Kasus Eddy Keleng Di Pilkada Dairi Jadi Preseden Buruk Soal Administrasi Paslon

Hukum  SENIN, 06 AGUSTUS 2018 , 09:40:00 WIB | LAPORAN: ROBEDO GUSTI

Kasus Eddy Keleng Di Pilkada Dairi Jadi Preseden Buruk Soal Administrasi Paslon

Ranto Sibarani/RMOLSumut

RMOLSumut. Perkara sengketa Pilkada Kabupaten Dairi terkait persoalan administrasi pendidikan Eddy Keleng Ate Berutu selaku calon bupati menjadi preseden buruk atas rendahnya ketaatan penyelenggara pilkada dalam mematuhi aturan yang ada. Hal ini disampaikan Ranto Sibarani selaku kuasa hukum pasangan Depriwanto Sitohang-Azhar Bintang, pasangan nomor urut 1 Pilkada Dairi yang menggugat kasus dugaan pelanggaran administrasi terkait berkas pendidikan Eddy Keleng Berutu saat mendaftar ke KPU Dairi.
"Kasus ini menjadi preseden buruk karena rendahnya kepatuhan KPU Dairi dalam menjalankan aturan tentang syarat administrasi para calon, kita ingin kasus ini menjadi tonggak bagi penegakan tertib administrasi di republik ini," kata Ranto terkait persidangan yang sudah memasuki sidang kedua.

Ranto menjelaskan dalam sidang kedua yang berlangsung pada Rabu (1/8) lalu mengagendakan mendengarkan keterangan dari termohon dalam hal ini KPU Dairi dan pihak terkait. Dalam persidangan tersebut menurut Ranto, pihaknya sangat menyayangkan bahwa KPU Dairi tidak mencantumkan surat ketetapan dari pengadilan yang menjadi dasar mereka dalam menetapkan perbedaan nama pada tiga ijazah dan tiga tempat berbeda milik Eddy.

"Padahal saat penetapan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Dairi 2018, mereka mendasarkan keabsahan perbedaan itu berdasarkan ketetapan pengadilan," ujarnya.

Disinilah menurut Ranto, KPU Dairi sengaja menyembunyikan kecurangan yang mereka lakukan. Sebab, penetapan pengadilan terkait perbedaan tiga nama pada 3 tempat pada Ijazah Eddy keluar pada tanggal 28 Mei 2018 yang mana hal ini seharusnya tidak boleh diterima lagi untuk melengkapi berkas pendaftaran.

"Sementara masa pednaftaran sudah berakhir 20 Januari 2018. Selain itu, tidak satupun jawaban dari pihak terkait menjelaskan mengapa ada perbedaan nama diijazah dan 3 tempat lahir, dan tidak satupun menyinggung soal penetapan pengadilan, sehingga kami meyakini seharusnya sejak awal KPU Kabupaten Dairi menolak berkas pasangan calon nomor urut 2," ungkapnya.

Bukti dari adanya pelanggaran dalam hal ini menurut Ranto diperkuat dengan keluarnya putusan dari Panwaslih Kabupaten Dairi yang memutuskan terjadi Pelanggaran Administrasi dan supaya penyelenggara meneliti ulang berkas tersebut menggunakan Permendikbud nomor 29 tahun 2014. Namun hingga saat ini, hal tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh KPU Dairi, padahal keputusan dari Panwaslih sifatnya final dan mengikat.

"Permendikbud Nomor 29 tahun 2014 itu dengan jelas menyatakan pada pasal 6 ayat 1 bahwa Surat Keterangan Pengganti Ijazah itu haruslah ditanda tangani oleh Kepala Dinas bukan hanya kepala Sekolah. Pasal 6 ayat 5, itu jelas jelas dikatakan bahwa surat keterangan penggantin Ijazah itu harus mencantumkan Nomor Seri Ijazah, naah itu tidak ada nomor seri Ijazahnya," sebutnya.

Secara keseluruhan menurut Ranto, hal ini harus menjadi perhatian serius dari Hakim Mahkamah Konstitusi, sebab persoalan seperti ini masih berpotensi terus terjadi jika tidak ada upaya dari penegak hukum dalam memberi sanksi terhadap seluruh pihak yang tidak taat aturan.[rgu]

Komentar Pembaca
Partai Demokrat Musuh Dalam Selimut

Partai Demokrat Musuh Dalam Selimut

SELASA, 14 AGUSTUS 2018 , 11:00:00

#PolitisiOnTheRoad: Kasus Ahok Gak Bikin Kapok

#PolitisiOnTheRoad: Kasus Ahok Gak Bikin Kapok

SENIN, 13 AGUSTUS 2018 , 21:00:00

Coret Bacaleg! Eks Terpidana Korupsi

Coret Bacaleg! Eks Terpidana Korupsi

KAMIS, 02 AGUSTUS 2018 , 15:00:00

Ijeck Mencoblos

Ijeck Mencoblos

RABU, 27 JUNI 2018 , 14:21:00

Djarot Mencoblos

Djarot Mencoblos

RABU, 27 JUNI 2018 , 14:29:00

Sihar Sitorus Mencoblos

Sihar Sitorus Mencoblos

RABU, 27 JUNI 2018 , 14:43:00