>

Kasus KTP-el, DPR Bisa Bentuk Pansus

OPINI  SENIN, 10 DESEMBER 2018 , 14:39:00 WIB

Kasus KTP-el, DPR Bisa Bentuk Pansus

Foto/Net

BANYAKNYA temuan seputar Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) bermasalah tidak cukup diselesaikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kepolisian. Sebagai dokumen yang dipersyaratkan untuk memilih dalam Pemilu, permasalahan KTP-el ini harus pula disikapi oleh penyelenggara Pemilu dan DPR.

Persoalan KTP-el ini sudah bukan lagi sekedar urusan administratif pemerintah. Tidak pula cukup ditangani oleh institusi penegak hukum.

Isu ini sudah menjadi isu politik, sebab undang-undang telah menentukan KTP-el sebagai syarat bagi Pemilih untuk memberikan suaranya di TPS.

Artinya, problem KTP-el dapat membuka peluang terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang bisa berujung pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Bahkan jika Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan PHPU tidak memuaskan pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat persoalan KTP-el itu, ini bisa memantik munculnya huru-hara.


Komentar Pembaca
Luhut Beri Hormat Pada ibu Ani Yudhoyono

Luhut Beri Hormat Pada ibu Ani Yudhoyono

SABTU, 01 JUNI 2019 , 19:43:00

Istri Gubernur Sambangi Kaum Dhuafa

Istri Gubernur Sambangi Kaum Dhuafa

SABTU, 25 MEI 2019 , 22:41:00

Sidak Kantor Samsat

Sidak Kantor Samsat

SENIN, 10 JUNI 2019 , 14:19:00



The ads will close in 10 Seconds