>

Tambang Berkomplot Dengan Negara, Kriminalisasi Dan Serangan Atas Pejuang Lingkungan dan HAM Meningkat

Oleh Merah Johansyah

OPINI  JUM'AT, 30 NOVEMBER 2018 , 09:51:00 WIB

Tambang Berkomplot Dengan Negara, Kriminalisasi Dan Serangan Atas Pejuang Lingkungan dan HAM Meningkat

Foto/Net

Selain itu muncul juga pola baru kriminalisasi pada pejuang lingkungan hidup, yakni kepada akademisi yang membantu dalam mendorong gugatan kerugian Negara akibat kerusakan lingkungan hidup dalam kasus korupsi sumberdaya alam dengan menjadi saksi ahli di pengadilan, yakni Basuki Wasis dan Bambang Heru.
 
Pola baru lainnya adalah kriminalisasi dengan penggunaan pasal tuduhan Komunisme pada kasus Budi Pego yang menolak tambang emas di Banyuwangi, Jawa Timur. Tuduhan mengada-ngada juga kerap dijadikan modus kriminalisasi, seperti yang menimpa warga penolak PLTU Batubara di Indramayu, Jawa Barat, yang dikriminalkan dengan tuduhan memasang Bendera Nasional secara terbalik.
 
Di lain pihak, intimidasi dan teror dengan modus penyerangan kantor organisasi telah dua kali dialami JATAM Kaltim. Pertama terjadi pada 26 Januari 2016, tidak lama setelah pembekuan izin 11 perusahaan tambang batubara di Kaltim. Serangan kedua terjadi pada 5 November 2018, dua hari setelah tewasnya Ari Wahyu Utomo (13), pelajar yang tenggelam di lubang bekas tambang batubara di Kutai Kartanegara.
 
JATAM menilai Presiden, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan hingga Mahkamah Agung, gagal menjalankan mandat dan fungsinya, terutama mandat yang diberikan oleh pasal 28 (E) ayat 3, UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dan dijamin oleh Undang-undang.
 
Mereka juga tidak menjalan tugas melindungi warganya untuk menjalankan hak asasi tersebut sesuai dengan Deklarasi Universal PBB tentang hak asasi manusia pada pasal 19 dan 20 yang pada intinya setiap orang berhak atas kebebasan untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Demikian juga pasal 66 dalam Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menjamin bahwa setiap individu maupun kelompok masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup tidak bisa digugat pidana maupun perdata. Fungsi koordinasi dan menjalankan mandat UUD 1945 maupun UU PPLH No 32 Tahun 2009 telah diabaikan oleh mereka. 
 

Komentar Pembaca
Rachmawati Soekarnoputri Rangkul Golkar Dan PPP
Youth Enterpreneur Summit 2019

Youth Enterpreneur Summit 2019

SENIN, 08 APRIL 2019 , 11:26:00

PWI Sumut Apresiasi Asian Agri

PWI Sumut Apresiasi Asian Agri

KAMIS, 09 MEI 2019 , 18:24:00



The ads will close in 10 Seconds