Survey KPK: Penilaian Integritas Sumatera Utara Dibawah Rata-Rata Daerah

Pemerintahan  RABU, 21 NOVEMBER 2018 , 16:59:00 WIB | LAPORAN: ROBEDO GUSTI

Survey KPK: Penilaian Integritas Sumatera Utara Dibawah Rata-Rata Daerah

Foto/Dok.KPK

RMOLSumut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil kajian mereka terkait survey penilaian integritas. Survey ini dilakukan terhadap 6 kementerian/lembaga, 15 Pemerintahan Provinsi dan 15 Pemerintahan Kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2017 lalu. Para responden sendiri terdiri dari kalangan yang dibagi dalam dua kategori yakni kalangan internal yang didominasi oleh staf/fungsional umum (60.1%) di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan usia lebih dari 30 tahun (93.7%). Pendidikan terakhir responden mayoritas adalah sarjana (49.8%).

Sedangkan untuk kalangan eksternal yakni didominasi oleh laki-laki dibandingkan wanita (60.4%). Karyawan swasta merupakan responden yang mendominasi responden eksternal (42%). Responden eksternal juga didominasi oleh responden dengan pendidikan terakhir sarjana (47.5%)

Gambaran umum yang menjadi penilaian dalam survey permasalahan integritas ini yakni calo, nepotisme, gratifikasi, suap promosi dan sistem anti korupsi. Dalam hal calo Sekitar 17,61 persen responden internal pernah mendengar/melihat keberadaan calo, muncul di semua lembaga peserta. Kemudian untuk nepotisme, sekitar 20,11 persen responden internal pernah mendengar/melihat keberadaan nepotisme dalam penerimaan pegawai.

Dalam hal gratifikasi, 3 dari 10 responden pengguna layanan melihat/mendengar pegawai menerima suap/gratifikasi dan muncul di semua peserta. Survey soal Suap Promosi, sekitar 4,01 persen responden internal pernah mendengar/melihat keberadaan suap dalam kebijakan promosi. Muncul di 82 persen peserta lembaga, sekitar 30 persen responden internal cenderung percaya bahwa suap/gratifikasi mempengaruhi kebijakan karir di lembaganya.

Kemudian untuk survey soal Sistem anti korupsi menyebutkan 2 dari 10 pengguna layanan cenderung tidak bercaya bahwa pegawai yang melakukan korupsi akan mendapat hukuman. 2 dari 10 pegawai menyaksikan pelapor praktik korupsi di unit kerja dikucilkan, diberi sanksi atau karirnya dihambat, dan sejenisnya dalam 12 bulan terakhir.


Komentar Pembaca
Memperingati 7 Tahun Kematian Kim Jong Il

Memperingati 7 Tahun Kematian Kim Jong Il

JUM'AT, 14 DESEMBER 2018 , 21:00:00

Anak Milenial Mesti Ikut Lokomotif Perubahan

Anak Milenial Mesti Ikut Lokomotif Perubahan

JUM'AT, 14 DESEMBER 2018 , 13:00:00

Jegal OSO Nyaleg, KPU Bisa Kena Sanksi Etik Dan Pidana
Papan Bunga 'Pembunuhan Janda'

Papan Bunga 'Pembunuhan Janda'

SELASA, 23 OKTOBER 2018 , 14:29:00

Bercanda Bareng Warga

Bercanda Bareng Warga

SENIN, 22 OKTOBER 2018 , 08:56:00

Salat Ghaib

Salat Ghaib

JUM'AT, 02 NOVEMBER 2018 , 17:44:00



The ads will close in 10 Seconds