>

"Selamatkan Indonesia" KPU dan Bawaslu Jangan Pertaruhkan Keutuhan dan Keselamatan Bangsa

Oleh Prof Dr. Hasim Purba, SH.MHum

OPINI  JUM'AT, 26 APRIL 2019 , 08:51:00 WIB

Prof.Dr.Hasim Purba/RMOLSumut

PESTA Demokrasi Pemilu 17 Apri 2019 telah digelar, namun berbagai permasalahan dan persoalan telah muncul dan sangat potensial mengancam keutuhan dan keselamatan bangsa ini. Kondisi ini sangat memperihatinkan dan  mengkhawatirkan semua pihak yang seharusnya semua ini tidak perlu terjadi apabila Pihak Penyelenggara Pemilu (Jajaran KPU dan Bawaslu) benar-benar bekerja sesuai amanah  Konstitusi  UUD 1945 dan menjalankan  dan menaati t Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Fenomena ketidak percayaan dan kecurigaan  masyarakat meluas terhadap Penyelenggara sejak dari awal proses pelaksanaan Pemilu sudah mulai menggejala, dan praktek-praktek yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu yang banyak mendapat sorotan dari berbagai pihak seakan diabaikan saja dan hampir tidak pernah mendapat respon yang positif dan memadai untuk perbaikan, padahal masukan dan kritikan itu semuanya disampaikan untuk perbaikan dan antisipasi kemungkinan munculnya berbagai  permasalahan dan praktek kecurangan, bahkan sudah pada taraf praktek Kejahatan Demokrasi yang melanda Penyelenggaraan Pemilu hampir di seluruh wilayah Indonesia.  Ironisnya selama ini setiap kritik yang disampaikan berbagai elemen masyarakat terhadap berbagai indikasi  penyimpangan yang terjadi dalam setiap tahapa prses Pemilu selalu dipandang sinis oleh Penyelenggara Pemilu dan juga Pemerintah yang berkuasa.  Malah anehnya setiap kritik yang disampaikan oleh berbagai elemen masyarakat, pakar yang kritis dan peduli kepada keinginan Pemilu yang Luber dan Jurdil  dianggap sebagai upaya mendeligitimasi Penyelenggara Pemilu (Jajaran KPU & Bawaslu)  dan ditakut-takuti sebagai suatu Kejahatan yang apat dituntut dengan berbagai undang-undang yang sengaja dihembuskan untuk membungkam suara-suara kritis tersebut.

Berbagai indikasi yang dianggap potensial memberikan peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan secara curang dari hasil Pemilu terutama untuk Pilpres yang notabene terindikasi menguntungkan  bagi  pihak Paslon Capres/Cawapres Petahana yang ditandai dengan munculnya berbagai  masalah di lapangan seperti  mulai dari proses  penentuan jumlah angka DPT yang dianggap ada angka Siluman yang jumlahnya cukup  besar dan signifikan, daftar pemilih yang tidak valid, temuan dokumen e-KTP yang tak jelas, kotak suara yang tidak standar, surat suara yang sudah tercoblo untuk Paslon Capres/Cawapres 01 dan berbagai indikasi praktek kecurangan yang sangat massif, terorganisir, terstruktur, bahkan brutal. Kondisi ini semua sangat-sangat memperihatinkan. Anehnya lagi pihak Penyelenggara (KPU & Bawaslu) terkesan sejak awal menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang tidak perlu ditanggapi, bahlkan berbagai  issu-issu praktek kecurangan yang sudah beredar luas diberbagai media TV, medsos dan lain-lain selalu diklaim pihak-pihak tertentu sebagai hoax, berita tidak benar  yang lagi-lagi diatakut-takuti  akan dituntut secara hukum sebagai dugaan penyebaran hoax. Padahal nyatanya itu semua sebagian besar adalah fakta riel di lapangan yang saat ini sudah terkuak secara luas kebenarannya.

Kecurangan Yang Sudah Kategori Kejahatan Demokrasi.
Berbagai praktek kecurangan dalam tahap pemungutan suara Pemilu 17 April 2019 seperti indikasi tidak sampainya surat panggilan memilih secara merata kepada masyarakat oleh petugas KPPS  sehingga tidak sedikit rakyat yang harus kecewa kehilangan hak suaranya, temuan sejumlah surat suara yang sudah terjoblos untuk salah satu Paslon Capres/Cawapres tertentu dalam hal ini Paslon 01; beredarnya rekaman vidio terjadinya praktek curang pencoblosan  secara brutal dengan jumlah lembar-lembar surat suara Pilpres yang diduga dilakukan oleh petugas KPPS , Proses perhitungan suara di TPS-TPS yang diwarnai pertengkaran dan kericuhan akibat Petugas KPPS hanya menyebut salah satu Paslon Capres/ Cawapres Petahana, padahal  yang tercoblos di kertas adalah Paslon Nomor 02, bahkan ada salah seorang keluarga Pemilih disuatu TPS yang mengaku mereka satu keluarga  berjumlah 11 orang yang memberikan hak pilihnya dalam TPS tersebut memilih Paslon Capres/Cawapres No.02, akan tetapi dalam perhitungan suara di TPS yang bersangkutan Paslon Capres/Cawapres No.02 hanya dapat  1 (satu)  suara. Ketika keluarga yang merasa dicurangi melakukan protes tentang hasil tersebut, toh petugas KPPS tidak memperdulikannya. Beribu bahkan ratusan ribu bentuk dan modus praktek-praktek kecurangan lainnya  dapat dipastikan masih banyak terjadi di berbagai TPS-TPS yang ada di seluruh Indonesia, ini adalah segelintir contoh praktek-praktek kecurangan yang dilakukan secara massif.

Hal yang sangat memperihatinkan lagi adalah indikasi praktek kecurangan, mungkin dalam tanda petik lebih tepat dikategorikan sebagai "Kejahatan Demokrasi" ternyata berlanjut  dengan tahap input data suara dari TPS-TPS khusunya untuk hasil Pilpres sungguh sangat diwarnai praktek-praktek yang memalukan dan meperihatinkan serta jauh dari prinsip-prinsip Jujur dan Adil sebagai amanah Konstitusi dan UU Pemilu.

Komentar Pembaca
Luhut Beri Hormat Pada ibu Ani Yudhoyono

Luhut Beri Hormat Pada ibu Ani Yudhoyono

SABTU, 01 JUNI 2019 , 19:43:00

Istri Gubernur Sambangi Kaum Dhuafa

Istri Gubernur Sambangi Kaum Dhuafa

SABTU, 25 MEI 2019 , 22:41:00

Sidak Kantor Samsat

Sidak Kantor Samsat

SENIN, 10 JUNI 2019 , 14:19:00



The ads will close in 10 Seconds