KTP Djarot Dan Sikap Ambigu

Oleh : Edy Iriawan

OPINI  KAMIS, 14 JUNI 2018 , 10:39:00 WIB

KTP Djarot Dan Sikap Ambigu

Djarot Syaiful Hidayat/Net


Esensi dari polemik yang ada bukan sah atau tidaknya KTP elektronik tersebut. Yang menjadi trigger  hinggga isu lokal beraroma nasional ini menarik perhatian adalah stereotip yang terlanjur muncul. Ada idiom ketidakadilan yang menggelayut di pikiran warga terhadap pelayanan publik (public service)  antara pelayanan yang diberikan Pemerintah Kota Medan terhadap Djarot Syaiful dengan pelayanan pada umumnya terhadap warga biasa lainnya.

Persepsi publik  yang terlanjut berkemang saat ini secara ril tidak bisa disalahkan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa proses pembuatan KTP elektronik-selain gunjang-ganjing persoalan patgulipat proyek pengadaannya membutuhkan beberapa kesadaran hakiki dari masyarakat sebelum memulai proses pembuatannya. Selain mempersiapkan stamina prima agar kuat dan konsisten  selama menjalani prosedur dan tahapannya karena lamanya waktu, juga dibutuhkan kesabaran ekstra dari warga agar tidak sampai "batal" di tengah jalan karena ketidakmampuan mempertahankan dua pra syarat tersebut.

Walau retorika dalam berbagai formula seperti pernyataan resmi pemangku kepentingan di media masa, sosialisasi berbagai saluran hingga sosialisasi langsung ke warga bahwa proses pengurusan KTP elektronik ini simpel dan tak membutuhkan waktu lama, kenyataannya warga tetap memandang apatis sumber-sumber informasi formal tersebut karena realitas yang diajalani warga tidak paralel  dengan fakta yang di lapangan.

Warga nyatanya masih wajib "mengorbankan" waktu, tenaga, kesabaran dan terkadang biaya yang kadang tidak terduga sebelumnya. Terkadang butuh waktu berbula-bulan bagi warga untuk bisa merasakan memiliki kartu sakti ini. Disebut sakti karena dengan data dari hulu yang terekam di TKP elektronik ini, warga negara akan memiliki kartu identitas tunggal yang akan kemudian nantinya akan menjadi dasar dalam penerbitan dokumen-dokumen  kependudukan penting lainnya, seperti paspor, surat izin mengemudi (SIM) hingga Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014.

Namun turbulensi kekecewaan sosial sontak menyeruap di banyak warga tatkala seoerang tokoh politik yang sedang mengikuti kontestasi politik Pilkada Sumatera Utara 2018, mempertontonkan telah memiliki KTP-el tersebut dengan wajah sumringah. Kembali ini bukan persoalan nilai intrinsik KTP-el tersbut. Namun persoalan hakekat dasar rasa ketidakadian sosial yang seakan tercerabut dari nilai-nilai dasar yang sudah dimiliki warga sebagai sesama pengamal Pancasila.  

Apologi dan argumentasi sebagai upaya justifikasi sah-sah saja dilakukan termasuk dengan men-stigma ketidakfahaman lurah dan camat tempat Djarot berdomisili terhadap prosedur dan mekanisme  penerbitan KTP-el terkini. Bahwa Camat Medan Polonia tidak faham bahwa  saat ini mekanisme pembuatan KTP-el pindahan domisili tidak membutuhkan prosedur persyaratan pengantar  dari RT/RW, lurah/kades dan camat seperti pemahaman "lawas" Camat Medan Polinia.  

Gab pemahaman antara Mendagri dengan unsur birokrasi di bawahnya ini sejatinya sangat disesalkan karena baru muncul ke publik  saat polemmik KTP-el  Djarot muncul ke permukaan. Akan menjadi lebih elegan kalau pernyataan ini muncul tidak hanya saat polemik warga negara yang kebetulan tokoh politik, namun juga disikapi manakala warga biasa juga mengalami hal serupa.

Sejatinya saya tidak akan berlama-lama membahas mekanisme dan prosedur KTP elektronik yang ternyata masih tetap berpolemik hingga saat ini. 

Upaya Identifikasi Sosial


Walau muncul polemik,  KTP-el domisili Kota Medan kini sudah sah dimiliki Djarot Syaiful Hidayat walau kontroversial yang mengiringi akan  terus melekat, tak lepas dari variabel lain yang ikut mempengaruhi sebagai sub sistem lain yang saling berkaitan yakni kontestasi politik yang kebetulan sedang dijalani mantan Bupati Blitar tersebut. Akan berbeda tampilan media jika seorang Djaro bukan sebagai sosok yang sedang berpartisipasi dalam Pilkada gubernur Sumatera Utara.

Bagi Djarot, langkahnya memilih Sumatera Utara sebagai domisili sah dan boleh-boleh saja jika dipandang dari aspek modal politik yang dapat dijadikan instrumen kapitalisasi. Tujuannya tentu untuk memberi keyakinan kepada masyarakat Sumatera Utara bahwa Djarot sangat serius akan melayani orang Sumut jika nantinya terpilih menjadi orang nomor satu. Berbagai isu minor yang dialamatkan kepada mantan wakil dan gubernur DKI Jakarta  ini diyakini menjadi alasan mendasar pembuatan KTP-el miliknya tersebut.

Dari mulai isu "orang luar" tidak berhak memimpin di Sumut, elit partai yang sekedar mencari pekerjaan hingga "orang  luar" tidak akan faham  memimpin Sumut diyakini menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil langkah ini. Dari sisi membangun proximity dan membangun chemistry yang sama dengan warga, tentu akan memberi efek positif untuk membangun kesamaan identitas sosial.  

