Paripurna Pengesahan PAPBD TA.2019 Tidak Sah

OPINI  SELASA, 10 SEPTEMBER 2019 , 09:26:00 WIB | LAPORAN: ROBEDO GUSTI

Paripurna Pengesahan PAPBD TA.2019 Tidak Sah

Sutrisno Pangaribuan/RMOLSumut

Akrobat politik DPRD Provinsi Sumatera Utara anti klimaks. Khusus APBD Perubahan TA.2019 untuk kesekian kalinya dipaksa melanggar tata tertib. Paripurna 27 Agustus 2019, Wagirin Arman mengetuk palu keputusan menyerahkan penyelesaian APBD Perubahan TA.2019 ke Kemendagri. Beberapa oknum anggota DPRD diduga sebagai "aktor intelektual" gerakan melanggar tata tertib, melakukan manuver. Salah satunya tindakan "over acting" anggota BKD yang mencoba mengaitkan kehadiran Anggota DPRD di sidang paripurna dengan kode etik.

Oknum Anggota BKD DPRD itu "cari muka" dengan menyerahkan daftar kehadiran 31 Anggota DPRD kepada pimpinan. Tindakan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan sidang paripurna. Sementara kegiatan paripurna pembahasan APBD Perubahan TA.2019 jelas- jelas melanggar tata tertib. Tindakan tersebut merupakan pelangaran kode etik, namun oknum anggota BKD tersebut sudah gelap mata, aksi akrobatik lebih penting daripada menegakkan tata tertib.

Sikap ngotot dari oknum pimpinan dan anggota DPRD untuk melaksanakan sidang paripurna dengan menabrak aturan patut diduga berkaitan dengan "sesuatu". Ungkapan "tidak ada makan siang gratis" dalam politik diduga kuat terjadi dalam sidang paripurna "illegal". Pernyataan demi "kepentingan rakyat" sebagai bentuk kebohongan publik. Selama 5 Tahun sidang paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara, belum pernah ada perdebatan menyangkut rakyat. Perdebatan hanya seputar upaya mengakomodasi kepentingan orang per orang maupun kelompok.

Jejak digital masih menyimpan perubahan sikap dari beberapa oknum anggota DPRD yang awalnya menolak, namun di akhir sangat  bersikukuh melanjutkan paripurna meskipun melanggar tata tertib. Perubahan itu tidak berdiri sendiri, diduga ada "sesuatu" yang memengaruhi perubahan sikap tersebut. Ada oknum yang "garang" mengoreksi sikap gubernur, namun menjadi penggonggong utama mendukung paripurna "illegal".

Tahun 2018 juga tidak ada Perubahan APBD TA.2018, karena arogansi sikap gubernur. Namun mereka yang teriak "demi kepentingan rakyat" kemarin siang, bungkam, dan sama sekali tidak berani menyatakan sikap kepada gubernur. Bahkan tidak ada kelompok masyarakat yang melakukan tekanan "aksi". Sikap inkonsisten "seirama" tersebut muncul ketika Ketua DPRD memutuskan menyerahkan penyelesaiannya kepada Kemendagri.


Komentar Pembaca
Jangan Percaya Rekomendasi Bank Dunia Untuk Perbaiki Defisit Transaksi Berjalan Indonesia
Nahrawi Dan Moralitas Islam Nusantara

Nahrawi Dan Moralitas Islam Nusantara

KAMIS, 19 SEPTEMBER 2019

Homo Deus Versus Homo Robotic

Homo Deus Versus Homo Robotic

RABU, 18 SEPTEMBER 2019

Bersih-Bersih Kota Medan Ala Akhyar Nasution
Eyang, Saya dan mimpi tentang Indonesia

Eyang, Saya dan mimpi tentang Indonesia

SABTU, 14 SEPTEMBER 2019

Pergilah Wahai Pahlawan Bangsa

Pergilah Wahai Pahlawan Bangsa

KAMIS, 12 SEPTEMBER 2019

Generasi Golkar Kehilangan Sentuhan Soeharto

Generasi Golkar Kehilangan Sentuhan Soeharto

MINGGU, 22 SEPTEMBER 2019 , 21:46:52

Ace Hasan Syadzily: Manuver Bambang Soesatyo Biasa Saja
PASANG SURUT CALON KETUA UMUM PAN

PASANG SURUT CALON KETUA UMUM PAN

KAMIS, 19 SEPTEMBER 2019 , 22:10:26

Bintang Kejora Dijahit Belanda

Bintang Kejora Dijahit Belanda

SENIN, 02 SEPTEMBER 2019 , 09:02:00

Bobby Nasution Dan Sutrisno Pangaribuan

Bobby Nasution Dan Sutrisno Pangaribuan

MINGGU, 28 JULI 2019 , 15:14:00

Turun Jumpai Buruh

Turun Jumpai Buruh

RABU, 28 AGUSTUS 2019 , 09:31:00