Rezim Jokowi, Negara Dengan Banyak Bos

Hersu Corner  KAMIS, 22 NOVEMBER 2018 , 17:50:00 WIB | OLEH: HERSUBENO ARIEF

Rezim Jokowi, Negara Dengan Banyak Bos
KEPUTUSAN pemerintah untuk merevisi paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI  hanya sehari setelah diumumkan, membuat publik kembali bertanya-tanya.

Bagaimana sesungguhnya negara ini dikelola? Bagaimana proses pengambilan keputusannya? Apa dasar keputusan tersebut? Siapa yang berhak memutuskan? Soal ini penting untuk kembali kita pertanyakan.Kebijakan kok seperti yoyo?. Mulur mungkret,” komentar seorang wartawan senior.

Jumat (16/11) Menko Perekonomian Darmin Nasution dengan didampingi  Menkeu Sri Mulyani,  Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menperin Airlangga Hartarto, setelah bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara mengumumkan ada 54 bidang usaha yang dikeluarkan dari Daftar Negatif Investasi (DNI).

Secara garis besar DNI berisi daftar  bidang usaha apa saja yang tidak boleh dimasuki oleh pemodal asing. Kalau toh boleh masuk, harus ada pembatasan dalam kepemilikan saham. Misalnya selama ini untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan PP 54/2017 asing hanya boleh memiliki 30% saham. Dengan paket kebijakan ini, pada bidang usaha tertentu asing bebas memiliki saham sampai 100 persen.

Relaksasi DNI ini mendorong penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) untuk berinvestasi di UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) serta Koperasi agar bisa masuk ke seluruh bidang usaha,” jelas Darmin di Kantor Presiden Istana Negara, Jakarta, Jumat (16/11/2018).


Komentar Pembaca
Trauma Healing Garudafood Untuk Korban Tsunami Selat Sunda
Evakuasi Taft Tenggelam

Evakuasi Taft Tenggelam

JUM'AT, 18 JANUARI 2019 , 20:36:00

Ribuan Santri Demo Fadli Zon

Ribuan Santri Demo Fadli Zon

JUM'AT, 08 FEBRUARI 2019 , 18:45:00



The ads will close in 10 Seconds