KPU Harus Melek, Putusan Bawaslu Soal OSO Perintah Undang-Undang

Politik  JUM'AT, 18 JANUARI 2019 , 14:58:00 WIB

KPU Harus Melek, Putusan Bawaslu Soal OSO Perintah Undang-Undang

Fritz Edward Siregar/RMOL

RMOLSumut. Keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait memasukkan kembali nama Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta atau OSO ke dalam daftar calon anggota legislatif tetap (DCT) DPD Pemilu 2019 wajib dipatuhi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar menegaskan bahwa menjalankan putusan lembaga pengawas penyelenggara Pemilu itu merupakan perintah dari Undang-Undang.

"(KPU) harus melek bahwa melaksanakan putusan Bawaslu kan perintah UU. Ya itu bagi saya UU secara tegas menyatakan bahwa putusan Bawaslu harus dilaksanakan," kata Fritz saat ditemui di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/1).

KPU belum menjalankan putusan Bawaslu soal OSO. Alasannya berpegang teguh pada Pertimbangan Hukum dan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 30/PUU-XVI/2018, tanggal 23 Juli 2018 tentang Uji Materiil pasal 182 huruf l UU 7/2017 tentang Pemilu.

Ditegaskan Fritz, amar putusan MK itu sudah dikoreksi oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Artinya, penjegalan OSO nyaleg jadi anggota DPD tidak ada dasar hukumnya.


Komentar Pembaca
Trauma Healing Garudafood Untuk Korban Tsunami Selat Sunda
Pantau Persiapan Natal Nasional

Pantau Persiapan Natal Nasional

RABU, 26 DESEMBER 2018 , 10:31:00

Evakuasi Taft Tenggelam

Evakuasi Taft Tenggelam

JUM'AT, 18 JANUARI 2019 , 20:36:00



The ads will close in 10 Seconds