>

Pejabat Publik Harus Demokratis Begitupun Dengan Tokoh Publik Di Sumatera Utara

Oleh: Imam Rinaldi Nasution

OPINI  JUM'AT, 15 MARET 2019 , 12:41:00 WIB

Pejabat Publik Harus Demokratis Begitupun Dengan Tokoh Publik Di Sumatera Utara
SEJAK INDONESIA memasuki era reformasi melalui pergolakan yang terjadi tepatnya turunnya Presiden Soeharto pada tahun 1998, saat itu jugalah alam demokrasi terbuka sangat luas. Kemudian tentu sangat banyak perubahan yang terjadi dan akan terjadi terkhusus di Institusi-institusi Pemerintahan.

Secara umum tujuan Reformasi adalah untuk menciptakan demokrasi dikalangan masyarakat dan negara agar mempercepat pertumbuhan kecerdasan bangsa dan negara yang terkandung nilai-nilainya di amanat UUD 1945. Kemudian sebagai salah satu contoh Institusi yaitu Polisi Republik Indonesia (polri) bahwasanya polri sebagai institusi yang memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat apalagi dengan arah baru yang dinamakan Reformasi Birokrasi Polri (RBP), maka perlu institusi ini tetap harus menunjukkan signifikansi yang tinggi untuk ikut membantu amanat UUD 1945.

Sesuai tugasnya Polri sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan masyarakat, internal polri tentu harus terlebih dahulu mampu melaksanakan tiga point tersebut agar efek pelaksanaannya ke lingkungan masyarakat berjalan dengan sebaik-baik mungkin dan meluas sehingga terciptanya dukungan penuh tentang demokrasi itu sendiri secara utuh.
Beberapa hari ini di Provinsi Sumatera Utara terkait dengan intitusi polri secara horizontal yaitu di tingkatan Polda umunya masyarakat di Sumut mengenal dengan sebutan Poldasu.

Poldasu yang dipimpin oleh seorang Kapolda bernama Brigjen Pol Agus Andrianto yang dilantik Senin, 20 Agustus 2018, maka sejak saat itu Brigjen Pol Agus Andrianto resmi menjabat sebagai Kapolda Sumut untuk menjalankan tugas, fungsi serta perannya.

Pekerjaan baru sedang menanti Kapolda  walaupun memang bukan hal yang baru bersentuhan dengan masyarakat di Sumut karena sebelumnya pernah  menjadi Wakapoldasu. Tetapi, kebijakan secara utuh persoalan tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh Poldasu ada di tangan Brigjen Pol Agus Andrianto.

Komentar Pembaca
Melawan Upaya Delegitimasi Pemilu 2019
Edy Rahmayadi Netral?

Edy Rahmayadi Netral?

SELASA, 23 APRIL 2019

Mandailing Style

Mandailing Style

SENIN, 22 APRIL 2019

Pencoblosan Ngawur Di Malaysia

Pencoblosan Ngawur Di Malaysia

SABTU, 13 APRIL 2019

Inovasi Sandi Merambat Ke Kaum Milenial
Presiden Sebaiknya Keluarkan Instruksi dan Maklumat
Rachmawati Soekarnoputri Rangkul Golkar Dan PPP
Youth Enterpreneur Summit 2019

Youth Enterpreneur Summit 2019

SENIN, 08 APRIL 2019 , 11:26:00



The ads will close in 10 Seconds