KPK Jangan Jadi Negara Di Dalam Negara

Ragam  MINGGU, 15 SEPTEMBER 2019 , 12:15:00 WIB

KPK Jangan Jadi Negara Di Dalam Negara

Djarot Saiful Hidayat

Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah bagian strategi melaksanakan komitmen membangun pemerintahan bersih dan antikorupsi.

Hal itu disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat merespons tekanan komisioner, staf KPK, hingga LSM pendukung KPK kepada Presiden Jokowi soal revisi UU 30/2002.

Djarot merasa heran dengan sikap para pendukung KPK yang sekaan anti terhadap revisi.

"Mau direvisi, KPK-nya diperkuat, kok malah ada prokontra? Kan lucu ya. Padahal komitmen kita tetap, harus membangun pemerintahan bersih yang antikorupsi," kata Djarot dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu (15/9).

Dipastikan Djarot, revisi yang ada dilakukan secara terbatas. Sangat mengherankan sekali bila ada kelompok yang memaksa agar UU itu tak boleh disentuh oleh siapapun juga.

"Kalau saya pribadi jangan sampai KPK itu semacam negara baru di dalam negara, tak bisa disentuh. Padahal dia adalah institusi dibentuk negara, anggarannya juga dari pemerintah," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"UU KPK itu kan bukan kitab suci. UUD 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi kita saja bisa diamandemen. Ini UU KPK sudah 17 tahun, kok ya tak boleh," tandasnya.[top] 

Komentar Pembaca
Prabowo Cocok Jadi Wantimpres

Prabowo Cocok Jadi Wantimpres

KAMIS, 17 OKTOBER 2019 , 14:25:41

Densus 88 Amankan Terduga Teroris di Gunungpati Semarang
Walikota Medan Terjaring OTT KPK

Walikota Medan Terjaring OTT KPK

RABU, 16 OKTOBER 2019 , 11:36:34

Bintang Kejora Dijahit Belanda

Bintang Kejora Dijahit Belanda

SENIN, 02 SEPTEMBER 2019 , 09:02:00

Turun Jumpai Buruh

Turun Jumpai Buruh

RABU, 28 AGUSTUS 2019 , 09:31:00

Bobby Nasution-Bobby Zulkarnain

Bobby Nasution-Bobby Zulkarnain

SELASA, 17 SEPTEMBER 2019 , 19:47:00