Pemilih akan memberi apresiasi dan penghormatan  lebih karena ada tokoh yang mempunyai flatform sosial  sama yang akan memperjuangkan kepentingan mereka nantinya. Insider akan lebih diterima dari pada outsider. Dalam perspektif kajian sosial, pemaknaan keduanya akan sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya proses penyampaian pesan-pesan. Dengan melakukan identifikasi simbolik, akan menjadi lebih mudah karena sudah dianggap sebagai insider.(Charles S. Pierce)

Namun faktor pertimbangan ini tidak selamanya efektip membangun togetherness. Kecurigaan sosial tetap menjadi  pendamping abadi dalam realitasnya. Apalagi hal ini ditambah dengan "bumbu-bumbu" dari media masa maupun media sosial akan menjadi amunisi baru lawan politik untuk menyerangnya. Faktanya memang seperti itulah yang kemudian terjadi saat ini.

Keraguan kini terbangun bahwa/atau mungkin sengaja dibangun kompetitor politik Djarot  untuk mematahkan argumentasi langkah identifikasi sosial yang diambilnya karena  pertimbangan weakness  politic  yang secara alami memang sedari awal sudah diketahuinya. Politik identitas formal  yang terlanjut ditempuh jika tidak dikelola dengan baik dan hati-hati, dikhawatirkan malah akan menimbulkan feedback  yang tidak efektip dalam rangka membangun  kapitalisasi politiknya  untuk mendorong elektabilitasnya di tanggal 27 Juni nantinya.

Elit PDIP Tidak Efektif


Polemik dan pro kontra seputar penerbitan KTP elektronik Cagubsu Djarot Syaiful Hidayat semakin menyulitkan posisi salah satu orang kepercayaan ketua umum PDIP tersebut. Pernyataan dan justifikasi dari sejumlah elit PDIP dengan label pejabat negara akan menjadi kontra produktif untuk meredam isu KTP-El tak lazim milik Djarot ini. Setidaknya dua pejabat negara harus ikutan cawe-cawe menanggapi polemik trending topic jelang hari pencoblosan Pilgubsu itu. Dari mulai Mendagri Tjahjo Kumulo hingga Menkumham Yasona Laoly harus ikut berpartisipasi meredam isu miring tersebut.

Tema mekanisme dan prosedur pembuatan KTP-el yang sudah benar dilakukan Djarot hingga mempertanyakan daya faham  lurah dan camat menjadi amunisi isu yang coba dibangun untuk meluruskan polemik ini. Sah dan sangat wajar adanya klarifikasi dari seorang Mendagri untuk memberikan pemahaman ulang kepada masyarakat seputar prosedur pengurusan KTP elektronik ini. Namun akan menjadi persoalan dan keheranan publik tatkala klarifikasi ini khusus dijelaskan untuk sebuah kasus yang sangat beraroma politik.

Bahkan sangat disayangkan juga hingga seorang Menkumham sampai harus "turun gunung" memberi pengertian kepada publik di Sumatera Utara seputar isu lokal ini. Keheranan dan kecurigaan publik pada akhirnya tidak terbendung bahwa langkah dua pejabat negara ini semata-mata demi kepentingan politik Djarot yang kebetulan sama-sama berasal dari partai politik yang sama.

Padahal masih ada level-level di bawahnya yang bisa memberi klarifikasi utuh untuk menghentikan polemik ini. Di internal tim pemenangan Djarot sendiri tentu ada tim media yang bisa mengelola seliweran polemik untuk meredam isu. Jika berkaitan dengan klarifikasi kebijakan berskala  nasional, masih ada level-level direktur  ataupun Dirjen di Kemendagri  yang dirasakan cukup memberi klarifikasi. Tujuannya agar publik bisa melhatnya sebagai sebuah kebijakan admministrasi dan bukan "kebijakan politik"

Begitu juga dengan Menkumkan. Meski berasal dari satu partai, akan menjadi lebih produktif jika tidak "berpartisipasi" dengan isu-isu krusial yang bisa ditanggapi berbeda oleh publik. Apalagi di era digital saat ini, begitu mudahnya informasi "dikelola" menjadi tidak efektip bagi lawan-lawan politik yang bertarung dalam sebuah pesta politik seperti Pilkada saat ini.  

Kini tinggal bagaimana tim Djarot-Sihar bisa mengelola isu yang  terlanjur liar  ini menjadi sebuah  benefit untuk meningkatkan elektabilitasnya. Di sisi lain, lawan politik Djoss, tim Edy Rahmayadi-Musa Rajecksah bisa "memainkan" isu seksi ini menjadi kapital politik mereka.
 
Karena segala isu akan menjadi plus-minus bagi setiap warga yang masuk arena kontestasi politik.***

Penulis Merupakan Jurnalin Senior dan mantan Ketua IJTI Sumut



Komentar Pembaca
SBY Prabowo Tidak Bicara Politik Di RSPAD

SBY Prabowo Tidak Bicara Politik Di RSPAD

RABU, 18 JULI 2018 , 19:00:00

Anies Pastikan Tak Maju Pilpres

Anies Pastikan Tak Maju Pilpres

RABU, 18 JULI 2018 , 15:00:00

Menteri Enggar Urus Telur Saja Tidak Becus!

Menteri Enggar Urus Telur Saja Tidak Becus!

RABU, 18 JULI 2018 , 13:00:00

Ijeck Mencoblos

Ijeck Mencoblos

RABU, 27 JUNI 2018 , 14:21:00

Djarot Mencoblos

Djarot Mencoblos

RABU, 27 JUNI 2018 , 14:29:00

Sihar Sitorus Mencoblos

Sihar Sitorus Mencoblos

RABU, 27 JUNI 2018 , 14:43:00