164 Mayat Terkatung Di Danau Toba, Presiden Harus Turun Tangan

Oleh: Natalius Pigai

OPINI  KAMIS, 19 JULI 2018 , 17:17:00 WIB

SUDAH satu bulan KM Sinar Bangun yang tenggelam tanggal 18 Juni 2018 di Perairan Danau Toba Sumatera Utara meninggalkan problem serius. Setelah 21 orang korban selamat, tiga orang meninggal dunia, diperkirakan masih ada 164 jenazah di dasar Danau Toba. Demikian pula bangkai kapal tidak bisa diangkat.

Memang sebuah ironi di negeri sebesar ini sampai pemerintah angkat tangan. Pemerintahan Jokowi menghentikan pencarian jenazah dengan alasan kedalaman mencapai 450 meter. Penghentian pengangkatan jenazah hanya karena alasan kedalaman dan Indonesia tidak memiliki alat untuk sampai kedalaman tersebut.

Sederhana itukah alibi pemerintah, hanya karena faktor kedalaman dan tidak memiliki peralatan membiarkan 164 jenazah anak negeri tanpa dosa jadi bangkai di dasar danau. Alasan yang tidak masuk akal jika negeri besar seperti Indonesia dengan kemampuan teknologi dan uang yang melimpah ruah namun tidak bisa datangkan tenknologi dari negara lain atau minta bantuan negara lain.

Apakah mungkin pemimpin negeri ini telah kehilangan jati diri dan empati kemanusiaan, urat dan nurani kemanusiaan hilang sehilang akal budi dan rasio. Ironi dan sangat kontras, di saat di mana pemimpin yang menggaungkan diri sebagai sentrum utama Pancasilais, ketuhanan yang mengajarkan kemanusiaan dan penghormatan atas keadilan dan keadaban tanpa berbuat apa-apa. Jangan mengklaim diri pusat nasionalisme dan pemilik Pancasila jika tidak memiliki nurani kemanusiaan untuk mengembalikan 164 nyawa manusia yang terkatung-katung dan jadi bangkai di dasar danau kecil di tengah Pegunungan Bukit Barisan bukan di dasar samudera seperti tenggelamnya Malaysian Airlines di Samudera Hindia.

Kalau kita beda kasus ini ada empat pelanggaran yang harus dilihat dalam peristiwa di Danau Toba. Pertama, kelalaian administrator pelabuhan yang tidak mampu menertibkan lalu lintas pelayaran. Administrator pelabuhan merupakan pejabat pemerintah yang bertugas memanajemen transportasi laut juga mengelola bandar pelabuhan termasuk memastikan keselamatan pelayaran dan penumpang. Kedua, kelalaian kapten kapal yang tidak mematuhi aturan pelayaran dan tidak memenuhi standar kelayakan dan kepatutan pelayaran. Ketiga, pemerintah harus memastikan agar seluruh korban terangkat untuk memberi penguatan dan kepastian memenuhi rasa duka lara yang menyertai rakyat khususnya keluarga korban terobati. Keempat, memastikan adanya jaminan ganti rugi dan uang duka yang wajar bagi kemanusiaan.


Komentar Pembaca
Anak Milenial Mesti Ikut Lokomotif Perubahan

Anak Milenial Mesti Ikut Lokomotif Perubahan

JUM'AT, 14 DESEMBER 2018 , 13:00:00

Jegal OSO Nyaleg, KPU Bisa Kena Sanksi Etik Dan Pidana
Pemerintah Mau Amputasi KPK?

Pemerintah Mau Amputasi KPK?

SELASA, 11 DESEMBER 2018 , 21:00:00

Papan Bunga 'Pembunuhan Janda'

Papan Bunga 'Pembunuhan Janda'

SELASA, 23 OKTOBER 2018 , 14:29:00

Bercanda Bareng Warga

Bercanda Bareng Warga

SENIN, 22 OKTOBER 2018 , 08:56:00

Salat Ghaib

Salat Ghaib

JUM'AT, 02 NOVEMBER 2018 , 17:44:00



The ads will close in 10 Seconds