Ahli Waris Kesultanan Demo Soal Ganti Rugi Lahan Proyek Tol Medan-Binjai

Peristiwa  RABU, 07 NOVEMBER 2018 , 16:31:00 WIB | LAPORAN: ROBEDO GUSTI

Ahli Waris Kesultanan Demo Soal Ganti Rugi Lahan Proyek Tol Medan-Binjai

Foto/RMOLSumut

RMOLSumut. Pengunjuk rasa yang menyebut diri Ahli Waris Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X) dan Ahli waris Tengku Muhammad Dalik melakukan aksi unjuk rasa menuntut penyelesaian ganti rugi lahan yang menjadi lokasi pembangunan tol ruas Medan-Binjai. Dengan didampingi oleh mahasiswa dari Solidaritas Mahasiswa Hukum Indonesia, mereka mendatangi Gedung DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol, untuk meminta campur tangan dewan dalam penyelesaian masalah tersebut.

Lahan yang mereka persoalkan yakni pada proyek pengadaan lahan untuk pembangunan tol Medan-Binjai seksi I seluas lebih kurang 200 ribu meter persegi atau sekitar 20 hektar. Lahan tersebut memakai sebagian lahan milik mereka yang didasarkan pada konversi grand sultan menjadi surat keterangan hak memperusahai tanah daftar no 90/Dbl. KLD/1960 yang diterbitkan asisten Wedana Labuhan Deli. Kemudian ada juga lahan lainnya yang menjadi hak atas nama Tengku Muhammad Dali yang berdasarkan Grant Sultan no 254 tahun 1923.

"Kami dari Solidaritas Mahasiswa Hukum Indonesia dan ahli waris kesultanan Deli mempertanyakan surat keterangan hak memperusahai tanah sesuai daftar 90 jelas menyatakan milik hak sultan, tapi BPN Sumut dan PPK Tol Medan-Binjai tidak memberikan uang itu kepada tempatnya. Makanya kami datang untuk menggugat itu," katanya salah satu koordinator aksi Jakaria Simbolon," Rabu (7/11).

Jakaria menjelaskan bahwa sejak awal 2016 mereka telah menyurati PUPR c/q PPK Tol Medan-Binjai, termasuk BPN Sumut. Namun, BPN Sumut dan PUPR c/q PPK Tol Medan-Binjai justru menentukan pihak lain sebagai penerima ganti ruginya.

"Oleh karena itu kedatangan kami ke DPRD Sumut ini sangat mengharapkan DPRD Sumut untuk dapat bertindak sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Apalagi uang yang telah dibayarkan tersebut menggunakan uang APBN dan dibayar tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan dapat diklasifikasi sebagai tindakan pidana korupsi," ungkapnya.


Komentar Pembaca
Memperingati 7 Tahun Kematian Kim Jong Il

Memperingati 7 Tahun Kematian Kim Jong Il

JUM'AT, 14 DESEMBER 2018 , 21:00:00

Anak Milenial Mesti Ikut Lokomotif Perubahan

Anak Milenial Mesti Ikut Lokomotif Perubahan

JUM'AT, 14 DESEMBER 2018 , 13:00:00

Jegal OSO Nyaleg, KPU Bisa Kena Sanksi Etik Dan Pidana
Papan Bunga 'Pembunuhan Janda'

Papan Bunga 'Pembunuhan Janda'

SELASA, 23 OKTOBER 2018 , 14:29:00

Bercanda Bareng Warga

Bercanda Bareng Warga

SENIN, 22 OKTOBER 2018 , 08:56:00

Salat Ghaib

Salat Ghaib

JUM'AT, 02 NOVEMBER 2018 , 17:44:00



The ads will close in 10 Seconds