahan atau kecamatan setempat untuk pengurusan e-KTP Djarot tersebut. Namun untuk hal ini, Mendagri angkat bicara. Mendagri mengungkapkan bahwa Djarot tidak wajib memiliki surat rekomendasi pengurusan dari kelurahan atau kecamatan.

Pernyataan Mendagri tersebut pun menimbulkan kontroversi baru. Banyak pihak yang menyayangkan pernyataan Mendagri.

Seperti yang diungkapkan Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz. Menurut Muhri, Mendagri telah melakukan hal yang sangat berlebihan saat menyikapi secara langsung kontroversi e-KTP Djarot tersebut.

"Mengurusi e-KTP Djarot membuat Mendagri seperti one man show. Bukankah ada Dirjen, ada Irjen, ada Sekjen Kementerian, ada Humas Kementerian, ada banyak perangkat yang bisa bicara," katanya saat diwawancarai RMOLSumut, Selasa (12/6).   

Muhri menjelaskan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri mempunyai tugas membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam negeri.

"Dalam menjalankan fungsinya dan banyak hal teknis berkaitan urusan dalam negeri, Mendagri dibantu oleh banyak sumber daya. Jadi Mendagri seharusnya tidak perlu repot-repot berpendapat soal kontroversi e-KTP Djarot di Medan," jelasnya.

Dengan begitu, tegas Muhri, Mendagri juga seolah memiliki keberpihakan khusus kepada Djarot Saiful Hidayat.

"Mendagri jangan memiliki keberpihakan khusus kepada siapapun  dan terlibat dalam politik praktis," tegasnya. [sfj]

Komentar Pembaca