Persekusi Komunal yang Menjauhkan Kita Berdemokrasi

Oleh Edi Iriawan

OPINI  RABU, 29 AGUSTUS 2018 , 09:23:00 WIB

Persekusi Komunal yang Menjauhkan Kita Berdemokrasi

Edi Iriawan/RMOLSumut

TANDA pagar (hastag) #2019GantiPresiden kini seakan menjadi lahir” kembali setelah sempat mati suri kurun waktu beberapa bulan terakhir ini. Belum adanya momentum yang tepat mendasari tagar yang diinisiasi politisi PKS Mardhani Ali Sera tampaknya menjadi pemicunya. Namun momentum itu akhirnya terbangun kembali setelah dinamisasi proses rekruitmen kepemimpinan nasional oleh partai politik menjatuhkan pilihan dua kubu dengan munculnya calon presiden dan wakil presiden dari dua poros partai politik yang nyaris sewarna dengan Pilpres 2014 lalu, yakni pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga

Salahuddin Uno dan pasangan petahana Joko Widodo-K.H. Ma’ruf Amin. Hastag #2019GantiPresiden pun semakin kencang digulirkan para pendukung gerakan yang diasosiasikan sebagai upaya menghadang laju Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bisa memimpin kembali dua periode. Meski inisiator gerakan Mardhani Ali Sera, namun yang paling getol mengkampanyekan gerakan ini adalah Neno Warisman yang tak lain merupakan ketua presidium gerakan.

Namun apa lacur, di beberapa daerah yang coba dijadikan lokasi deklarasi gerakan seperti di Batam, Kepulaian Riau, Di Jawa Barat mendapat penolakan dari MUI setempat, dan terakhir di Pekanbaru, Riau serta Surabaya, Jawa Timur malah berujung konflik fisik dan adanya tudingan intimidasi baik dari aparat keamanan maupun massa. Apalagi tuduhan adanya keterlibatan aparat negara seperti Kepala BIN Daerah (Kabinda) setempat semakin ikut menyeret-nyeret adanya ketidakadilan aparat dalam ranah persepsi publik dalam peristiwa tesebut.

Sebagai sebuah proses berdemokrasi, wajar dan sah-sah saja tatkala peristiwa yang diframing sedemikian rupa baik oleh media konvensional, digital maupun media sosial yang disertai bumbu penyedap oleh pihak-pihak yang punya vasted interest dalam peristiwa tersebut, adanya pihak-pihak yang pro dengan argumentasi sendiri, begitu juga dengan pihak-pihak yang kontrak-juga dengan argumentasinya sendiri.

Namun dalam mengurai perdebatan yang saling mempertahankan pendapatnya, setidaknya dari perspektif hukum (UU Pemilu No. 27 Tahun 2017) peristiwa tersebut clear dan tegas tidak menabrak perundang-undangan yang berlaku seperti yang ditegaskan Bawaslu (Kompas.com, 27/8/2018) dan juga KPU berpendapat gerakan ini sebagai bukan gerakan kampanye (Tribunews.com, 28/8/2018). Sebagai dua lembaga yang diberi kewenangan negara sebagai stake holder dalam penyelenggaraan Pemilu semua pihak seyogianya menghormati pandangan kedua lembaga tersebut. Jika untuk domain ini pun para pihak tidak sependapat, akan menimbulkan kebingungan publik dan akan menimbulkan pandangan adanya upaya demoralisasi terhadap lembaga yang diberi amanah undang-undang untuk hal ini.


Komentar Pembaca
BENANG MERAH (EPS.156): Menanti Hasil Perburuan SBY

BENANG MERAH (EPS.156): Menanti Hasil Perburuan SBY

SABTU, 22 SEPTEMBER 2018 , 11:00:00

Ketum PP Muhammadiyah Siap Menangkan Prabowo-Sandi

Ketum PP Muhammadiyah Siap Menangkan Prabowo-Sandi

JUM'AT, 21 SEPTEMBER 2018 , 17:00:00

Kedok #2019GantiPresiden Terbongkar

Kedok #2019GantiPresiden Terbongkar

JUM'AT, 21 SEPTEMBER 2018 , 15:00:00

Perkasa Serahkan Bantuan

Perkasa Serahkan Bantuan

KAMIS, 30 AGUSTUS 2018 , 12:57:00

Trauma Healing Korban Gempa Lombok

Trauma Healing Korban Gempa Lombok

JUM'AT, 10 AGUSTUS 2018 , 15:50:00

Persiapan Pendakian Sabar Gorky 2018

Persiapan Pendakian Sabar Gorky 2018

SABTU, 04 AGUSTUS 2018 , 13:11:00



The ads will close in 10 Seconds