>

Amplop-Amplop Haram Perusak Martabat Dan Moral Bangsa

Oleh Prof Dr. H.Hasim Purba, SH.MHum

Perspektif Hukum  MINGGU, 07 APRIL 2019 , 17:21:00 WIB

Amplop-Amplop Haram Perusak Martabat Dan Moral Bangsa

Prof Dr Hasim Purba

SUNGGUH sangat memprihatinkan dan memalukan berbagai tindakan dan perbuatan yang dipertontonkan sejumlah oknum pimpinan dan pemegang jabatan formal pemerintahan saat ini yang terekam dan tersiarkan berbagai media massa dan media sosial telah melakukan perbuatan terhina dan tak bermoral dengan menyalamkan amplop yang patut diduga berisi uang kepada seorang Kiyai Haji Munthasor  Pimpinan Pondok Pesantren  Nurul Cholil, Bangkalan Madura Jawa Timur.

Terlihat dalam rekaman vidio yang beredar viral di Medsos  adalah figur yang dikenal masyarakat luas bernama Luhut Binsar Panjaitan seorang Pejabat Negara berupa Menko Maritim,  dengan jabatan tersebut  seharusnya yang bersangkutan menjadi contoh baik bagi anak-anak bangsa, namun sangat-sangat disesalkan malah memberikan perbuatan yang sangat merusak dan merendahkan martabat dan moral bangsa. Perbuatantersebut juga mempertontonkan pelecehan terhadap seorang tokoh pimpinan agama dan pesantren.  Mungkin dan dapat dipastikan masih ada orang yang mengatakan viral berita itu adalah hoax, hal itu adalah berita bohong, tapi apapun pembelaan membabi buta yang dilakukan oleh kelompok panatismenya itu semua tidak akan mungkin diterima akal sehat masyarakat yang saat ini semakin cerdas dan sudah bosan akan praktek-praktek kebohongan dan perilaku tak bermoral selama ini.

Belum lagi publik disuguhkan berita tentang tertangkapnya seorang anggota DPR RI dari  salah satu partai  politik yaitu anggota Fraksi Partai Golkar bernama Bowo Sidik Pangarso dalam suatu OTT yang dilakukan oleh KPK yang terbukti telah menyiapkan dana  yang jumlahnya cukup pantastis lebih kurang  Rp 8 Milyar, yang telah dimasukkan dalam ratusan ribu amplop-amplop haram, yang patut diduga akan digunakan sebagai senjata money politic atau lebih dikenal dengan istilah  "serangan fajar" untuk menyuap rakyat pemilih pada pemungutan suara Pilpres dan Pileg tanggal 17 April 2019, untuk itu kita berharap agar KPK benar-banar berani dan transfaran untuk menangani dan mempublis kasus tersebut. Terutama disinyalir bahwa ratusan ribu apmplop-amplop haram tersebut telah berlogo "Cap Jempol" yang nota bene telah menjadi  ikon simbol kampanye salah satu Paslon Presiden yaitu 01.

Bila hal ini benar, maka patut dan wajib  bagi Bawaslu untuk pro aktif ambil bagian utuk mengusut kasus tersebut, karena patut diduga bahwa amplop-amplop haram tersebut terkait dengan rencana praktek money politic dalam Pilpres maupun Pileg yang udah diambang pintu. Bawaslu seharusnya tidak hanya berdiam diri, tapi harusnya pro aktif berkordinasi dengan KPK untuk memastikan kebenaran amplop-amplop haram sitaan KPK  tersebut patut diduga  terkait dengan percobaan kejahatan Pemilu yang dilarang dan dapat dihukum berdasarkan Undang-Undang Pemilu yaitu UU No.7 Tahun 2017. Bila benar hal itu terbukti maka secara yuridis ketentuan kejahatan Pemilu dapat diterapkan kepada Peserta Pemilu baik Peserta Pemilu Pilpres maupun Pileg yang tersangkut atau terlibat dengan kejahatan yang menjijikkan tersebut.

Masyarakat Harus Menghukum Pihak Pelaku Money Politic
Merebaknya secara massif upaya-upaya money politic dalam berbagai bentuk/ modus seperti membagi-bagi amplop haram, sembako dan barang-barang lainnya dan secara pulgar menempelkan gambar-gambar dan nomor kampanye salah satu Paslon Capres/Cawapres jelas merupakan suatu tindakan dan perbuatan yang merendahkan dan merusak martabat dan moral bangsa.

Perbuatan seperti ini yang sebenarnya telah berlangsung jauh sebelum memasuki tahapan kampanye Pemilu 2019, namun praktek kampanye terselubung dengan praktek money politic ini patut diduga sudah berlangsung lama dengan membonceng program-program pemerintah yang dibiayai oleh keuangan negara maupun keuangan Pemerintah Daerah tertentu, bahkan sejumlah BUMN juga dengan terpaksa harus memenuhi keinginan para broker politik penguasa yang ingin berkampanye terselubung dengan membonceng program-program di BUMN atau patut diduga memperalat BUMN-BUMN untuk membuat berbagai program kegiatan sosial sebagai panggung pencitraan politik.


Komentar Pembaca
Luhut Beri Hormat Pada ibu Ani Yudhoyono

Luhut Beri Hormat Pada ibu Ani Yudhoyono

SABTU, 01 JUNI 2019 , 19:43:00

Istri Gubernur Sambangi Kaum Dhuafa

Istri Gubernur Sambangi Kaum Dhuafa

SABTU, 25 MEI 2019 , 22:41:00

Sidak Kantor Samsat

Sidak Kantor Samsat

SENIN, 10 JUNI 2019 , 14:19:00



The ads will close in 10 Seconds