Survey KPK: Penilaian Integritas Sumatera Utara Dibawah Rata-Rata Daerah

Pemerintahan  RABU, 21 NOVEMBER 2018 , 16:59:00 WIB | LAPORAN: ROBEDO GUSTI

Survey KPK: Penilaian Integritas Sumatera Utara Dibawah Rata-Rata Daerah

Foto/Dok.KPK

RMOLSumut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil kajian mereka terkait survey penilaian integritas. Survey ini dilakukan terhadap 6 kementerian/lembaga, 15 Pemerintahan Provinsi dan 15 Pemerintahan Kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2017 lalu. Para responden sendiri terdiri dari kalangan yang dibagi dalam dua kategori yakni kalangan internal yang didominasi oleh staf/fungsional umum (60.1%) di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan usia lebih dari 30 tahun (93.7%). Pendidikan terakhir responden mayoritas adalah sarjana (49.8%).

Sedangkan untuk kalangan eksternal yakni didominasi oleh laki-laki dibandingkan wanita (60.4%). Karyawan swasta merupakan responden yang mendominasi responden eksternal (42%). Responden eksternal juga didominasi oleh responden dengan pendidikan terakhir sarjana (47.5%)

Gambaran umum yang menjadi penilaian dalam survey permasalahan integritas ini yakni calo, nepotisme, gratifikasi, suap promosi dan sistem anti korupsi. Dalam hal calo Sekitar 17,61 persen responden internal pernah mendengar/melihat keberadaan calo, muncul di semua lembaga peserta. Kemudian untuk nepotisme, sekitar 20,11 persen responden internal pernah mendengar/melihat keberadaan nepotisme dalam penerimaan pegawai.

Dalam hal gratifikasi, 3 dari 10 responden pengguna layanan melihat/mendengar pegawai menerima suap/gratifikasi dan muncul di semua peserta. Survey soal Suap Promosi, sekitar 4,01 persen responden internal pernah mendengar/melihat keberadaan suap dalam kebijakan promosi. Muncul di 82 persen peserta lembaga, sekitar 30 persen responden internal cenderung percaya bahwa suap/gratifikasi mempengaruhi kebijakan karir di lembaganya.

Kemudian untuk survey soal Sistem anti korupsi menyebutkan 2 dari 10 pengguna layanan cenderung tidak bercaya bahwa pegawai yang melakukan korupsi akan mendapat hukuman. 2 dari 10 pegawai menyaksikan pelapor praktik korupsi di unit kerja dikucilkan, diberi sanksi atau karirnya dihambat, dan sejenisnya dalam 12 bulan terakhir.


Komentar Pembaca
Trauma Healing Garudafood Untuk Korban Tsunami Selat Sunda
Evakuasi Taft Tenggelam

Evakuasi Taft Tenggelam

JUM'AT, 18 JANUARI 2019 , 20:36:00

Ribuan Santri Demo Fadli Zon

Ribuan Santri Demo Fadli Zon

JUM'AT, 08 FEBRUARI 2019 , 18:45:00



The ads will close in 10 Seconds