>

Perilaku Pemerintah Berbahaya Bagi Demokrasi Dan Supremasi Hukum

Politik  SELASA, 14 MEI 2019 , 14:28:00 WIB

Perilaku Pemerintah Berbahaya Bagi Demokrasi Dan Supremasi Hukum
UU 5/2018 tentang Perubahan atas UU 15/2003 tentang Penetapan Perpu 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UU juga telah mengkaburkan batasan peran TNI dalam urusan pertahanan,” tegasnya.

Selain itu, ada juga upaya-upaya penghambatan, pembubaran, bahkan kekerasan dan penangkapan terhadap aksi-aksi damai warga negara seperti saat Aksi May Day.

Selanjutnya, sambung Asfinawati, ada MoU Kementerian-Kementerian dan Badan-badan Usaha dengan TNI. Termasuk, Permendagri 3/2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP).

Terakhir ada UU 16/2017 tentang Pengesahan Perpu 2/2017 tentang Perubahan Atas UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi UU,” katanya.

Menurutnya, ada pola garis besar yang tergambar dalam ke sebelas kebijakan pemerintah tersebut. Pertama menghambat kebebasan sipil untuk berpikir, berkumpul, berpendapat, berekspresi dan berkeyakinan. Kemudian, mengabaikan hukum yang berlaku baik itu konstitusi, TAP MPR, maupun UU.


Komentar Pembaca
Luhut Beri Hormat Pada ibu Ani Yudhoyono

Luhut Beri Hormat Pada ibu Ani Yudhoyono

SABTU, 01 JUNI 2019 , 19:43:00

Istri Gubernur Sambangi Kaum Dhuafa

Istri Gubernur Sambangi Kaum Dhuafa

SABTU, 25 MEI 2019 , 22:41:00

Sidak Kantor Samsat

Sidak Kantor Samsat

SENIN, 10 JUNI 2019 , 14:19:00



The ads will close in 10 Seconds