KTP Djarot Dan Sikap Ambigu

Oleh : Edy Iriawan

OPINI  KAMIS, 14 JUNI 2018 , 10:39:00 WIB

KTP Djarot Dan Sikap Ambigu

Djarot Syaiful Hidayat/Net


KURANG lebih 2 pekan menjelang perheletan pesta demokrasi masyarakat Sumatera Utara (Pilkada-red) tanggal 27 Juni mendatang, media masa mainstreame (konvensional) maupun media massa digital (social media) dihebohkan dengan polemik terbitnya kartu identitas kewarganegaraan berbasis elektronik (KTP-el) calon gubernur Sumatera Utara, Djarot Syaiful Hidayat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.

Esensi dari polemik yang ada bukan sah atau tidaknya KTP elektronik tersebut. Yang menjadi trigger  hinggga isu lokal beraroma nasional ini menarik perhatian adalah stereotip yang terlanjur muncul. Ada idiom ketidakadilan yang menggelayut di pikiran warga terhadap pelayanan publik (public service)  antara pelayanan yang diberikan Pemerintah Kota Medan terhadap Djarot Syaiful dengan pelayanan pada umumnya terhadap warga biasa lainnya.

Persepsi publik  yang terlanjut berkemang saat ini secara ril tidak bisa disalahkan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa proses pembuatan KTP elektronik-selain gunjang-ganjing persoalan patgulipat proyek pengadaannya membutuhkan beberapa kesadaran hakiki dari masyarakat sebelum memulai proses pembuatannya. Selain mempersiapkan stamina prima agar kuat dan konsisten  selama menjalani prosedur dan tahapannya karena lamanya waktu, juga dibutuhkan kesabaran ekstra dari warga agar tidak sampai "batal" di tengah jalan karena ketidakmampuan mempertahankan dua pra syarat tersebut.

Walau retorika dalam berbagai formula seperti pernyataan resmi pemangku kepentingan di media masa, sosialisasi berbagai saluran hingga sosialisasi langsung ke warga bahwa proses pengurusan KTP elektronik ini simpel dan tak membutuhkan waktu lama, kenyataannya warga tetap memandang apatis sumber-sumber informasi formal tersebut karena realitas yang diajalani warga tidak paralel  dengan fakta yang di lapangan.

Warga nyatanya masih wajib "mengorbankan" waktu, tenaga, kesabaran dan terkadang biaya yang kadang tidak terduga sebelumnya. Terkadang butuh waktu berbula-bulan bagi warga untuk bisa merasakan memiliki kartu sakti ini. Disebut sakti karena dengan data dari hulu yang terekam di TKP elektronik ini, warga negara akan memiliki kartu identitas tunggal yang akan kemudian nantinya akan menjadi dasar dalam penerbitan dokumen-dokumen  kependudukan penting lainnya, seperti paspor, surat izin mengemudi (SIM) hingga Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014.

Komentar Pembaca
Memperingati 7 Tahun Kematian Kim Jong Il

Memperingati 7 Tahun Kematian Kim Jong Il

JUM'AT, 14 DESEMBER 2018 , 21:00:00

Anak Milenial Mesti Ikut Lokomotif Perubahan

Anak Milenial Mesti Ikut Lokomotif Perubahan

JUM'AT, 14 DESEMBER 2018 , 13:00:00

Jegal OSO Nyaleg, KPU Bisa Kena Sanksi Etik Dan Pidana
Papan Bunga 'Pembunuhan Janda'

Papan Bunga 'Pembunuhan Janda'

SELASA, 23 OKTOBER 2018 , 14:29:00

Bercanda Bareng Warga

Bercanda Bareng Warga

SENIN, 22 OKTOBER 2018 , 08:56:00

Salat Ghaib

Salat Ghaib

JUM'AT, 02 NOVEMBER 2018 , 17:44:00



The ads will close in 10 Seconds