>

Perilaku Pemerintah Berbahaya Bagi Demokrasi Dan Supremasi Hukum

Politik  SELASA, 14 MEI 2019 , 14:28:00 WIB

Perilaku Pemerintah Berbahaya Bagi Demokrasi Dan Supremasi Hukum
RMOLSumut. Perilaku yang diperlihatkan pemerintah dinilai telah membahayakan bagi kehidupan demokrasi dan supremasi hukum di negeri ini. Padahal, sesuai amanat pasal 1 ayat 2 UUD 1945 Indonesia adalag negara hukum.

Negara hukum di antaranya ditandai dengan supremasi hukum, bukan kekuasaan,” kata Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati kepada wartawan di YLBHI, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/5).

Dia menjelaskan bahwa reformasi yang terjadi pada 21 tahun silam bertujuan untuk membuat Indonesia sebagai negara yang mengutamakan hukum, ham dan demokrasi. Namun kini, tujuan itu terancam dengan adanya 11 kebijakan atau perilaku yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada rakyatnya.

Seperti, SK Menkopolhukam tentang tim pengawas omongan tokoh atau asistensi hukum, penggunaan pasal makar oleh Kepolisian secara serampangan, hak tidak memilih atau golput dijerat UU ITE dan KUHP.

Kemudian, rencana pembentukan dewan kerukunan nasional, pemerintah memasukan pasal makar, penghinaan presiden dan penodaan agama dalam RKHUP, dan perluasan penempatan militer di kementerian melalui revisi UU TNI.


Komentar Pembaca
Rachmawati Soekarnoputri Rangkul Golkar Dan PPP
Youth Enterpreneur Summit 2019

Youth Enterpreneur Summit 2019

SENIN, 08 APRIL 2019 , 11:26:00

PWI Sumut Apresiasi Asian Agri

PWI Sumut Apresiasi Asian Agri

KAMIS, 09 MEI 2019 , 18:24:00



The ads will close in 10 Seconds