>

Tambang Berkomplot Dengan Negara, Kriminalisasi Dan Serangan Atas Pejuang Lingkungan dan HAM Meningkat

Oleh Merah Johansyah

OPINI  JUM'AT, 30 NOVEMBER 2018 , 09:51:00 WIB

Tambang Berkomplot Dengan Negara, Kriminalisasi Dan Serangan Atas Pejuang Lingkungan dan HAM Meningkat

Foto/Net

Dua minggu menjelang hari Hak Asasi Manusia Internasional yang akan diperingati 10 Desember 2018 nanti, JATAM dengan tegas menyatakan bahwa Presiden, Menteri LHK serta aparat penegak hukum telah menjadi pelanggar utama hak asasi manusia pada environmental defenders atau pejuang lingkungan hidup atas pembiaran dan pengabaian mereka pada mandat konstitusi, undang-undang dan fungsi mereka. Mereka bersama para korporasi tambang telah terlibat dalam sindikat kejahatan atas hak asasi manusia dan lingkungan hidup. 
 
Dalam kasus Budi Pego, Presiden dan Menteri LHK diam tidak bergeming padahal mereka adalah penerima mandat pasal 66 UU PPLH No 32 tahun 2009. Payahnya Peradilan yang menyidangkan kasus Budi Pego juga tidak mempertimbangkan sama sekali pasal anti SLAPP (strategic lawsuit against public participation), pasal 66 UU PPLH ini. Bahkan hakim bersertifikasi lingkungan hidup yang telah diminta oleh kuasa hukum warga diacuhkan oleh proses di pengadilan.
 
Dalam Kasus serangan atas kantor JATAM Kaltim maupun kasus anak meninggal di lubang tambang, Kepolisian hingga kini tidak pernah membuka SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan) kepada pelapor maupun keluaraga korban lubang tambang batubara. Akibatnya hak untuk mendapatkan keadilan oleh 32 keluarga korban terabaikan. Sebaliknya, kepolisian terkesan membiarkan serangan dan intimidasi kepada para aktIvis JATAM Kaltim.
 
JATAM juga mendesak Komnasham untuk mengambil peran lebih jauh dalam mengawal dan mengkoordinasikan segala upaya untuk memperkecil kriminalisasi dan serangan atas para pejuang lingkungan hidup dan anti tambang ini, yang sekarang dirasa belum dilakukan maksimal oleh komisi strategis ini. Kini teror atas para pejuang lingkungan hidup dan anti tambang semakin membesar. Negara telah gagal dan abai membela hak asasi warga negaranya sendiri di hadapan korporasi dan bahkan kini mereka menjadi pengancam utama kelestarian lingkungan hidup.***

Penulis Adalah Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)


Komentar Pembaca
Wartawan Diselamatkan TNI

Wartawan Diselamatkan TNI

JUM'AT, 24 MEI 2019 , 12:00:00

Prabowo Tenangkan Pendukung: Kekerasan Jangan Dibalas Kekerasan
Sampai Hari Raya

Sampai Hari Raya

KAMIS, 23 MEI 2019 , 10:00:00

Rachmawati Soekarnoputri Rangkul Golkar Dan PPP
Youth Enterpreneur Summit 2019

Youth Enterpreneur Summit 2019

SENIN, 08 APRIL 2019 , 11:26:00

PWI Sumut Apresiasi Asian Agri

PWI Sumut Apresiasi Asian Agri

KAMIS, 09 MEI 2019 , 18:24:00



The ads will close in 10 Seconds