>

Penegakan Hukum Di Era Jokowi Sarat Kepentingan Politik

Hukum  MINGGU, 21 APRIL 2019 , 17:05:00 WIB

Penegakan Hukum Di Era Jokowi Sarat Kepentingan Politik

Joko Widodo/Net

Penuntasan Kasus Semanggi I dan Semanggi II misalnya, menurut Alvon, tidak pernah akan selesai. Sebab, aparat penegak hukum yang dipasang oleh Jokowi untuk mengurusi persoalan itu malah pihak-pihak yang diduga kuat sebagai pelaku atau operator kasus itu sendiri.

Alvon mengatakan, banyak tuduhan yang dialamatkan kepada pemerintahan Jokowi terkait tidak terlaksananya penegakan hukum, karena adanya kedekatan atau unsur politis.

"Di sisi lain, teman dekatnya sendiri malah berkonstribusi dengan banyaknya persoalan hukum yang terjadi,” imbuhnya.

Oleh karena itulah, Alvon menyarankan, ke depan, setiap pimpinan institusi hukum, seperti Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Jaksa Agung dan Kapolri hendaknya bukanlah diisi oleh orang-orang yang hanya mau jadi bumper atau karena kepentingan politik dan kekuasaan semata.

Menurut dia, sangat tidak adil dan malah hanya akan membuat keadilan itu sendiri terus menerus teraniaya, jika para punggawa hukum malah hanya sekelas relawan pendukung yang didudukkan untuk memimpin institusi penegakan hukum.


Komentar Pembaca
Luhut Beri Hormat Pada ibu Ani Yudhoyono

Luhut Beri Hormat Pada ibu Ani Yudhoyono

SABTU, 01 JUNI 2019 , 19:43:00

Istri Gubernur Sambangi Kaum Dhuafa

Istri Gubernur Sambangi Kaum Dhuafa

SABTU, 25 MEI 2019 , 22:41:00

Sidak Kantor Samsat

Sidak Kantor Samsat

SENIN, 10 JUNI 2019 , 14:19:00



The ads will close in 10 Seconds