>

Survey KPK: Penilaian Integritas Sumatera Utara Dibawah Rata-Rata Daerah

Pemerintahan  RABU, 21 NOVEMBER 2018 , 16:59:00 WIB | LAPORAN: ROBEDO GUSTI

Survey KPK: Penilaian Integritas Sumatera Utara Dibawah Rata-Rata Daerah

Foto/Dok.KPK

RMOLSumut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil kajian mereka terkait survey penilaian integritas. Survey ini dilakukan terhadap 6 kementerian/lembaga, 15 Pemerintahan Provinsi dan 15 Pemerintahan Kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2017 lalu. Para responden sendiri terdiri dari kalangan yang dibagi dalam dua kategori yakni kalangan internal yang didominasi oleh staf/fungsional umum (60.1%) di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan usia lebih dari 30 tahun (93.7%). Pendidikan terakhir responden mayoritas adalah sarjana (49.8%).

Sedangkan untuk kalangan eksternal yakni didominasi oleh laki-laki dibandingkan wanita (60.4%). Karyawan swasta merupakan responden yang mendominasi responden eksternal (42%). Responden eksternal juga didominasi oleh responden dengan pendidikan terakhir sarjana (47.5%)

Gambaran umum yang menjadi penilaian dalam survey permasalahan integritas ini yakni calo, nepotisme, gratifikasi, suap promosi dan sistem anti korupsi. Dalam hal calo Sekitar 17,61 persen responden internal pernah mendengar/melihat keberadaan calo, muncul di semua lembaga peserta. Kemudian untuk nepotisme, sekitar 20,11 persen responden internal pernah mendengar/melihat keberadaan nepotisme dalam penerimaan pegawai.

Dalam hal gratifikasi, 3 dari 10 responden pengguna layanan melihat/mendengar pegawai menerima suap/gratifikasi dan muncul di semua peserta. Survey soal Suap Promosi, sekitar 4,01 persen responden internal pernah mendengar/melihat keberadaan suap dalam kebijakan promosi. Muncul di 82 persen peserta lembaga, sekitar 30 persen responden internal cenderung percaya bahwa suap/gratifikasi mempengaruhi kebijakan karir di lembaganya.

Kemudian untuk survey soal Sistem anti korupsi menyebutkan 2 dari 10 pengguna layanan cenderung tidak bercaya bahwa pegawai yang melakukan korupsi akan mendapat hukuman. 2 dari 10 pegawai menyaksikan pelapor praktik korupsi di unit kerja dikucilkan, diberi sanksi atau karirnya dihambat, dan sejenisnya dalam 12 bulan terakhir.


Komentar Pembaca
Wartawan Diselamatkan TNI

Wartawan Diselamatkan TNI

JUM'AT, 24 MEI 2019 , 12:00:00

Prabowo Tenangkan Pendukung: Kekerasan Jangan Dibalas Kekerasan
Sampai Hari Raya

Sampai Hari Raya

KAMIS, 23 MEI 2019 , 10:00:00

Rachmawati Soekarnoputri Rangkul Golkar Dan PPP
Youth Enterpreneur Summit 2019

Youth Enterpreneur Summit 2019

SENIN, 08 APRIL 2019 , 11:26:00

PWI Sumut Apresiasi Asian Agri

PWI Sumut Apresiasi Asian Agri

KAMIS, 09 MEI 2019 , 18:24:00



The ads will close in 10 Seconds